DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2.Kelompok Pengguna Air Tanah; 3. Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Tanah; 4. Perhitungan Nilai Perolehan Air; 5. Sanksi; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi kolom 4 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu pengaturan tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan :
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408). MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
7.Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12.Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
13.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
14.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
15.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
16.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam Rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17.Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam Rupiah.
18.Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
19.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
20.Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan atau Pengusahaan Air Tanah.
21.Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
22.Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
23.Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
24.Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
25.Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
26.Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
27.Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

Pasal 2

(1)NPA merupakan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
(2)NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
(3)Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.Jenis Sumber Air Tanah;
2. b.Lokasi Sumber Air Tanah;
3. c.Kualitas Air Tanah;
4. d.Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
5. e.Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
6. f.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(4)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam Rupiah ke dalam komponen berikut:
1. a.Sumber daya alam; dan
2. b.Peruntukan dan pengelolaan.
(5)Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.Jenis sumber Air Tanah;
2. b.Lokasi sumber Air Tanah; dan
3. c.Kualitas Air Tanah.
(6)Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
1. a.Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
3. c.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
(7)Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
1. a.0 s/d 50 m3;
2. b.51 s/d 500 m3;
3. c.501 s/d 1000 m3;
4. d.1001 m3- 2500 m3; atau
5. e.>2500 m3.

Pasal 3

(1)Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
2. b.Tidak terdapat sumber air alternatif, baik Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum maupun sumber air permukaan.
(2)Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.Kualitas air tanah baik; atau
2. b.Kualitas air tanah tidak baik.
(3)Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 4

(1)Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
1. a.Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  1. 1.Pemasok Air baku;
  2. 2.Perusahaan Air minum;
  3. 3.Industri Air minum dalam kemasan;
  4. 4.Pabrik es kristal; dan
  5. 5.Pabrik minuman olahan.
2. b.Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. 1.Industri tekstil;
  2. 2.Pabrik makanan olahan;
  3. 3.Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. 4.Pabrik kimia;
  5. 5.Tempat Pengolahan Bahan Beton/Batching Plant;
  6. 6.Industri Peternakan, Perikanan;
  7. 7.Pabrik Kertas; dan
  8. 8.Industri farmasi.
3. c.Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. 1.Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. 2.Usaha persewaan jasa kantor;
  3. 3.Apartemen dan kampus;
  4. 4.Pabrik es skala kecil;
  5. 5.Agro industri;
  6. 6.Showroom Kendaraan Bermotor; dan
  7. 7.Industri pengolahan logam.
4. d.Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  1. 1.Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. 2.Tempat hiburan;
  3. 3.Restoran;
  4. 4.Gudang pendingin;
  5. 5.Pabrik mesin elektronik;
  6. 6.Pencucian kendaraan bermotor;
  7. 7.Kolam renang, Waterboom; dan
  8. 8.Jasa Pencucian Pakaian/laundry.
5. e.Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. 1.Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. 2.Rumah makan;
  3. 3.Rumah Sakit;
  4. 4.Klinik;
  5. 5.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
  6. 6.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
  7. 7.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji; dan
  8. 8.Tempat Istirahat/Rest Area.
(2)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
(3)Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 5

(1)Besarnya HDA ditentukan oleh:
1. a.HAB; dan
2. b.FNA.
(2)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
(3)FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 6

(1)Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
(2)Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a dan ayat (7) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut: No Kriteria Peringkat Bobot

1.Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif 4 16
2.Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif 3 9
3.Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif 2 4
4.Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif 1 1

(3)Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (7) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut: No Peruntukan Volume Pengambilan (M3) 0 – 50 51 - 500 501-1000 1001- 2500 > 2500

1.Kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06
2.Kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19
3.Kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31
4.Kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44
5.Kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56

(4)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

(1)Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
(2)Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Komponen Bobot Sumber Daya Alam (S) 60 % Peruntukan dan Pengelolaan (P) 40 %
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di Wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria FNA.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

(1)NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m3) dengan HDA.
(2)Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
(3)HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
(4)Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: NPA = Volume Progresif x HDA HDA = HAB x FNA FNA = [60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)] + [40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)] NPA = Volume Progresif x HAB x FNA = Volume Progresif x HAB x [(60% x S) + (40% x P)]
(5)Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan besaran NPA-nya oleh Gubernur.
(3)Penetapan NPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setiap bulan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Kelebihan Volume pengambilan air tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Pajak Air Tanah dengan kelebihan Volume = Pajak Air Tanah + Sanksi Kelebihan Volume Sanksi Kelebihan Volume = 100% x HDA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014