DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2017

Nomor: 36
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.jenis pelayanan , indikator , nilai , batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal;3.pelaksanaan;4.penerapan;5.pembinaan dan pengawasan;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah harus memiliki akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan adanya indikator-indikator dan target capaian kinerja demi terjaminnya mutu layanan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4890);
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
21.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
22.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
23.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkses/PER/IV/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
24.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
25.Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
7.Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK‐BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik‐praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8.Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen, Pelayanan Penunjang Non Medis.
9.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur lay anan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
10.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
11.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
12.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisikan program, kegiatan target kinerja dan anggaran suatu SKPD/UKPD yang menerapkan PPK‐BLUD.
13.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standard World Health Organization (WHO).
14.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15.Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16.Standard adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
17.Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
18.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
19.Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
20.Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
21.Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
22.Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
23.Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan .

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di RSUD.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan serta upaya rujukan.
(2)Jenis pelayanan untuk rumah sakit meliputi:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan bedah;
5. e.pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. f.pelayanan intensif;
7. g.pelayanan laboratorium klinik;
8. h.pelayanan radiologi;
9. i.pelayanan farmasi;
10. j.pelayanan gizi;
11. k.pelayanan keluarga miskin;
12. l.pelayanan rekam medik;
13. m.pengelolaan limbah;
14. n.pelayanan administrasi dan manajemen;
15. o.pelayanan ambulance;
16. p.pelayanan laundry;
17. q.pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
18. r.pencegahan dan pengendalian infeksi.
(3)Jenis Pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Direktur bertanggung jawab dan memimpin penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh seluruh sumber daya manusia dalam jabatan struktural dan fungsional umum/tertentu.
(3)Sumber daya manusia sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 5

(1)Direktur menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
(2)Setiap kepala unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan unit kerja yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pembinaan RSUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
2. b.penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
4. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 7

(1)Pengawasan operasional dilakukan oleh satuan pengawas internal.
(2)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur.

Pasal 8

(1)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat
(1)bersama-sama jajaran manajemen RSUD berfungsi menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
(2)Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional yang ditetapkan dalam RBA RSUD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…