DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab lll Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab lV Pendanaan; Bab V pembinaan dan Pengawasan; Bab Vl Monitoring dan Evaluasi; Bab Vll Ketentuan Lain-Lain; Bab Vlll Ketentuan Peralihan; Bab lX ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengganti Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); GUBERNUR BANTEN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1)Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap:
4. d.Pakaian Dinas Lapangan;
5. e.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
7. g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf e, dan huruf f, merupakan Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan sektoral masing-masing.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
d.Pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan pada hari rabu.
(3)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(4)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
1. a.hari kamis minggu pertama, kedua dan ketiga menggunakan batik/tenun khas Daerah;
2. b.hari kamis minggu keempat menggunakan batik/tenun/lurik nasional; dan
3. c.hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Bagi Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik digunakan pada hari kamis dan sabtu.

Pasal 8

(1)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
1. a.motif budaya lokal;
2. b.bernuansa religi.
(2)Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Pakaian khas Daerah motif budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Jadi Daerah dan/atau acara seremonial lainnya di tingkat Daerah.
(2)Pakaian khas Daerah motif budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pejabat tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Khas Daerah bernuansa religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan pada hari jumat dan hari santri nasional setiap tanggal 22 Oktober.
(2)Model pakaian khas Daerah bernuansa religi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…