DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Hubungan Kerjasama; 5. Tata Cara Pendaftaran; 6. Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran; 7. Sanksi administratif; 8. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta memberikan manfaat bagi tenaga Kerja di daerah pemberi kerja wajib memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dibentuk Peraturan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perlindunga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Penerima Upah;
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Bukan Penerima Upah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
9.Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kanwil BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Daerah.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13.Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
14.Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
15.Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
16.Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah terkait.
17.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
18.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20.Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
21.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22.Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
23.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
24.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini guna terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini antara lain:

a.jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.hubungan kerja sama;
c.tata cara pendaftaran;
d.besaran dan tata cara pembayaran iuran; dan
e.sanksi administratif.

BAB III

HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.jaminan hari tua; dan/atau
4. d.jaminan pensiun.
(2)Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

(1)Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.peserta penerima upah; dan
2. b.peserta bukan penerima upah.
(2)Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
2. b.pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
(3)Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberi kerja;
2. b.pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
3. c.pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

(1)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Daerah.
(3)Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah:
1. a.orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. b.orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
3. c.orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
(2)Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
2. b.memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
(3)Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
2. b.data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
3. c.data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
4. d.perubahan data ketenagakerjaan.
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.alamat perusahaan;
2. b.kepemilikan perusahaan;
3. c.kepengurusan perusahaan;
4. d.jenis badan usaha;
5. e.jumlah pekerja;
6. f.data pekerja dan keluarganya; dan
7. g.perubahan besarnya upah setiap pekerja.
(5)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

(1)Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
1. a.usaha besar;
2. b.usaha menengah;
3. c.usaha kecil; dan
4. d.usaha mikro.
(2)Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM secara bertahap.
(3)Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
1. a.usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM;
2. b.usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM; dan
3. c.usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
(4)Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

Pasal 9

(1)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
(2)Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program JKK dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(3)Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama.
(4)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
2. b.Dinas; dan
3. c.Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
(6)Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan kerja sama yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…