DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2018

Nomor: 31
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan Penerima Pendidikan Gratis; 4. Larangan; 5. Sanksi; 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Peran serta Masyarakat; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan satuan Pendidkan Khusus Negeri, Pemerintah Daerah mengalokasikan Pendidikan Gratis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di didang Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
6.Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali melalui sharing dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari biaya personal dan biaya non personal.
8.Tim Manajemen Pendidikan Gratis adalah pengelola Pendidikan Gratis yang berkedudukan di Dinas dan di Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKh Negeri.
9.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11.Sekolah Khusus Negeri adalah Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guruserta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15.Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
16.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada SMAN, SMKN, SKh Negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.
17.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
18.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan:

a.sebagai dasar pengelolaan dana Pendidikan Gratis agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana Pendidikan Gratis dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri dan satuan Pendidkan khusus negeri;
b.sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana Pendidikan Gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan;
c.Pendidikan Gratis harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
d.Pendidikan Gratis harus memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu yang putus sekolah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan acuan Satuan Pendidikan dalam pengeloaaan dan pemanfaatan dana Pendidikan Gratis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
c.Larangan;
d.Sanksi;
e.Monitoring dan Evaluasi; dan
f.Peran Serta Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Setiap SMAN, SMKNdan SKh Negeri berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sasaran Pendidikan Gratismerupakan siswa jenjang SMAN, SMKNdan SKh Negeri.
(2)Setiap Sekolah Negeri SMAN, SMKNdan SKh Negeri penerima BOS wajib melaksanakan Pendidikan Gratis.

Pasal 8

Setiap Sekolah yang menerima dana Pendidikan Gratis wajib mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan Pendidikan Gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dana Pendidikan Gratis diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pasal 10

Penggunaan dana Pendidikan Gratis meliputi:

a.seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru;
b.pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
c.kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
d.kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
e.honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba;
f.pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan,minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor;
g.biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;
h.biaya perawatan sekolah;
i.pembayaran honororium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
j.insentif/tunjangan bulanan bagi non PNS pada jabatan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Kepala Lab, Kepala Perpustakaan, Para Pembina Ekskul, Wali Kelas, PTK, Satpam, tenaga lepas dapat dibayarkan sebatas kewajaran yang ditetapkan oleh Gubernur;
k.pembiayaan pengembangan profesi Guru dan Kepala Sekolah seperti pelatihan, MGMP dan KKKS/MKKS;
l.pemberian bantuan biaya transfortasi siswa miskin, apabila dianggap perlu;
m.pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis seperti alat tulis kantor, (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi Bendahara dalam rangka penyusunan laporan Pendidikan Gratis dan biaya transfortasi dalam rangka mengambil dana Pendidikan Gratis di Bank; dan
n.pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa paling banyak 5 set setiap tahun.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…