DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.prinsip pola tata kerja;4.kedudukan , tugas pokok dan fungsi;5.identitas dan klasifikasi;6.falsafah , nilai dasar , visi , misi , motto dan tujuan;7.organiasi;8.pejabat pengelola;9.dewan pengawas;10.SPI;11.komite;12.prosedur kerja;13.fungsi pelayanan , keperawatan , dan penunjang;14.pengelolaan SDM;15.penatausahaan keuangan / akuntabilitas kinerja;16.pengadaan barang atau jasa / pendapatan dan biaya;17.pengelolaan barang;18.surplus dan defisit anggaran;19.inventasi jangka pendek dan inventasi jangka panjang;20.kerjasama;21.mekanisme pemungutan dan tarif jasa pelayanan kesehatan;22.penyelesaian kerugian;23.pengendalian kesehatan lingkungan;24.akuntansi , pelaporan dan pertanggung jawaban;25.ketentuan peralihan ;26.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Malingping. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintahan untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
16.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK/05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9.Direktur adalah Pimpinan PPK-BLUD sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Malingping ke dalam maupun keluar.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
11.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya.
12.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.
13.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14.Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disebut Pola Tata Kelola adalah peraturan internal RSUD Malingping yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia.
15.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
16.Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSB adalah Dokumen perencanaan Bisnis lima tahunan yang berisikan perkiraan program, kegiatan dan anggaran yang akan mendukung visi dan misi RSUD.
17.Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18.Nilai dasar adalah acuan dalam berperilaku untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi yang menjadi budaya organisasi.
19.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kenerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (sosial responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
20.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
21.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
22.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23.Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melakukan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
24.Pegawai non PNS adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan RSUD dan diangkat melalui Keputusan Direktur RSUD.
25.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan RSUD dan diangkat melalui Keputusan pejabat yang berwewenang dan dipekerjakan di RSUD.
26.Keluarga Pegawai PNS adalah satu orang istri/suami berdasarkan perkawinan yang sah serta dilaporkan ke pimpinan, dan anak-anak yang sah maksimum 3 (tiga) orang anak yang berusia tidak lebih 21 tahun, belum bekerja dan belum menikah atau berusia 25 tahun bila masih kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pendidikan.
27.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari RSUD kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan meliputi Gaji Pokok, Insentif, dan Tunjangan Lainnya.
28.Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya ditentukan dari tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
29.Insentif adalah imbalan yang diberikan oleh RSUD yang pemberiannya berdasarkan variabel tetap dan variabel tidak tetap antara lain hari masuk, datang lambat, pulang cepat, alpa, apel, pendidikan, pangkat golongan, kompetensi, jabatan fungsi dan tunjangan khusus.
30.Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan selain gaji pokok dan insentif.
31.Jaminan adalah berupa Jaminan Kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja di luar jam kerja.
32.Standar dan prosedur adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara RSUD dengan pegawai di bidang ketenagakerjaan.
33.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan RSUD yang memuat syarat-syarat dan ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
34.Kerja Oncall adalah Pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja yang bersifat sewaktu-waktu.
35.Kerja Nerus adalah Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di luar jam kerja tetapi jenis pekerjaan bisa berbeda dari pekerjaan pokok yang dilakukan sore dan malam.
36.Promosi adalah kesempatan kepada semua pegawai tetap untuk mengisi lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih tinggi dari jabatan semula.
37.Mutasi adalah pemindahan Pegawai dapat bersifat promosi, rotasi dan demosi yang dilakukan dengan rangka pembinaan dan pengembangan pegawai secara individu maupun keseluruhan dengan memperhatikan dedikasi, prestasi kerja, pendidikan kecakapan dan kondite pegawai.
38.Demosi adalah tindakan penurunan jabatan terhadap pegawai tetap karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
39.Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh RSUD berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan kepegawaian RSUD yang tidak terikat oleh waktu tertentu.
40.Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh RSUD berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan kepegawaian RSUD yang terikat oleh waktu tertentu.
41.Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk melakukan pekerjaan tertentu yang pengupahannya dilakukan harian dan terikat oleh waktu tertentu.
42.Pegawai Paruh Waktu adalah pegawai dengan profesi tertentu yang diangkat sesuai dengan kebutuhan RSUD yang waktu kerjanya berdasarkan perjanjian kerja paruh waktu.
43.Masa Kerja adalah lamanya pegawai tersebut bekerja di RSUD terhitung dari pertama awal masuk.
44.Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIM-RS adalah sistem informasi manajemen rumah sakit pada RSUD.
45.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada RSUD.
46.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi gawat darurat pada RSUD.
47.Satuan Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah satuan medis fungsional pada RSUD.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk merumuskan kewenangan, tanggung jawab, tugas, kewajiban, dan hak pegawai dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai acuan/norma/panduan dalam interaksi antara organisasi RSUD maupun dengan instansi/lembaga lainnya.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar RSUD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. b.mendorong pengelolaan RSUD secara profesional, transparan dan efesien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
3. c.mendorong agar pengelola RSUD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder; dan
4. d.meningkatkan kontribusi RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di bidang kesehatan pada tingkat daerah dan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.prinsip pola tata kelola;
b.kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
c.identitas dan klasifikasi;
d.falsafah, nilai dasar, visi, misi, motto, dan tujuan;
e.organisasi;
f.pejabat pengelola;
g.dewan pengawas;
h.SPI;
i.komite;
j.prosedur kerja;
k.fungsi pelayanan, keperawatan, dan penunjang;
l.pengelolaan sumber daya manusia;
m.akuntabilitas kinerja;
n.penatausahaan keuangan;
o.pendapatan dan biaya;
p.pengadaan barang dan/atau jasa;
q.pengelolaan barang;
r.surplus dan defisit anggaran;
s.investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
t.kerjasama;
u.mekanisme pemungutan dan tarif jasa pelayanan kesehatan;
v.penyelesaian kerugian;
w.pengendalian kesehatan lingkungan;
x.akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
y.ketentuan peralihan; dan
z.ketentuan penutup.

