DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.fleksibilitas dan ambang batas;3.penatahusaan;4.anggaran;5.pengelolaan kas;6.laporan pertanggungjawaban;7.laporan keuangan;8.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK‐BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik‐praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
12.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15.Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
16.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
17.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
18.Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
19.Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
20.Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
21.Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Teknis Kegiatan atas beban pengeluaran RBA BLUD.

BAB II

FLEKSIBILITAS DAN AMBANG BATAS

Pasal 2

(1)Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2)Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3)Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

Pasal 3

(1)Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
(2)Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan Pendapatan jasa Layanan, Hibah tidak terikat, Hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
(3)Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 4

(1)Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD yang bersumber dari jasa layanan, dan kemudian disampaikan pada PPKD.
(2)Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 5

(1)Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
(2)Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tetib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 6

(1)PPK BLUD dapat menggunakan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan dengan izin Kepala Dinas.
(2)Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum DPA BLUD ditetapkan.
(3)Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB V

PENGELOLAAN KAS

Pasal 7

(1)Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
(2)Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
1. a.perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
2. b.pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. c.penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
4. d.pembayaran;
5. e.perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
6. f.pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum Pemerintah.
(3)Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat keuangan BLUD.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil keluaran BLUD.
(3)Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
(4)Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(5)Dalam hal PPK BLUD Unit Kerja, Laporan Kinerja merupakan satu kesatuan dengan SKPD yang bersangkutan.

BAB VII

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Laporan Keuangan BLUD SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.
(3)Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD SKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD SKPD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan SAP setiap semeste r dan setiap tahun.
(4)Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja dengan Laporan Keuangan SKPD, BLUD Unit Kerja menyampaikan Laporan Keuangan kepada SKPD sesuai dengan SAP setiap semester dan setiap tahun.
(5)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu standar akuntansi industri spesifik.

Pasal 10

(1)BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja SKPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
(3)Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 April 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 7 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…