DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Rencana Pembangunan tahunan Daerah; Bab lll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
8.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
6. f.bab VI rencana kerja dan pendanaan Daerah;
7. g.bab VII kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
8. h.bab VIII penutup.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
b.dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 5 Agustus 2025 GUBERNUR BANTEN, ttd. ANDRA SONI Diundangkan di Serang pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. DEDEN APRIANDHI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 30 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H., M.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…