DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Yang Dikenakan Tarif; 3. Komponen Tarif; 4. Pemanfaatan Tarif; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
20.Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
21.Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan terhadap perorangan dan/atau masyarakat dan/atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan RSUD Banten, RSUD Malingping dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat.
7.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Banten disingkat RSUD Banten yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan penunjang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Malingping disingkat RSUD Malingping yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan penunjang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11.Tarif Pelayanan adalah risiko atau beban biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang dan/atau kegiatan non pelayanan, yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan atau alat, jasa sarana, dan jasa layanan.
12.Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas dan tidak memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun, namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Banten dan RSUD Malingping yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mampu dari pasien atau keluarganya dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada BLUD dikenakan Tarif.

Pasal 3

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Penunjang.
(3)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(4)Kepala BLUD dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(6)Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(7)Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan instalasi gawat darurat.
(8)Rincian tarif pelayanan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
b.visite dan pelayanan konsultasi;
c.tindakan operatif;
d.tindakan non operatif;
e.hemodialisa; dan/atau
f.persalinan.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.konsultasi dan asuhan keperawatan; dan/atau
b.tindakan keperawatan;

Pasal 6

(1)Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
(2)Jenis Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan laboratorium;
2. b.pelayanan radiodiagnostik;
3. c.pelayanan radiotherapy;
4. d.pelayanan diagnostik elektromedis;
5. e.pelayanan diagnostik khusus;
6. f.pelayanan Rehabilitasi Medis;
7. g.pelayanan darah;
8. h.pelayanan farmasi;
9. i.pelayanan gizi; dan/atau
10. j.pemulasaraan jenazah;

Pasal 7

(1)Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif terdiri atas kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian;
3. c.kegiatan sewa menyewa;
4. d.ambulance;
5. e.kerjasama operasional; dan/atau
6. f.penjualan barang dan jasa;
(2)Rincian tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 8

(1)Tarif diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medis dan Kegiatan Non Pelayanan.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau Kegiatan Non Pelayanan.

Pasal 9

Dalam hal BLUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB IV

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 10

(1)Kepala BLUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
2. b.kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
3. c.kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, Central Sterile Supply Department (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…