DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban dan Larangan Bab III Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Bab IV Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Bab V Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Bab VI Sanksi Bab VII Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika manajemen aparatur sipil negara serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa pengaturan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/3130/OTDA tanggal 30 April 2024 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah usur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari- hari.
11.Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
12.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah Majelis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
13.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku
14.Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Pegawai ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 3

Pegawai ASN wajib:

a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b.melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d.melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f.menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
g.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h.menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
i.mewujudkan pola hidup sederhana;
j.memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
k.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
l.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
m.tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
n.memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
o.saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
p.saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
q.menghargai perbedaan pendapat; dan
r.menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.

Pasal 4

Pegawai ASN dilarang:

a.merokok di ruang kerja dan ruang rapat;
b.berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.berdandan dan menggunakan aksesoris yang berlebihan;
d.berbicara dengan bahasa yang tidak sopan;
e.melakukan perbuatan asusila;
f.mengunggah hal-hal yang bersifat asusila dan SARA di media sosial;
g.memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moril yang berlaku di masyarakat seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan;
h.menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat;
i.bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
j.bertatto pada bagian tubuh yang terbuka; dan
k.merespon saran dan kritik dengan negatif secara berlebihan.

BAB III

NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

(1)Pegawai ASN memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
(2)Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompeten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal;
6. f.adaptif; dan
7. g.kolaboratif.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dibangun berdasarkan pada nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
(2)Nilai dasar ASN dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
  1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. 3.melakukan perbaikan tiada henti.
2. b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
  1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. 3.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
  1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. 2.membantu orang lain belajar; dan
  3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
  1. 1.menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
  2. 2.suka menolong; dan
  3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
  1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
  2. 2.menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
  1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. 3.bertindak proaktif.
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
  1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 8

(1)Pegawai ASN menandatangani komitmen Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan upaya internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.
(2)Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.menyiapkan berbagai sarana sosialisasi di lingkungan kerja diantaranya memasang banner, menerbitkan dan mendistribusikan buku saku atau leaflet kepada Pegawai ASN, serta melalui media lainnya;
2. b.sosialisasi atau orientasi tugas kepada calon Pegawai ASN; dan
3. c.sosialisasi berkala kepada seluruh Pegawai ASN.
(3)Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemeliharaan komitmen:
  1. 1.melakukan pengawasan secara melekat oleh atasan langsung;
  2. 2.menginformasikan dan membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh Pegawai ASN untuk menyampaikan laporan atau aduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
2. b.pencegahan:
  1. 1.mengidentifikasi dampak dan pelanggaran nilai perilaku;
  2. 2.menyosialisasikan larangan pelanggaran nilai perilaku dan berbagai kemungkinan risiko, serta langkah-langkah pencegahannya;
  3. 3.merespon laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.
  4. 4.Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyiapkan berbagai media sosialisasi, antara lain leaflet, banner, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerja sama.

Pasal 10

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dilaksanakan berdasarkan temuan dan/atau laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…