DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 37 Tahun 2022

Nomor: 37
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghasilan Pimpinan dan Anggota Bab III Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Bab IV Uang jasa Pengabdian Bab V Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Bab VI Pelaporan Bab VII Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 4 Tahun 2 0 1 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik - 1 Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157); - 2
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 8 1 / P M K. 0 5 / 2 0 1 9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 164/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2 0 1 9 ten tang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2 0 1 7 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN BANTEN. RAKYAT DAERAH PROVINS!

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. - 3
5.Pimpinan DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6.Anggota DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 1 . Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota. 1 3 . Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
15.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/ suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota.
17.Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung DPRD.
18.Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
19.Tunjangan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota. - 4
20.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. 2 1 . Biaya Ril adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22.Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23.Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
24.Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
25.Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
26.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
27.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; - 5
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lainnya;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
  1. 1.tunjangan reses.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf f diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
(4)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
(5)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i diberikan setiap melaksanakan reses, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a diberikan dengan ketentuan paling banyak:

a.Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
b.Wakil Ketua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
c.Anggota sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan paling banyak:
1. a.istri atau suami Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); - 6
2. b.istri atau suami Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. c.istri atau suami Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. d.anak Ketua sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
5. e.anak Wakil Ketua sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); dan
6. f.anak Anggota sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
(2)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan paling banyak untuk 2 (Dua) orang anak.

Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

a.Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b.Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
c.Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf e diberikan dengan ketentuan paling banyak:

a.Ketua sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
b.Wakil Ketua sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
c.Anggota sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
a.badan musyawarah;
b.komisi;
c.badan anggaran;
d.badan pembentukan Peraturan Daerah;
e.badan kehormatan.

(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
1. a.Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp2 l 7.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. c.Sekretaris sebesar Rpl 74.000,00 (seratus tujuh puluh em pat ribu rupiah); dan
4. d.Anggota sebesar Rpl30.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(1)Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan paling banyak:
1. a.Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp2 l 7.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. c.Sekretaris sebesar Rpl 74.000,00 (seratus tujuh puluh em pat ribu rupiah); dan - 8
4. d.Anggota sebesar Rp 130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(2)Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h diberikan dengan ketentuan paling banyak:

a.Ketua sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
b.Wakil Ketua sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
c.Anggota sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
a.Ketua sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
b.Wakil ketua sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
c.Anggota sebesar Rp2 l.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

BAB ILL

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 12

( 1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan - 9
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Anggota dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 13

( 1 ) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan bagi Pimpinan dan Anggota, termasuk istri, suami, dan/atau anak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.

(2)Juran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) keluarga.
(3)Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
1. a.iuran sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan pada APBD; dan
2. b.iuran sebesar Rpl20.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 14

(1)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bagi Pimpinan dan Anggota tidak termasuk istri, suami, dan anak disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(2)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibayarkan secara at cost.
(3)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di Daerah. - 1 0

Pasal 15

(1)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerj aan.
(2)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
1. a.Ketua sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp5.760,00 (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
3. c.Anggota sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 16

(1)Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerj aan.
(2)Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
1. a.Ketua sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (no! koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp17.280,00 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan - 1 1
3. c.Anggota sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (no! koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…