DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 33 Tahun 2021

Nomor: 33
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Peninjauan Kembali; 3. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 72);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 52); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melakukan pemungutan terhadap Retribusi Daerah.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah yang dikelola Perangkat Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tertib Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PENINJAUAN TARIF

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Daerah meliputi :

a.Tarif Retribusi Jasa Umum, yang terdiri atas :
1. 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
2. 2.Retribusi Pelayanan Pendidikan.
b.Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri atas :
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. 2.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
3. 3.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c.Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 meliputi retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
(2)Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi :
1. a.pemanfaatan gedung perkantoran/ruang serba guna/aula, wisma/asrama dan sarana olahraga;
2. b.pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
3. c.pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. d.pelayanan Laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan; dan
5. e.pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Dinas Pertanian.
(2)Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 meliputi penjualan produk usaha daerah pada Dinas Pertanian.
(2)Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Agustus 2021 GUBERNUR BANTEN, ttd. WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ttd Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19671228 199312 1 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…