DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 37 Tahun 2017

Nomor: 37
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentangKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 9, angka 11dan angka 12, angka 15 dan angka 18 diubah serta angka 19 sampai dengan angka 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Adpem adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Koordinator PPTK adalah pejabat yang menjadi atasan PPTK yang membantu Pengguna Anggaran dalam mengoordinasikan beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerahsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13.Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinator PPTK, dan PPTK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil akumulasi aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran OPD pada setiap bulannya.
16.Penundaan Pembayaran adalahpenangguhan Tambahan Penghasilan PNS (TP-PNS) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Koordinator PPTK, dan PPTK sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam Triwulan berkenaan.
17.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18.Serapan Anggaran OPD adalah persentase terhadap target dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD pada setiap bulannya.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
2.Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran pada program dan kegiatan Belanja Langsung OPD;
b.Monitoring dan evaluasi; dan
c.Pembinaan dan pengawasan.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

OPD yang tidak mencapai target realisasi SPD minimal 75% dari pagu SPDpada Triwulan Isampai dengan Triwulan IV yang telah direncanakan diberikan penundaan pembayaran TP-PNSdengan ketentuan sebagai berikut:

a.OPD yang merealisasikan anggaran kurang dari 75% dari pagu SPD, akan dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS; dan
b.penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap pelaksana kegiatan sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPD Triwulan.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penundaan Pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan kepada :
1. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada OPD dan Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah, dengan ketentuan realisasi anggaran OPD secara kumulatif di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
2. b.Koordinator PPTK, dengan ketentuan realisasi anggaran unit kerja lingkup koordinasinya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
3. c.PPTK yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan.
(2)Penundaan TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan penundaan pembayaran TP PNSditetapkan.

5.Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penundaan TP PNS sebagaimana Pasal 5, diatur melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Setiap akhir triwulan dilaksanakan rapat evaluasi realisasi anggaran oleh Kepala Biro Adpem;
b.Kepala Biro Adpem menyusun daftar inventarisasi kegiatan yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75%;
c.berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Biro Adpem melakukan konfirmasi dan validasi penyebab rendahnya penyerapan SPD per triwulan;
d.Kepala Biro Adpem menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksana kegiatan pada OPD yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75% untuk diberikan penundaan pembayaran TP-PNS;
e.Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
f.Bendahara Pengeluaran OPD, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyusun pengajuan SPP TP-PNS berdasarkan jumlah pelaksana kegiatan yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS; dan
g.Apabila realisasi anggaran sudah terpenuhi sebesar 75% dari pagu SPD pertriwulan, maka TP-PNS Pelaksana Kegiatan OPD yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS dapat dibayarkan kembali setelah mendapatkan validasi dan rekomendasi Kepala Biro Adpem.
1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Biro Adpem untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pengawasan terhadappelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Mei 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 10 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentangKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 9, angka 11dan angka 12, angka 15 dan angka 18 diubah serta angka 19 sampai dengan angka 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Adpem adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Koordinator PPTK adalah pejabat yang menjadi atasan PPTK yang membantu Pengguna Anggaran dalam mengoordinasikan beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerahsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13.Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinator PPTK, dan PPTK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil akumulasi aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran OPD pada setiap bulannya.
16.Penundaan Pembayaran adalahpenangguhan Tambahan Penghasilan PNS (TP-PNS) bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Koordinator PPTK, dan PPTK sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam Triwulan berkenaan.
17.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18.Serapan Anggaran OPD adalah persentase terhadap target dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD pada setiap bulannya.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
2.Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran pada program dan kegiatan Belanja Langsung OPD;
b.Monitoring dan evaluasi; dan
c.Pembinaan dan pengawasan.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

a.OPD yang merealisasikan anggaran kurang dari 75% dari pagu SPD, akan dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS; dan
b.penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap pelaksana kegiatan sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPD Triwulan.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penundaan Pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan kepada :
1. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada OPD dan Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah, dengan ketentuan realisasi anggaran OPD secara kumulatif di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
2. b.Koordinator PPTK, dengan ketentuan realisasi anggaran unit kerja lingkup koordinasinya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
3. c.PPTK yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan.
(2)Penundaan TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan penundaan pembayaran TP PNSditetapkan.

5.Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penundaan TP PNS sebagaimana Pasal 5, diatur melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Setiap akhir triwulan dilaksanakan rapat evaluasi realisasi anggaran oleh Kepala Biro Adpem;
b.Kepala Biro Adpem menyusun daftar inventarisasi kegiatan yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75%;
c.berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Biro Adpem melakukan konfirmasi dan validasi penyebab rendahnya penyerapan SPD per triwulan;
d.Kepala Biro Adpem menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksana kegiatan pada OPD yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75% untuk diberikan penundaan pembayaran TP-PNS;
e.Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
f.Bendahara Pengeluaran OPD, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyusun pengajuan SPP TP-PNS berdasarkan jumlah pelaksana kegiatan yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS; dan
g.Apabila realisasi anggaran sudah terpenuhi sebesar 75% dari pagu SPD pertriwulan, maka TP-PNS Pelaksana Kegiatan OPD yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS dapat dibayarkan kembali setelah mendapatkan validasi dan rekomendasi Kepala Biro Adpem.
1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Biro Adpem untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Daerah.

8.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pengawasan terhadappelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Mei 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 10 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010