DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Pola Tata Kelola; Bab lll Resndtra; Bab lV Standar Pelayanan Minimal; Bab V Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
16.Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17.Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILOGRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Cilograng adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang menerapkan pengelolaan BLUD.
8.Direktur adalah pimpinan tertinggi UPTD RSUD Cilograng yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9.Dewan Pengawas rumah sakit adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
10.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal RSUD.
11.Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan BLUD UPTD RSUD Cilograng agar lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
1. a.menyusun dan menentukan kebijakan teknis operasional BLUD UPTD RSUD Cilograng; dan
2. b.melaksanakan penyelenggaraan BLUD UPTD RSUD Cilograng.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pola tata kelola;
b.Renstra; dan
c.standar pelayanan minimal.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

(1)Tata Kelola Layanan Rumah Sakit diterapkan pada BLUD UPTD RSUD Cilograng sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang menerapkan BLUD.
(2)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi yang logis;
4. d.pengelolaan sumber daya manusia;
5. e.pengelolaan keuangan; dan
6. f.pengelolaan limbah.
(3)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
1. a.transparansi:
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.
(4)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat kedudukan, tugas pokok dan, fungsi, serta tata kelola pemerintahan dan klinis.
(5)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(6)Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(7)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(8)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(9)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(10)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1)Nama Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng yaitu BLUD UPTD RSUD Cilograng.
(2)Jenis BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu rumah sakit umum.
(3)Kelas BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu Kelas C.
(4)Alamat BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu di Jalan Rute Nasional III, Kampung Ciawi Tengah, Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

Pasal 6

(1)Visi BLUD UPTD RSUD CILOGRANG sesuai visi Pemerintah Provinsi Daerah yaitu Banten maju, adil merata tidak korupsi.
(2)Misi BLUD UPTD RSUD CILOGRANG yaitu sesuai misi Pemerintah Daerah, yaitu:
1. a.memperkokoh iman dan takwa melalui penguatan ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan anti korupsi serta moralitas etik yang luhur;
2. b.mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, adil dan merata di Daerah dengan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penguatan pemerintahan tidak korupsi, industrialisasi dan investasi, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri Kreatif dan Pariwisata;
3. c.meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas di Daerah melalui program-program inovatif dan inklusif;
4. d.mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang adil, manusiawi, kompak, berorientasi transit dan berketahanan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan tanpa disparitas; dan
5. e.membangun kemandirian energi dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang holistik serta berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Nilai-nilai BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu melayani, ramah, terjangkau dan integritas (MERANGKAI).
(2)Falsafah BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu pelayanan yang profesional, menjunjung tinggi etika, dan tanggung jawab profesi
(3)Motto UPTD RSUD Cilograng yaitu melayani dengan AMANAH, meliputi:
1. a.maju, yaitu terdepan, berkembang dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat pada faslilitas kesehatan rujukan tingkat II;
2. b.mandiri, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terbaik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan tipe rumah sakit dan fasilitas yang dimilikinya;
3. c.beriman, yaitu memiliki iman yang kuat, percaya diri, dan berpegang pada nilai-nilai spiritual dalam melayani masyarakat;
4. d.bersaing, yaitu mempertahankan semangat kompetisi yang sehat, meningkatkan kualitas layanan, dan mengembangkan diri kearah lebih baik untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
5. e.sejahtera, yaitu mencapai kebahagiaan, keseimbangan, dan keselarasan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1)Tujuan BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu:
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan BLUD UPTD RSUD Cilograng;
2. b.tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan memadai, keilmuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan sikap prilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sekitar;
3. c.tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, menarik dan dapat berfungsi sebagaimana fungsinya;
4. d.terpenuhinya peralatan medis dan penunjang medis yang sesuai dengan standar rumah sakit tipe C sebagai fasilitas rujukan lanjutan;
5. e.optimalisasi ketepatan waktu pelayanan dengan dukungan sistem informasi managemen rumah sakit (SIM-RS) yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. f.terwujudnya program layanan unggulan dalam melayani masyarakat di pelayanan kesehatan;
7. g.terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, efektif adil dan terintegrasi untuk masyarakat;
8. h.terlaksananya kewajiban BLUD UPTD RSUD Cilograng sebagai rumah sakit dalam melaksanakan amanat rencana pembangunan jangka menengah daerah dan program nasional di bidang kesehatan.
(2)Strategi BLUD UPTD RSUD Cilograng yaitu melakukan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang didukung oleh semua pihak yang berkaitan dalam memenuhi standar pelayanan yang di tentukan, sehingga terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, prima dan unggul guna mendapat kepercayaaan dari masyarakat yang semakin sadar dan perduli dengan kesehatan.
(3)Kebijakan strategi yaitu:
1. a.evaluasi mutu pelayanan;
2. b.peningkatan kompetensi sumber daya manusia di semua lini pelayanan;
3. c.peningkatan sarana dan prasarana BLUD UPTD RSUD Cilograng;
4. d.peningkatan penyediaan peralatan medis dan non medis;
5. e.peningkatan penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi;
6. f.pengembangan program pelayanan unggulan;
7. g.peningkatan penyediaan sistem informasi pelayanan dan keuangan serta peningkatan service excellent;
8. h.peningkatan pelayanan obstetri neonatal emergensi komperehensif (PONEK);
9. i.peningkatan pelayanan tuberculosis directly observed treatment, short-course (TB DOTS);
10. j.peningkatan pelayanan HIV/AIDS;
11. k.penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA); dan
12. l.peningkatan pelayanan geriatri.

Pasal 9

(1)BLUD UPTD RSUD Cilograng merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
(2)Kedudukan BLUD UPTD RSUD Cilograng sebagai unit organisasi bersifat khusus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)BLUD UPTD RSUD Cilograng sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(4)BLUD UPTD RSUD Cilograng mempunyai tugas utama memberikan pelayanan medis dan non medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelaksanaan program kesehatan nasional, pelayanan asuhan kesehatan, pusat rujukan wilayah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), BLUD UPTD RSUD Cilograng mempunyai fungsi khusus:

a.kolaborasi lintas sektoral dengan institusi lain;
b.penanggulangan bencana;
c.promosi Kesehatan; dan
d.pengembangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

(1)BLUD UPTD RSUD Cilograng untuk mencapai mutu pelayanan dan keselamatan pasien dilaksanakan melalui tata kelola.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemerintahan, meliputi:
  1. 1.pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan
  2. 2.bidang kepegawaian.
2. b.klinis.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…