DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 33 Tahun 2023

Nomor: 33
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Bab III Kewajiban Dan Larangan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Penegakan Kode Etik Bab V Majelis Pertimbangan Kode Etik Bab VI Sekretariat Bab VII Pengaduan Bab VIII Pemeriksaan Dan Keputusan Bab IX Ketentuan Sanksi Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan

Mengingat

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun kode etik bagi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/7536/OTDA tanggal 6 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Banten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1555);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8.Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa.
9.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pe nye dia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
12.Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala UKPBJ yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
14.Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh Kepala UKPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain.
15.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komisi Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman profesional individu sumber daya manusia di UKPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan dan jasa lain yang terkait.

BAB II

PRINSIP DAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1)Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan melaksanakan:
1. a.menggunakan pengetahuan dan keterampilam untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
2. b.bersikap jujur dan adil serta tidak memihaka dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan masyarakat secara taat azas; dan
3. c.meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

Pasal 4

Etika Dasar Kode Etik dilaksanakan dengan:

a.menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel, dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
b.melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi, dan kewenangan;
c.memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel, dan kredibel;
d.bekerja untuk pemerintah daerah, pemberi kerja, klien, dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas, serta menghindari konflik kepentingan;
e.membangun reputasi profesional sumber daya manusia di UKPBJ berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
f.menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi sumber daya manusia di UKPBJ serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Setiap penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib taat pada etika kode etik sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;
h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
i.cermat;
j.tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
k.terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
l.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
m.tidak menyimpang dari prosedur;
n.proaktif; dan
o.tanggap/responsif.

Pasal 6

Setiap sumber daya manusia di UKPBJ dalam melaksanakan tugas, dilarang:

a.mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
b.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
c.melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan, negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
d.melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif;
e.melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak manapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
f.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

(1)Setiap sumber daya manusia di UKPBJ wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik pada Biro.
(2)Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pasal 8

Setiap sumber daya manusia di UKPBJ dalam menjalankan tugas wajib menandatangani pakta integritas.

Pasal 9

Dalam rangka penegakan kode etik di UKPBJ setiap sumber daya manusia wajib menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik apabila terjadi Pelanggaran dan/atau potensi Pelanggaran kode etik.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…