DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid 2019 di Kabupaten tangernag, Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengantisipasi penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari luar Banten, perlu dilakukan karantina terhadap masyarakat yang berasal dari luar Banten yang memasuki wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, DAN KOTA TANGERANG SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yakni angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Bupati/Wali Kota adalah Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
6.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
10.Penduduk Rentan adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat/pihak yang berwenang yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
14.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten.
15.Titik Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Check point adalah tempat pengawasan pelaksanaan PSBB di kabupaten/Kota.
16.Rumah Ibadah adalah Mesjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
17.Surat Izin adalah pemberian izin oleh Pejabat yang berwenang untuk masuk atau keluar wilayah Provinsi Banten.
18.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
19.Mitra adalah pihak yang melaksanakan kerjasama dalam hal pengangkutan orang dan/atau barang dengan operator ojek online melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik sendiri.
2.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

(1)Dalam rangka menunjang operasional ojek online, pihak operator ojek online wajib membina para mitranya untuk mematuhi protokol kesehatan.
(2)Dalam hal pihak operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lalai melakukan pembinaan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang bersifat masif yang tersebar lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka Gubernur mengusulkan pencabutan izin operasional pelayanan angkutan online kepada pihak yang berwenang.

3.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dalam hal diperlukan dapat melaksanakan serangkaian rapid tes, swab tes, dan karantina terhadap setiap orang yang memasuki wilayahnya.
(2)Mekanisme pelaksanaan serangkaian rapid tes, swab tes, dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wali Kota dan instansi lainnya berdasarkan kondisi objektif serta perkembangan penanganan COVID-19 di masing- masing kabupaten/kota. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 26 Juli 2020 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 26 Juli 2020 SEKR SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010 KEPALA BIRO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…