BAB III

PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Prinsip-prinsip tata kelola dalam pengelolaan RSUD terdiri atas:

a.transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
b.akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
c.responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan;
d.independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat; dan
e.kesetaraan atau kewajaran, merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)RSUD merupakan SKPD sebagai unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, yang menerapkan PPK-BLUD.
(2)RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pertanggungjawaban Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan aspek teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai penerima kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pasal 6

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan se rta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD mempunyai fungsi :

a.penyelenggaraan pelayanan medis;
b.penyelenggaraan pelayanan penunjang;
c.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
f.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB V

IDENTITAS DAN KLASIFIKASI

Pasal 8

(1)Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
(2)RSUD beralamat di Jalan Raya Saketi-Malingping KM. 1 Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Pasal 9

RSUD merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

FALSAFAH, NILAI DASAR, VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN

Pasal 10

Falsafah RSUD, yaitu:

a.pelayanan yang diberikan adalah pelayanan paripurna, terbaik, profesional, tanpa membedakan pangkat, golongan, ras, keturunan, suku, dan agama;
b.pelayanan yang luhur diberikan dengan penuh dedikasi, ikhlas didasari oleh semangat pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa;
c.kepuasan dalam memberikan pelayanan adalah tugas yang mulia untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pasien dan keluarganya didasari oleh nilai ibadah yang tidak ternilai harganya; dan
d.perawatan dan pengobatan adalah metode ilmiah yang diberikan, namun takdir adalah kodrat Yang Maha Kuasa dan kita hanya dapat berusaha.

Pasal 11

(1)Nilai dasar Rumah Sakit terangkum menjadi singkatan PROVINSI SEJUTA SANTRI.
(2)Uaraian nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.profesional;
2. b.visioner;
3. c.simpatik;
4. d.setia;
5. e.jujur;
6. f.tanggung jawab;
7. g.santun; dan
8. h.terampil.
(3)Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah menggunakan standar tertinggi dalam setiap profesi.
(4)Visioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berwawasan luas dalam memandang dan memecahkan persoalan dengan tujuan yang mulia.
(5)Simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah mengutamakan kesan menghargai dan ramah terhadap insan.
(6)Setia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah memiliki loyalitas terhadap tujuan instansi.
(7)Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah memiliki integritas yang terpuji sehingga tidak melakukan perbuatan tercela.
(8)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran sesuai kewajiban.
(9)Santun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah halus dan baik dalam bahasa dan tingkah laku.
(10)Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah cakap dan cekatan dalam menyelasaikan tugas.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…