DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Sebelum Masuk Propempergub Bab III Mekanisme Proses Pengusulan Rencana Pergub Bab IV Mekanisme Setelah Penetapan Propempergub Bab V Penggunaan Aplikasi Secara Elektronik Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam membentuk peraturan gubernur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka sistem hukum nasional;
b.bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas Peraturan Gubernur diperlukan perencanaan penyusunan peraturan gubernur yang terarah, terpadu, dan sistematis;
c.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur diperlukan sebuah pengaturan dalam Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); - 1
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); - 2 _ _J MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN GUBERNUR. PENYUSUNAN PERATURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Ban ten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Banten.
6.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7.Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Produk Hukum Daerah berupa pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang undangan, sesuai kewenangan dan sesuai kebutuhan.
8.Pembentukan Pergub adalah pembuatan Pergub yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
9.Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program penyusunan Pergub yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. - 3
10.Analisa Kebutuhan Pergub yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propempergub dalam rangka Pembentukan Pergub yang berbasis pada melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Propempergub meliputi mekanisme:

a.mekanisme pra Propempergu b;
b.mekanisme proses pengusulan Propempergub; dan
c.mekanisme setelah menjadi skala prioritas dalam Propempergub.

BAB II

MEKANISME SEBELUM MASUK PROPEMPERGUB

Pasal 3

(1)Setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur.
(2)Penyusunan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilakukan tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan Pergub; dan/atau
2. b.AKP.

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pergub.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan melibatkan Biro Hukum.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perintah Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.kewenangan; dan/atau
3. c.kebutuhan Daerah. - 4
(4)Perangkat Daerah dalarn melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
(5)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , antara lain melalui:
1. a.forum diskusi publik atau sebutan lain;
2. b.seminar;
3. c.lokakarya; dan/atau
4. d.rapat terbatas dan/atau konsultasi.

Pasal 5

AKP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pergub sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4.

BAB III

MEKANISME PROSES PENGUSULAN RANCANGAN PERGUB

Pasal 6

( 1 ) Setiap Kepala Perangkat Daerah menyarnpaikan usulan Rancangan Pergub kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

(2)Biro Hukum melakukan rekapitulasi Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1). usulan rancangan
(3)Rekapitulasi disarnpaikan sebagaimana dimaksud pada kepada Gubernur untuk ayat (2) dilakukan penentuan skala prioritas.
(4)Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.koordinasi; dan
2. b.seleksi.
(5)Usulan Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan dengan kelengkapan antara lain: - 5
1. a.konsepsi urgensi usulan, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan dalam Rapergub;
2. b.penjelasan atau keterangan untuk perubahan Pergub;
3. c.kesesuaian dengan AKP; dan/atau
4. d.kesesuaian dengan RPJMD atau RPD.

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan seleksi terhadap usulanjudul Rancangan Pergub dari Perangkat Daerah berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubemur membentuk Tim Koordinasi Propempergub di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kelengkapan usulan antara lain:
1. a.keselarasan dengan kebutuhan dan analisis kebutuhan Pergub;
2. b.kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.sinergis dengan prioritas pembangunan. �� Hasi1�2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada 6 emur sebagai bahan usulan skala prioritas Rancangan Pergub dalam Rancangan Propempergub.

Pasal 8

(1)Biro Hukum melakukan koordinasi Rancangan Propempergub ke Kementerian Dalam Negeri.
(2)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Gubernur untuk melakukan penetapan Propempergub.

Pasal 9

(1)Propempergub ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untukjangka waktu 1 (satu) tahun. - 6
(2)Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

MEKANISME SETELAH PENETAPAN PROPEMPERGUB

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyebarluaskan Propempergub yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) . ( 2 ) Penyebarluasan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk memberikan informasi kepada pengusul Rancangan Pergub dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…