DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bab III Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Bab IV Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
c.bahwa pengaturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/8269/OTDA tanggal 29 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Provinsi Banten/Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Provinsi Banten/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dilaporkan secara periodik.
7.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.
11.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
12.Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan atas kinerja anggaran perangkat daerah tahun anggaran sebelumnya.
13.Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan atas kinerja anggaran perangkat daerah periode tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengoptimalisasi pelaksanaan SAKIP bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergitas, dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, perencanaan Kinerja, pengukuran, pelaporan Kinerja, serta evaluasi Kinerja bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB II

Rencana Strategis

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

a.Pemerintah Daerah; dan
b.Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SAKIP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.rencana strategis;
2. b.perjanjian Kinerja;
3. c.pengukuran Kinerja;
4. d.pengelolaan data Kinerja;
5. e.pelaporan Kinerja; dan
6. f.reviu dan evaluasi Kinerja.
(2)Rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, dan pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(3)Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dan reformasi birokrasi.
(4)Reviu dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.rencana strategis;
b.perjanjian Kinerja;
c.pengukuran Kinerja;
d.pengelolaan data Kinerja;
e.pelaporan Kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi Kinerja.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara penyelenggaraan SAKIP yang meliputi:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II penyelenggaraan SAKIP; dan
3. c.bab III penutup.
(2)Tata cara penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menggunakan sistem informasi akuntabilitas kinerja secara elektronik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP.
(2)Sistem informasi akuntabilitas kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi komputer yang digunakan sebagai media pengelolaan data kinerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(3)Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan data Kinerja ke dalam sistem informasi akuntabilitas kinerja secara eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
(4)Data Kinerja yang disampaikan di dalam sistem informasi akuntabilitas kinerja secara eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.dokumen perencanaan kinerja:
2. b.pengukuran kinerja;
3. c.pelaporan kinerja; dan
4. d.evaluasi kinerja.
(5)Informasi yang terkandung dalam sistem informasi akuntabilitas kinerja secara eletronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman internet dan/atau media sosial resmi Pemerintah Daerah.

BAB IV

Penutup.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah untuk memotivasi Kinerja penyelenggaraan SAKIP.
(2)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi oleh tim penilai penghargaan SAKIP.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengawasan;
3. c.pengelolaan keuangan dan aset;
4. d.Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
5. e.Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
(4)Tim penilai penghargaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setiap tahun.
(6)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam/tropi penghargaan; dan/atau
2. b.tambahan anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah yang tidak optimal dalam penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan dan penilaian tim Penilai sanksi SAKIP.
(3)Tim penilai sanksi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengawasan;
3. c.Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
4. d.hukum; dan
5. e.kepegawaian.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.teguran tertulis; atau
2. b.pengumuman dalam rapat pimpinan Perangkat Daerah dan apel gabungan Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:
1. a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 42); dan
2. b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014