DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Pengelolaan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan pada setiap perpustakaan sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana untuk mencerdaskan anak didik bangsa;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
d.bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/6980/OTDA tanggal 16 Oktober 2023 hal Fasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1157);
8.Perpustakaan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 87); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang perpustakaan dan kearsipan.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang pendidikan dan kebudayaan.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profe si bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Khusus.
11.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di SMA/SMK/Sekolah Khusus.
14.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis multimedia dan tenaga teknis ketatausahaan.
17.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18.Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah di Daerah; dan
2. b.dasar pelaksanaan pembinaan Perpustakaan Sekolah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong Sekolah untuk menyelenggarakan perpustakaan;
2. b.mendukung sistem nasional Perpustakaan Sekolah;
3. c.mewujudkan pengelolaan Perpustakaan Sekolah sesuai standar nasional Perpustakaan; dan
4. d.mewajibkan Sekolah untuk melaksanakan akreditasi Perpustakaan Sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kebijakan dan strategi;
b.prasarana dan sarana;
c.layanan perpustakaan;
d.sumber daya manusia;
e.pendirian perpustakaan;
f.pengelolaan perpustakaan;
g.kerjasama dan promosi;
h.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
i.partisipasi masyarakat;
j.monitoring; dan
k.pendanaan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sesuai dengan kebijakan nasional.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
1. a.melakukan pembinaan, pengembangan dan/atau fasilitasi terhadap Perpustakaan Sekolah;
2. b.mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat informasi pengetahuan;
3. c.mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat literasi;
4. d.mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat rekreasi edukatif dan memberikan pelayanan perpustakaan yang ramah, kreatif dan inovatif;
5. e.memfasilitasi terwujudnya Perpustakaan Sekolah yang berstandar nasional dan terakreditasi;
6. f.meningkatkan sumber daya manusia pengelola Perpustakaan Sekolah;
7. g.membudayakan kegemaran membaca;
8. h.mengembangkan Perpustakaan Sekolah berbasis teknologi informasi;
9. i.meningkatkan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
10. j.melakukan pengembangan koleksi perpustakaan yang bermuatan kearifan lokal; dan
11. k.meningkatkan kualitas Perpustakaan Sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Sekolah.
(3)Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Sekolah dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui:

a.melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah secara rutin; dan
b.memberikan layanan konsultasi oleh para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 6

Perpustakaan Sekolah sebagai pusat informasi pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai strategi:

a.menyediakan koleksi dalam berbagai jenis, bentuk, media dan format;
b.harus memiliki koleksi paling sedikit 1.000 (seribu) judul yang meliputi meliputi:
1. 1.buku teks;
2. 2.buku pengayaan;
3. 3.Koleksi referensi;
4. 4.koleksi sumber belajar lainnya; dan
5. 5.buku fiksi.
c.Koleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki rasio perbandingan persentase antara koleksi non fiksi dan koleksi fiksi sebagai berikut:
1. 1.Sekolah Khusus terdiri dari 60% (enam puluh persen) koleksi non fiksi dan 40% (empat puluh persen) koleksi fiksi; dan
2. 2.SMA/SMK terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) koleksi non fiksi dan 30% (tiga puluh persen) koleksi fiksi.
d.menambah koleksi per tahun paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi.

Pasal 7

(1)Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 untuk setiap mata pelajaran paling kurang 2 (dua) judul dengan jumlah eksemplar sesuai dengan jumlah siswa.
(2)Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 untuk setiap mata pelajaran paling kurang 2 (dua) judul yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru.
(3)Perpustakaan Sekolah harus menyediakan buku referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3 paling sedikit meliputi:
1. a.kamus umum bahasa Indonesia;
2. b.kamus bahasa daerah;
3. c.kamus bahasa Inggris;
4. d.kamus subyek;
5. e.ensiklopedi umum dan khusus;
6. f.sumber biografi;
7. g.direktori;
8. h.bibliografi;
9. i.indeks; dan
10. j.kekhasan Daerah.
(4)Penyediaan koleksi sumber belajar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 paling sedikit meliputi:
1. a.atlas;
2. b.peta;
3. c.bola dunia;
4. d.bahan elektronik;
5. e.audio visual/multimedia;
6. f.serial; dan
7. g.alat permainan edukasi (APE).
(5)Penyediaan buku fiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 5 mengacu pada huruf c.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Sekolah melaksanakan pengembangan koleksi meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pengolahan;
3. c.cacah ulang dan penyiangan; dan
4. d.pelestarian.
(2)Pengadaan koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
1. a.penyusunan kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah;
2. b.penyediaan Koleksi Perpustakaan Sekolah melalui seleksi bahan Perpustakaan dalam berbagai jenis, bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar;
3. c.masyarakat/lembaga dapat berpartisipasi dalam penyediaan koleksi Perpustakaan Sekolah.
(3)Pengolahan Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
1. a.menggunakan sistem yang baku dan berlaku di perpustakaan, baik secara manual maupun secara elektronik; dan
2. b.memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Cacah ulang dan penyiangan Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;
2. b.dilakukan terhadap koleksi yang sudah tidak layak dilayankan dan koleksi yang jumlah eksemplarnya banyak; dan
3. c.dalam hal penyiangan aset berupa penghapusan, maka segala hal yang berkaitan dengan penyiangan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelestarian Koleksi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengendalikan kebersihan, suhu, cahaya, dan kelembaban udara;
2. b.melakukan pencegahan preventif dengan kapur barus, penyampulan, silica gel, dan membuat rambu-rambu/peringatan untuk pemustaka;
3. c.melakukan fumigasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali; dan
4. d.melakukan perbaikan Koleksi Perpustakaan yang rusak dengan penjilidan, laminasi, dan alih media.

Pasal 9

Perpustakaan Sekolah sebagai pusat Literasi melaksanakan:

a.program Literasi paling sedikit 2 kali dalam setahun; dan
b.kegiatan pemberdayaan Pemustaka sesuai dengan minat dan bakat siswa.

Pasal 10

Dalam mewujudkan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat rekreasi edukatif dan pelayanan yang ramah, kreatif dan inovatif, Perpustakaan Sekolah:

a.menjadi learning commons library; dan
b.membangun kolaborasi antara Pustakawan dengan guru dalam proses pembelajaran yang partisipatif, nayaman dan menyenangkan bagi siswa.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…