DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Dasar Perhitungan Dan Penjelasan Teknis; 4. Ketentuan Lain-Lain; 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
9.Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam (satu) periode tertentu.
10.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
11.Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, bahan, dan lainnya di luar keuntungan dan pajak.
12.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
13.Barang Pakai Habis adalah barang yang tidak tercatat sebagai modal dan/atau aset.
14.Barang Inventaris adalah barang yang tercatat sebagai modal dan/atau aset.
15.Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan manfaat lainnya.
16.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dan pemberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.
17.Tenaga Ahli adalah orang yang memliki keahlian/spesialisasi dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli.
18.Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang di pasaran akibat penurunan nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata uang yang beredar.
19.Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri seperti barang-barang hasil industri, barang impor dan jasa dan merupakan barang yang dihasilkan melalui proses pengolahan.
20.Keuntungan maksimal adalah keuntungan penyedia jasa yang diperbolehkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21.Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23.Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
24.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 2

(1)Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019.
(2)Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa dalam penyusunan perencanaan penganggaran Tahun 2019 sesuai kualitas jenis barang bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi standar:
1. a.Standar Harga Satuan Barang, terdiri atas:
  1. 1.Alat Perlengkapan Kantor (APK): a) peralatan kantor; b) barang souvenir dan promosi; c) vertikal blind; d) meja, kursi, dan lemari; dan e) sarana dan prasarana penunjang kebersihan.
  2. 2.Alat Tulis Kantor (ATK): a) alat tulis; b) amplop, map, dan sampul; c) barang cetakan; d) kertas; dan e) alat tulis kantor lainnya.
  3. 3.Pakaian dan Atribut: a) Bahan/seragam pakaian dinas; dan b) perlengkapan/atribut.
  4. 4.peralatan penanggulangan bencana;
  5. 5.Peralatan Rumah Tangga dan Elektronik: a) alat dapur; b) alat makan dan minum; dan c) elektronik.
  6. 6.Alat Peraga Pendidikan: a) alat SMK agribisnis ternak unggas; b) alat SMK mekanik industri; c) alat SMK tata boga; d) alat SMK tata kecantikan kulit; e) alat SMK teknik audio video; dan f) alat peraga lainnya.
  7. 7.Peralatan dan Perlengkapan Umum Atlet: a) Perlengkapan umum; b) medali dan thropy; c) peralatan dan perlengkapan atlet cabor judo; d) peralatan dan perlengkapan atlet cabor gulat; e) peralatan dan perlengkapan atlet cabor angkat besi; f) peralatan dan perlengkapan atlet cabor taekwondo; g) peralatan dan perlengkapan atlet cabor atletik; h) peralatan dan perlengkapan atlet cabor pencak silat; i) peralatan dan perlengkapan atlet cabor tinju; j) peralatan dan perlengkapan atlet cabor sepak takraw; k) peralatan dan perlengkapan atlet cabor karate; l) peralatan dan perlengkapan atlet cabor renang; m) peralatan dan perlengkapan cabor volly indoor; n) peralatan dan perlengkapan cabor sepak bola; o) peralatan dan perlengkapan cabor bola basket; p) peralatan dan perlengkapan cabor badminton; q) peralatan dan perlengkapan cabor tenis meja; r) peralatan dan perlengkapan cabor tenis lapangan; s) peralatan dan perlengkapan cabor volly pasir; t) peralatan dan perlengkapan cabor panahan; u) peralatan dan perlengkapan cabor tarung derajat; v) pakaian tanding; w) pakaian latihan; x) sepatu tanding; y) peralatan surfing; z) peralatan dan perlengkapan cabor tradisional rekreasi masyarakat; dan aa) peralatan dan perlengkapan cabor berkebutuhan khusus.
  8. 8.Pertanian dan Perkebunan: a) benih palawija; b) pupuk; c) pasca panen karet; d) pengolahan karet; e) pasca panen kakao; f) pengolahan kakao; g) pasca panen kelapa; h) pengolahan kelapa; i) pasca panen kopi; j) pengolahan kopi; k) pestisida; dan l) pengolahan aren (gula semut).
  9. 9.benih tanaman perkebunan;
  10. 10.Kehutanan: a) benih tanaman hutan; b) pupuk organik; c) bahan kimia laboratorium kultur jaringan; d) peralatan laboratorium kultur jaringan; dan e) rapid test kit.
  11. 11.Alat dan Sarana Kelautan dan Perikanan: a) perlengkapan selam; b) sarana konservasi laut (kegiatan transplatasi karang); c) sarana produksi pesisir dan pulau-pulau kecil; d) sarana pengawasan dan SAR; e) sarana pengolahan hasil perikanan; dan f) sarana produksi perikanan budidaya.
