DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2023

Nomor: 28
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rad Pelayanan Kepemudaan Bab IV Koordinasi Bab V Pemantauan Dan Evaluasi Bab VI Pengawasan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/6887/OTDA tanggal 11 Oktober 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Banten Tahun 2023-2024, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 telah disetujui Menteri Dalam Negeri dengan beberapa perbaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75);
6.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023- 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita Pemuda.
7.Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga.
8.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

a.RAD Pelayanan Kepemudaan;
b.koordinasi;
c.pemantauan dan evaluasi;
d.pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Pelaksanaan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi domain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan dan kesejahteraan;
3. c.kesempatan dan lapangan kerja;
4. d.gender dan diskriminasi; dan
5. e.kepemimpinan dan kepeloporan.
(4)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 4

(1)Dinas mengoordinasikan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan:
1. a.instansi vertikal;
2. b.Perangkat Daerah; dan
3. c.lembaga lainnya yang ada di Daerah.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 November 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 14 November 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2024 DOMAIN IPP KODE 2023 2024 Domain Pendidikan (Domain 1) A. 1. Rata-rata lama sekolah Pemuda; Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas (tahun) 10,86 10,86 10,86 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

2.Angka partisipasi kasar sekolah menengah Pemuda Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ sederajat (persentase) 75,49 75,49 75,49 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
3.Angka partisipasi kasar perguruan tinggi Angka partisipasi kasar perguruan tinggi (persentase) 32,67 32,67 32,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

