DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Banten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Perorangan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, memberikan pelayanan medis dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi, meliputi:
1. a.praktik asuhan kebidanan;
2. b.klinik bersalin;
3. c.klinik pratama;
4. d.praktik dokter umum;
5. e.praktik dokter gigi;
6. f.puskesmas;
7. g.puskesmas perawatan;
8. h.puskesmas pembantu;
9. i.puskesmas keliling; dan
10. j.rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
(2)Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, memberikan pelayanan medis spesialistik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi:
1. a.Klinik utama atau yang setara;
2. b.Rumah Sakit Umum; dan
3. c.Rumah Sakit Khusus.
(3)Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, memberikan pelayanan medis subspesialistik yang dilaksanakan oleh dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis, meliputi:
1. a.Rumah Sakit Umum; dan
2. b.Rumah Sakit Khusus.
  1. 2.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
(2)Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.wilayah cakupan rujukan Provinsi;
2. b.wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota;
3. c.wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
4. d.wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota luar Provinsi.
(3)Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan:
1. a.target jumlah penduduk menurut jarak dan waktu tempuh;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, meliputi:
  1. 1.puskesmas;
  2. 2.klinik pengobatan;
  3. 3.balai kesehatan;
  4. 4.praktek swasta;
  5. 5.rumah bersalin;
  6. 6.laboratorium klinik/kesehatan
  7. 7.rumah sakit Kabupaten/Kota;
  8. 8.rumah sakit Swasta;
  9. 9.rumah sakit Provinsi; dan
  10. 10.rumah sakit Vertikal.
3. c.wilayah administratif Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
4. d.data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
(4)Wilayah cakupan rujukan meliputi:
1. a.wilayah cakupan rujukan seluruh Provinsi yang merupakan rujukan tertinggi di Provinsi Banten adalah RSU Kabupaten Tangerang;
2. b.wilayah cakupan rujukan Regional yang terdiri atas:
  1. 1.wilayah cakupan rujukan 1 (satu) meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Banten dan Rumah Sakit Dr. Drajat Prawiranegara sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 1; dan
  2. 2.wilayah cakupan rujukan 2 (dua) meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 2.
3. c.wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
  1. 1.Kota Cilegon dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon;
  2. 2.Kabupaten Pandeglang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Berkah;
  3. 3.Kabupaten Lebak dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;
  4. 4.Kota Tangerang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang; dan
  5. 5.Kota Tangerang Selatan dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
(5)Wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayananan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas B Pendidikan.
(6)Wilayah cakupan rujukan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan fasilitas pelayananan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas B.
(7)Wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan fasilitas pelayananan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

3.Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
1. a.jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
2. b.jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
(2)Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
(3)Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengintegrasikan Sistem Rujukan Terintegrasi secara Elektronik (SISRUTE) di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA Generik) di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Februari 2020 9 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 3na BI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…