DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian TPP Bagi PNS Pindahan dan Aspek Kepemimpinan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyempurnaan Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Nageri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor); MEMUTUSKAN : Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 Paragraf 6 tentang Aspek Kerjasama diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Aspek Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diukur dengan jumlah kedudukan pegawai sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
(2)Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dinilai bagi pegawai yang menduduki JPTM, JPTP kecuali Staf Ahli Gubernur, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
(3)Perhitungan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut :
1. a.Jika pegawai dalam kepanitiaan berkedudukan sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain yang surat tugas atau surat perintah atau disposisi tertulis ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat Administrator, maka nilai kerjasama sebesar 75 poin;
2. b.Jika pegawai ditugaskan sebagai narasumber, maka nilai kerjasamanya sebesar 25 poin.
(4)Perhitungan nilai Poin TPP dari aspek kepemimpinan adalah poin yang diperoleh dikalikan nilai bobot 2%. Rumus : Poin kepemimpinan (Pk) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP

2.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Bagi PNS yang pindah dari luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang dibayarkan bulan berikutnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 April 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang Pada tanggal 10 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyempurnaan Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Nageri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor); MEMUTUSKAN : Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 Paragraf 6 tentang Aspek Kerjasama diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Aspek Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diukur dengan jumlah kedudukan pegawai sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
(2)Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dinilai bagi pegawai yang menduduki JPTM, JPTP kecuali Staf Ahli Gubernur, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
(3)Perhitungan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut :
1. a.Jika pegawai dalam kepanitiaan berkedudukan sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain yang surat tugas atau surat perintah atau disposisi tertulis ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat Administrator, maka nilai kerjasama sebesar 75 poin;
2. b.Jika pegawai ditugaskan sebagai narasumber, maka nilai kerjasamanya sebesar 25 poin.
(4)Perhitungan nilai Poin TPP dari aspek kepemimpinan adalah poin yang diperoleh dikalikan nilai bobot 2%. Rumus : Poin kepemimpinan (Pk) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP

2.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017