a.Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR INDIKATOR PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PELAKSANA BASE LINE TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO) DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA /BENTUK KOORDINASI Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
b.Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan
c.Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal 032.DL 032.DL.2375 032.DL.2375. SCC.001 Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang) 20 195 195 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 032.DL.2376 032.DL.2376. SAC.001 Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang) 200 228 250 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan RO: Masyarakat kelautan perikanan yang dilatih* Kegiatan: Pendidikan Kelautan dan Perikanan RO: Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten Program Pendidikan dan Pelatihan Domain Kesehatan dan Kesejahteraan (Domain 2) B 1. Angka kesakitan Pemuda;
1. 2.Pemuda korban kejahatan;
2. 3.Pemuda merokok; dan
3. 4.Remaja perempuan sedang hamil. Bentuk Koordinasi:
a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental. Dinas Kesehatan Provinsi Banten 5% 5% 5% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten 70% 70% 70% Dinas Kesehatan Provinsi Banten Proporsi Pemuda trerusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase) Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase) Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase) 15% 15% 15%
e.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa.
g.peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejat dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h.pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi. 066.BL 066.BL.5936 066.BL.5936. QDC.001 Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk (orang) 30 30 30 Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Persentase remaja perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (persentase) 10% 10% 10% Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Edukasi RO: Pembentukan remaja sebaya anti narkotika teman sebaya anti narkotika PROGRAM PENINGKATAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 066.BL.5936. QDB.001 Jumlah SMP dan SMA/sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill (sekolah) 20 20 20 Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten 066.BL.3247. QDE.002 Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika (keluarga) 40 40 40 Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten 113.BA 113.BA.5096 113.BA.5096. QHB.001 Jumlah operasi kontra radikalisasi (operasi) 35 35 45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 113.BA.5096. PEB.001 Terlaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme (forum) 0 0 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 024.DO 024.DO.2061 024.DO.2061. PEF.002 Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan sanqguan metabolik (orang) 0 3400 3400 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 024.DO.5837 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular RO: Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME RO: Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan ganngguan metabolik Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya RO: Kegiatan kontra radikalisasi Kegiatan: Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan RO: Forum koordinasi pencegahan terorisme 024.DO.5837. QAA.004 Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis (orang) 125 150 150 Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten 024.DO.2060 024.DO.2060. PEF.001 Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome . (orang) 400 100 100 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 024.DO.2060. PEF.031 Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis (orang) 350 100 100 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 027.DQ 027.DQ.6277 027.DQ.6277. QAA.101 Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang) 129 70 70 Dinas Sosial Provinsi Banten Jumlah Pelatihan Pemuda Kader Anti Penyakit Sosial (Anti Narkotika, HIV Aids, Radikalisme) (Kegiatan) 3 3 5 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten RO: Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, daIr zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial* RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis RO: Pelayanan penyalahguna psikotropika, lainnva kesehatan narkotika, dan zat adiktif lainnya Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Kegiatan: Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan RO: Pelatihan Pemuda Kader Anti Penyakit Sosial (Anti Narkotika, HIV Aids, Radikalisme) Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja (Domain 3) C Jumlah capaian kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD Latihan Kerja (Orang) 1040 1040 1100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Jumlah Capaian kegiatan pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Orang) 10000 10000 20000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Kegiatan) 15 17 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Jumlah Seleksi dan Lomba Kewirausahaan Pemuda (Kegiatan) 1 1 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Program : Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Penyusunan Informasi bursa Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja RO: Pelatihan Kewirausahaan Pemuda RO: Seleksi dan Lomba Kewirausahaan Pemuda Domain Kepemimpinan dan Kepeloporan (Domain 4) Jumlah capaian Kewarganegaraan dan Pembauran (Orang) 300 300 450 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten D Progran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 092.DB 092DB.2817 092.DB.3817. QDC.003 Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme (orang) 0 0 280 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 092.DB.3817. QDC.003 Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya (orang) 70 70 70 Dinas Sosial Provinsi Banten Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya (orang) 100 100 60 Dinas Sosial Provinsi Banten Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya (lembaga) 130 130 120 Dinas Sosial Provinsi Banten Jumlah peserta Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi (Orang) 40 40 50 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Program : Pembinaan Dasar Karang Taruna RO: Seleksi Pemuda Pelopor RO: Kewarganegaraan dan Pembauran Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Bulan Bakti Karang Taruna PROGRAM KEPEMUDAAN Kegiatan: Peningkatan Wawasan Pemuda RO: Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme Jumlah Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda (Kegiatan) 17 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Jumlah peserta Sarasehan Kelembagaan Pemuda (Lembaga) 18 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Jumlah pemuda berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional (Orang) 2 2 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Domain Gender dan Diskriminasi (Domain 5) E 2.08.02 1 perkawinan usia anak; 2 Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi; dan 3 Pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Bentuk Koordinasi: a peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografI dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immmunodeficiency, virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia; RO: Sarasehan Kelembagaan Pemuda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Program : RO: Penghargaan Pemuda Berprestasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pemuda perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun di antara seluruh perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun (persentase). 60% 60% 60% RO: Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda b peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial; c peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; d peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental; e peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan g peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. 068.DJ 068.DJ.3319 PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA Kegiatan: Pembinaan Ketahanan Remaja 068.DJ.3319. UBA.002 Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre dalam rangka pembentukan karakter remaja (provinsi) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 068.DJ.3331 068.DJ.3331. QDD.001 Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok masyarakat) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE 047.DE.2809 RO: Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu RO: Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kegiatan: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi 047.DE.2809. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebljakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2797 2797.UBA.00 1 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 2797.QMB.00 1 Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan* Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus* RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus* 047.DE.2800 047.DE.2800. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelalsanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2800. UBA.002 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2800. QMB.001 Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2794 RO: Komunikasi, informasi edukasi perlindungan perrempuan dan hak dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang* Kegiatan: Pengarusutumaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang* RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja* 047.DE.2794. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebljakan pengarustamaan gender (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2795 047.DE.2795. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikal bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2795. UBA.002 Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (daerah provinsi) 2 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Kegiatan: Pengarusutumaan Gender Bidang Ekonomi RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutarnaan gender bidang sosial dan budaya* RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan* RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebiiakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi* 047.DE.2795. SCJ.001 Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (orang) 2 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.5920 047.DE.5920. BDB.001 Jumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak (organisasi) 55 55 55 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.5918 047.DE.5918. QDB.001 Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (lembaga) 3 4 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha RO: Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak* RO: Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak* Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan RO: Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak* 047.DE 047.DE.2809 047.DE.2809. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebljakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2797 2797.UBA.00 1 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat, dan kondisi khusus (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan* Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang pubtk, situasi darurat dan kondisi khusus* 2797.QMB.00 1 Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2800 047.DE.2800. UBA.001 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 047.DE.2800. UBA.002 Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi) 8 8 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus* Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdangan Orang RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang* RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja* 047.DE.2800. QMB.001 Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan) 1 1 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 092.DB.3257. QDB.001 Jumlah Penggiat Anti Narkotika yang terbentuk (Orang) 480 240 240 Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Jumlah Daerah yang dikembangkan pengolahan dan pemasaran produksi ikan (daerah provinsi) 3 5 8 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (orang) 848 100 100 Dinas Pariwisata Provinsi Banten Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata RO: Komunikasi, informasi, edukasi perlindungan perempuan dan hak dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang* Kegiatan : Bimtek Penyalahgunaan Narkoba Sosialisasi Program : Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 550 200 200 Dinas Pariwisata Provinsi Banten Jumlah Penyelenggara Pendidikan Islam (Madrasah, Pondok Pesantren, Diniyah, LPQ) Yang di fasilitasi dalam upaya peningkatan mutu dan kompetensi Pendidikan Islam (lembaga) 0 1200 1000 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Santri Pondok Pesantren yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang) 150 0 150 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Siswa PAI Pada Sekolah Umum yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan PENTAS PAI (Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam) (Orang) 65 0 65 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Siswa PAI Pada Sekolah Umum yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Kemah ROHIS (Orang) 32 0 32 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Program: NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) POSPENAS (Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren) PENTAS PAI (Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam) KEMAH ROHIS Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah Santri Pondok Pesantren yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan MQK (Musabaqah Qiratil Kutub) Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang) 55 0 55 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Siswa Madrasah yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Kompetisi Sains madrasah Tingkat Nasional (Orang) 15 15 15 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Koordinasi Pemuda Lintas Agama (PELITA) Se BANTEN (Orang) 100 100 100 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Jumlah Rapat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka memfasilitasi Kegiatan Pelayanan Kepemudaan (Rapat) 1 1 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota Se-Provinsi BANTEN (daerah Provinsi) 8 8 8 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota Se- Provinsi BANTEN MQK (Musabaqah Qiratil Kutub) Kompetisi Sains madrasah Tingkat Nasional Rapat Koordinasi Pemuda Lintas Agama (PELITA) Se BANTEN Program: Rapat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka memfasilitasi 122.AH 122.AH.4363 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 122.AH.4363. QMB.001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 122.AH.4366 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Jumlah capaian pembinaan dan penguatan 4 konsensus dasar kebangsaan (Orang) 600 600 1000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Jumlah capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental (Orang) 600 600 1000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ttd. RO: Peningkatan Kesadaran Bela Negara RO: Gerakan Nasional Revolusi Mental Kegiatan: Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila RO: Layanan sosialisasi kepada kementerian / lembaga/ daerah Kegiatan: Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila GUBERNUR BANTEN, AL MUKTABAR PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…