  12. 12.bahan-bahan laboratorium;
  13. 13.Alat dan Sarana Produksi: a) alat produksi perikanan budidaya; dan b) sarana produksi perikanan tangkap.
  14. 14.obat-obatan perikanan;
  15. 15.Benih, Induk, dan Ikan Konsumsi: a) benih ikan/udang/kerang; b) induk ikan/udang/kerang; dan c) induk ikan hias.
  16. 16.Ikan Konsumsi dan Rumput Laut: a) ikan segar; dan b) ikan olahan.
  17. 17.pemasangan rumah ikan;
  18. 18.bahan baku makanan ternak;
  19. 19.bahan/bibit tanaman pakan ternak;
  20. 20.alat laboratorium;
  21. 21.sarana produksi peternakan;
  22. 22.kemasan hasil olahan;
  23. 23.bahan baku makanan ternak;
  24. 24.Sarana Transportasi Darat: a) suku cadang kendaraan roda dua; dan b) suku cadang kendaraan roda empat.
  25. 25.Analisa Pekerjaan Pembangunan Jalan: a) pelapisan ulang (overlay); b) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan lentur; dan c) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan kaku.
  26. 26.Perkiraan Harga Satuan Jembatan: a) pembangunan jembatan baru; b) pembangunan flyover; dan c) pembangunan underpass.
  27. 27.Analisa Pekerjaan Pemeliharaan Rutin: a) luar kota; b) perkotaan; c) pemeliharaan jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement); d) pemeliharaan jalan perkotaan (flexible pavement); e) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement); f) jalan perkotaan/semi perkotaan (rigid pavement); g) jalan antar kota/semi perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; h) jalan perkotaan (flexible pavement) pemeliharaan transisi jalan; i) jalan antar kota/semi perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan; dan j) jalan perkotaan (rigid pavement) pemeliharaan transisi jalan.
  28. 28.Bahan Infrastruktur dan Pertambangan: a) bahan bangunan, bahan perekat, dan bahan jadi lainnya; b) bahan finishing, cat, laburan pengisi dan alatnya; c) bahan kaca; d) bahan kayu lapis; e) bahan lantai dan pelapis dinding; f) bahan logam dan bahan jadinya; g) bahan paku mur dan baut; h) bahan penggantung dan kunci; i) bahan penutup atap; j) bahan perpipaan; k) bahan plafon; l) bahan saluran air kotor; dan m) bahan sanitasi air dan peralatan instalasi air bersih.
  29. 29.Mekanikal dan Elektrikal: a) kabel; b) lampu; c) saklar; d) fitting; e) stop kontak; f) steker; g) MCB; h) material listrik lainnya; i) material SUTM dan solar cell; j) pelindung dan pengontrol; k) peralatan timbangan dan alat ukur; l) teknik pendingin; dan m) alat listrik lainnya.
  30. 30.sarana perhubungan darat;
  31. 31.bahan bambu, kayu berikut bahan jadinya.
2. b.Standar Harga Satuan Jasa, terdiri atas:
  1. 1.Jasa Keahlian: a) jasa tenaga ahli profesional; b) jasa tenaga ahli ABK kapal; c) jasa tenaga ahli perhubungan; d) tenaga informasi dan teknologi (IT); e) tenaga ahli bidang komunikasi; f) asisten tenaga ahli bidang komunikasi; dan g) jasa keahlian lainnya.
  2. 2.jasa pemasangan;
  3. 3.jasa dekorasi;
  4. 4.Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Analisa Laboratorium: a) jasa pengujian/kalibrasi; b) pengujian/analisa laboratorium pakan ternak; c) pengujian analisis lab ( kualitas air); d) pengujian analisa lab (kualitas udara); dan e) pengujian tanah dan sedimen.
  5. 5.Sewa Alat: a) sewa alat berat; b) sewa perangkat elektronik; c) sewa alat pesta; dan d) sewa perlengkapan olahraga.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS

Pasal 4

(1)Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dari data terpilih sebagai satuan harga tertinggi.
(2)perhitungan standardisasi satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhitungkan:
1. a.inflasi;
2. b.PPn dan PPh; dan
3. c.Keuntungan (pengadaan barang tidak melalui katalog).
(3)Perhitungan standarisasi satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Harga barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
(2)Harga barang/jasa dalam peraturan ini dipergunakan apabila harga barang/jasa tidak tercantum dalam E-Katalog yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Harga barang/jasa yang belum tertuang dalam Peraturan Gubernur ini dan E-Katalog dapat berpedoman/mengacu pada daftar harga (price list) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik, atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 3 Agustus 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Agustus 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S. RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 34 i Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010undangkan di Serang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…