DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2017

Nomor: 38
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.uraian tugas jabatan pimpinan tinggi , administrator dan pengawas;4.kelompok jabatan fungsional;5.tata kerja;6.ketentuan peralihan;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIANTUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
11.Dinas Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
12.Badan Daerah adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi- fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran.
14.Staf ahli adalah Staf Ahli di lingkunganPemerintahProvinsi Banten.
15.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten.
16.Jabatan Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator Provinsi Banten.
17.Jabatan Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas Provinsi Banten.
18.Biro adalah unit kerja yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
19.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas;
b.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c.Tata Kerja.

BAB III

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS

Pasal 3

Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas meliputi Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;dan
e.Badan Daerah.

Pasal 4

(1)Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Staf Ahli;
3. c.Asisten Daerah;
4. d.Biro Pemerintahan;
5. e.Biro Hukum;
6. f.Biro Kesejahteraan Rakyat;
7. g.Biro BinaPerekonomian;
8. h.Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
9. i.Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
10. j.Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan;
11. k.Biro Umum;
12. l.Biro Organisasi; dan
13. m.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Hukum dan Persidangan;
3. c.Bagian Keuangan;
4. d.Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. e.Bagian Aspirasi dan Humas; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufc, meliputi:
1. a.Sekretaris;
2. b.Inspektur Pembantu I;
3. c.Inspektur Pembantu II;
4. d.Inspektur Pembantu III;dan
5. e.Inspektur Pembantu IV.
(2)Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf d, meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. e.Dinas Sosial;
6. f.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. g.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. i.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. j.Dinas Perhubungan;
11. k.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
12. l.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. n.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
15. o.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. p.Dinas Kelautan dan Perikanan;
17. q.Dinas Pariwisata;
18. r.Dinas Pertanian;
19. s.Dinas Ketahanan Pangan;
20. t.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. u.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;dan
22. v.Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan Pendapatan Daerah;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;dan
6. f.Badan Penghubung.
(2)Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
(6)Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV TATA KERJA

Pasal 10

(1)Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang terintegrasi secara sinergis dengan rencana Perangkat Daerah lainnya.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1), harus berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah dan bersifat transparan, partisipatif serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.
(3)Setiap satuan kerja di lingkunganPerangkat Daerah wajib membuat rencana yang mengacu kepada rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsional.
(2)Setiap bawahan wajib melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh tanggung jawab.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…