DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengurangan Pokok PKB, BBNKB, dan PBBKB Bab III Pelaporan Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu memberikan pengurangan atas pokok pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
5.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6.Wajib Pajak selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
11.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PKB, BBNKB, DAN PBBKB

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan pengurangan pokok PKB sebesar 12,15% (dua belas koma satu lima persen) kepada WP.
(2)Pengurangan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap WP yang dikenakan tarif sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dan/atau tarif progresif.

Pasal 3

(1)Gubernur memberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 37,25% (tiga puluh tujuh koma dua lima persen) kepada WP.
(2)Pengurangan pokok BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap WP yang dikenakan tarif sebesar 12% (dua belas persen) dan/atau tarif progresif.

Pasal 4

(1)Gubernur memberikan pengurangan pokok PBBKB.
(2)Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB.
(3)Penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BBKB yang digunakan untuk:
1. a.kendaraan pribadi dan/atau alat berat.
2. b.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan meliputi:
  1. 1.tank;
  2. 2.panser;
  3. 3.kendaraan angkut tank;
  4. 4.kendaraan penarik meriam;
  5. 5.kendaraan patroli khusus;
  6. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  7. 7.kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  8. 8.kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  9. 9.kendaraan penarik peluru kendali;
  10. 10.pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
  11. 11.alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
  12. 12.kendaraan penjinak ranjau;
  13. 13.radar darat;
  14. 14.radar laut dan radar udara;
  15. 15.radar perlengkapan bermesin; dan
  16. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
3. c.operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.ambulan;
  2. 2.Landing Craft;
  3. 3.Vehicle;
  4. 4.Personel (LCVP);
  5. 5.landing craft machine;
  6. 6.hydrofoil; dan
  7. 7.kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(5)Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

(1)Pengurangan pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025.
(2)Pengurangan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai berlaku untuk masa PBBKBJanuari 2025 sampai dengan masa PBBKB Juni 2025.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengurangan Pokok PKB, BBNKB, dan PBBKB kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Pengurangan Pokok PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, secara otomatis diterapkan pada sistem pelayanan penerimaan PKB dan BBNKB di Daerah.
(2)Sistem pelayanan penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2024 Agustus Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. A. DAMENTA Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. USMAN ASSHIDDIQI QOHARA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 29 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…