DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 15

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi NonPersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 42) ;
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi pe serta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengahyang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
14.Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SKh atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif berupa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
15.Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
16.Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Sekolah Khusus (SKh).
17.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19.Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
20.Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
21.Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
22.Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
23.Biaya Operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai ke giatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional secara teratur dan berkelanjutan.
24.Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 2

(1)Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
(2)Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
(3)Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
1. a.memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. 1.kebijakan dan program Sekolah;
  2. 2.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  3. 3.kriteria kinerja Sekolah;
  4. 4.kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  5. 5.kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
2. b.menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. c.mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
(2)Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
1. a.orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
2. b.tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh per seratus antara lain:
  1. 1.Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  2. 2.Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
3. c.Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus), antara lain:
  1. 1.pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. 2.orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
4. d.Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus per seratus) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
(2)Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(3)Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
2. b.penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
3. c.pemerintah desa;
4. d.forum koordinasi pimpinan kecamatan;
5. e.forum koordinasi pimpinan daerah;
6. f.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
7. g.pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 5

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1)Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
(2)Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
(3)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
(4)Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
(5)Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
(6)Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas sesuai kewenangannya.
(7)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 7

(1)Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
(2)Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
(3)Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(4)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.dasar, tujuan dan kegiatan;
3. c.keanggotaan dan kepengurusan;
4. d.hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
5. e.keuangan;
6. f.mekanisme kerja dan rapat-rapat;
7. g.perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
8. h.pembubaran organisasi.

Pasal 8

(1)Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
4. d.dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1)Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
(3)Besaran bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari Orang tua/wali peserta didik ditentukan secara musyawarah oleh Komite Sekolah dengan Orang tua/wali peserta didik.
(4)Peserta didik SMA dan SMK yang Orang tua dan/atau wali peserta didik tidak mampu,-dibuktikan dengan surat keterangan dari Ke pala Desa/Lurah setempat-, dibebaskan dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
(6)Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
(7)Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
1. a.menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
2. b.pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
3. c.pengembangan sarana prasarana; dan
4. d.pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan
(8)Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
1. a.mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
2. b.dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
3. c.dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi NonPersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 42) ;
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi pe serta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengahyang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
14.Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SKh atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif berupa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
15.Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
16.Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Sekolah Khusus (SKh).
17.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19.Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
20.Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
21.Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
22.Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
23.Biaya Operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai ke giatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional secara teratur dan berkelanjutan.
24.Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 2

(1)Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
(2)Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
(3)Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
1. a.memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. 1.kebijakan dan program Sekolah;
  2. 2.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  3. 3.kriteria kinerja Sekolah;
  4. 4.kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  5. 5.kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
2. b.menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. c.mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
(2)Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
1. a.orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
2. b.tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh per seratus antara lain:
  1. 1.Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  2. 2.Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
3. c.Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus), antara lain:
  1. 1.pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. 2.orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
4. d.Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus per seratus) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
(2)Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(3)Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
2. b.penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
3. c.pemerintah desa;
4. d.forum koordinasi pimpinan kecamatan;
5. e.forum koordinasi pimpinan daerah;
6. f.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
7. g.pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 5

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1)Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
(2)Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
(3)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
(4)Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
(5)Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
(6)Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas sesuai kewenangannya.
(7)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 7

(1)Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
(2)Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
(3)Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(4)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.dasar, tujuan dan kegiatan;
3. c.keanggotaan dan kepengurusan;
4. d.hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
5. e.keuangan;
6. f.mekanisme kerja dan rapat-rapat;
7. g.perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
8. h.pembubaran organisasi.

Pasal 8

(1)Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
4. d.dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1)Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
(3)Besaran bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari Orang tua/wali peserta didik ditentukan secara musyawarah oleh Komite Sekolah dengan Orang tua/wali peserta didik.
(4)Peserta didik SMA dan SMK yang Orang tua dan/atau wali peserta didik tidak mampu,-dibuktikan dengan surat keterangan dari Ke pala Desa/Lurah setempat-, dibebaskan dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
(6)Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
(7)Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
1. a.menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
2. b.pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
3. c.pengembangan sarana prasarana; dan
4. d.pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan
(8)Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
1. a.mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
2. b.dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
3. c.dilaporkan kepada Komite Sekolah.