DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.kedudukan dan tugas dewan perpustakaan;3.susunan organiasi dan uraian tugas;4.pengangkatan , pemberhentian dan penggatian;5.masa jabatan;6.pemilihan pimpinan dewan perpustakan;7.tata kerja;8.sekretariat dewan perpustakaan;9.pembiayaan dan hak keuangan dewan perpustakaan;10.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Dewan Perpustakaan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukann Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
7.Dewan Perpustakaan adalah Dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

(1)Dewan Perpustakaan merupakan lembaga non struktural yang independen dan berkedudukan di Ibukota Daerah.
(2)Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 3

Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

a.memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
b.menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
c.melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Perpustakaan wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dewan Perpustakaan terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para anggota DP Dewan Perpustakaan berdasarkan asas yang terbaik diantara sesamanya.

Pasal 6

Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

a.3 (tiga) orang unsur pemerintah;
b.2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
c.2 (dua) orang unsur pemustaka;
d.2 (dua) orang akademisi;
e.1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
f.1 (satu) orang sastrawan;
g.1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
h.1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
i.1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
j.1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 7

Ketua Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas:

a.bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kerja Dewan Perpustakaan;
b.menghimpun masukan, pendapat, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan dan program kerja Dewan Perpustakaan;
c.menetapkan dan mengambil langkah-langkah 5 (lima) kebijakan umum dalam memelihara hubungan yang serasi dan selaras antara Dewan Perpustakaan dengan berbagai pihak;
d.mengarahkan, membimbing, dan mengawasi jalannya pelaksanaan Dewan Perpustakaan;
e.bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan;
f.bertanggung jawab dalam mengelola, mengarahkan, dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja Dewan Perpustakaan; dan
g.memimpin dan bertanggung jawab dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan.

Pasal 8

Sekretaris Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas:

a.membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam bidang ketatausahaan dan administrasi kerja Dewan Perpustakaan;
b.memberikan pelayanan administrasi untuk melancarkan pelaksanaan program kerja organisasi Dewan Perpustakaan;
c.bertanggung jawab dan memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan organisasi Dewan Perpustakaan;
d.bersama Ketua bertanggung jawab atas administrasi keuangan, sarana, dan prasarana organisasi Dewan Perpustakaan; dan
e.melaksanakan tugas-tugas tertentu atas petunjuk Ketua Dewan Perpustakaan.

Pasal 9

Anggota Dewan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas:

a.mengikuti perkembangan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca;
b.menghimpun pendapat, masukan, dan usulan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah dalam upaya pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca menjadi lebih baik;
c.melakukan pengawasan pelaksanaan program Perpustakaan di Daerah secara menyeluruh guna mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca;
d.menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan berbagai pihak terkait dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan;
e.menyusun laporan untuk masukan terhadap pelaksanaan layanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca di Daerah;
f.melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh rapat Dewan Perpustakaan; dan
g.mengadakan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan sesuai dengan program kerja.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan, seorang calon anggota Dewan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berdomisili di wilayah Daerah;
5. e.rekomendasi dari organisasi; dan
6. f.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unsur pemustaka wajib memiliki kartu anggota Perpustakaan di Perpustakaan wilayah Daerah.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Perpustakaan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…