DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.pengawasan;3.pendanaan;4.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran BeritanDaerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten.
7.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Banten.
8.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
9.Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. b.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
4. d.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

a.Inspektorat Provinsi; dan
b.Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis; dan
c.pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah Provinsi.
(2)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah kabupaten/kota.
(3)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

(1)Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2017.
(2)Prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bupati dan Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
(2)Jadual pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 bersumber pada:

a.APBD Provinsi;
b.APBD Kabupaten/Kota; dan
c.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…