DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Data Kependudukan dan Akses Data Kependudukan; 3. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; 4. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pendanaan; 6. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat sangat dibutuhkan ketersediaannya, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Hukum Provinsi Banten, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); 10 Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6.Penyelenggara adalah perangkat daerah yang bertangung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7.Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Hukum Indonesia di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
9.Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Hukum adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksananya.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12.Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13.Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
14.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15.Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18.Gudang Data selanjutnya disebut Data WareHouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
19.Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
20.Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
21.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22.Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
23.Web Service adalah aplikasi sekumpulan data (database) perangkat lunak (software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (remote) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
23.Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau starting point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
24.Jaringan Tertutup adalah (Private Leased Line) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
25.Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26.Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
27.Platform Bersama adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan data kependudukan memiliki tujuan untuk:

a.menjadi pedoman dalam melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan/atau Badan Hukum di Daerah; dan
b.mewujudkan satu data data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.data kependudukan dan akses data kependudukan;
b.pemberian hak akses;
c.perjanjian kerjasama;
d.portal satu data Provinsi Banten; dan
e.pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

BAB II

DATAKEPENDUDUKAN DAN AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

(1)Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiriatas:
1. a.data perseorangan; dan/atau
2. b.data agregat penduduk.
(2)Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data pribadi.
(3)Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
(4)Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(5)Hak akses data kependudukan diberikan kepada Penanggung Jawab atau Pimpinan Pengguna yang mempunyai kewenangan.

Pasal 5

(1)Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dapat dimanfaatkan setelah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Dirjen Dukcapil.
(2)Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna.
(3)Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tersimpan pada Data Warehouse Terpusat yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelayanan publik.
(2)Perangkat Daerah yang memiliki perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan, wajib melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Penyelenggara.

Pasal 7

Pemanfaatan Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :

a.penggunaan Card Reader;
b.akses Web Service; dan/atau
c.akses Web Portal.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Penyelenggara dan Pengguna.
(2)Penyelenggara dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kependudukan.
(3)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), melalui :

a.mengunduh di portal website yang disediakan oleh Penyelenggara, Portal Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Banten; dan/atau
b.meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

Pasal 10

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan perangkat Card Reader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…