DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Pejabat Administrator;
6. f.Pejabat Pengawas;
7. g.Pejabat Fungsional:
  1. 1.Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
  2. 2.Kepala Sekolah (SMA/SMK/SKH);
  3. 3.Fungsional jenjang jabatan ahli madya dan utama; dan
  4. 4.Fungsional pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE.
8. h.Pengelola Keuangan:
  1. 1.Bendahara penerimaan;
  2. 2.Bendahara pemerimaan pembantu;
  3. 3.Bendahara pengeluaran;
  4. 4.Bendahara pengeluaran pembantu;
  5. 5.Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  6. 6.Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  7. 7.Pejabat Pengelola Keuangan Hibah Bantuan Sosial; dan
  8. 8.Bendahara Bantuan Sosial.
9. i.Petugas Kasir, Petugas Pendaftaran dan Penetapan Pajak, Petugas Korektor Pajak dan Petugas Ruang Control (RC) pada Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat); dan
10. j.Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Ketua;
3. c.Wakil Ketua; dan
4. d.Sekretaris.
(3)Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah, di bentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala Sekretariat;
2. b.Administrator Aplikasi LHKPN;
3. c.User Aplikasi LHKPN; dan
4. d.Staf Operasional.
(5)Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator, dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4)Apabila sudah diberikan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaporkan LHKPN, maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dapat ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya sampai yang bersangkutan membuat laporan LHKPN.

4.Ketentuan BAB V Pasal 9 diubah, sehingga Ketentuan BAB V Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Banten.
(3)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Juli 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO,SH,M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KOP NASKAH DINAS Surat Peringatan Ke…… Nomor : ..../..../.... Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor .... Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama dibawah ini: Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila surat peringatan I tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan II. Surat peringatan ini terhitung mulai tanggal .... s/d ... sejak diterimanya surat ini. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima, Sekretaris Daerah NIP………………….. Tembusan:
1. a.Gubernur Banten;
2. b.Inspektur Provinsi Banten;
3. c.Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan. GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…