DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2018

Nomor: 39
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembiayaan; 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Hak-Hak Anak Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
13.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Pertisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dilingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I2 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18.Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
8.Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Hak-Hak Anak yang selanjutnya disingkat RAD PUHA adalah rencana aksi dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk percepatan kota layak anak (KLA).
11.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan ibu/atau ibu angkat.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16.Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
17.Anak Angkat adalah anak yang haknya dilahirkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
18.Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh sesorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
19.Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
20.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
21.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
23.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangkan.
24.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
26.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/unit kerja dan pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan RAD PUHA.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mensinergikan langkah-langkah kebijakan secara terpadu dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan RAD PUHA Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:
1. a.RAD PUHA Klaster I : hak sipil dan kebebasan;
2. b.RAD PUHA Klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.RAD PUHA Klaster III : kesehatan dasar dan kesejahteraan pelayanan kesehatan;
4. d.RAD PUHA Kalster IV : pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.RAD PUHA Kalster V : perlindungan khusus.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan RAD PUHA Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dibebankan kepada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 September 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 10 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S. RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk I NIP. 19680805 199803 1 010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 a. Memberikan pelayanan akta kelahiran kepada anak secara gratis a a a a a a Dukcapil, IBI, IDI

b.Mewujudkan Anggaran Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak a a a a a a Dukcapil, Bappeda, BPKAD
c.Menyederhanakan Persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran a a a a a a Dukcapil, Kemenag
d.Sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak a a a a a a Dukcapil, Kemenag,PKK, Dp3AKKB, Kominfo
e.Bintek tenaga pencatatan sipil dalam memahami pemenuhan hak anak dan perlindungannya a a a a a Dukcapil, DP3AKKB
f.Fasilitasi informasi pemenuhan hak anak a a a a a a Dp3AKKB, Kominfo, Perpusda, LPA, Rumah Sakit, Dinkes, Media (lembaga penyiaran), CSR
g.Pembinaan Forum Anak baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, dan Desa/Kelurahan a a a a a a Dp3AKKB, Dinsos, Dindikbud, Dispora, Kecamatan 2
a.Koordinasi Pelaksanaan Program Pengasuhan alternatif bagi anak a a a a a a Dinsos, Dindikbud, Dinkes, DP3AKKB, Puspaga, Panti Asuhan, Kemenag b. Mewujudkan kenyamanan belajar anak di rumah, sekolah, panti asuhan, asrama, maupun pesantren a a a a a a DP3AKKB Dindikbud, Dinsos, Kemenag, PUPR, Dishub, Dinas LHK, BPBD
c.Mewujudkan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak a a a a a a Kemenag, Dindikbud, Himpaudi, LPA d. Mewujudkan sarana prasarana bermain untuk anak baik di rumah, sekolah, lingkungan, maupun di tempat-tempat umum a a a a a a PUPR, Dishub, Pertanian, LHK, Dindikbud, Satpol PP, BKKBN e. Mewujudkan adanya bimbingan Konseling/Puspag/Konsultasi anak bagi anak di sekolah, Maupun di lingkungan masyarakat (Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan atau Desa) a a a a a a DP3AKKB, Dindikbud, P2TP2A, Perguruan Tinggi, Kemenag LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 NOMOR 39 TAHUN 2018 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 PENANGGUNG JAWAB Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan WAKTU PELAKSANAAN Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif TARGET KINERJA Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2: Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi NO PROGRAM AKSI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI f. Mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi anak baik di rumah, sekolah maupun di luar/lingkungan a a a a a a Dinas Pertanian dan LHK, PKK, Dindikbud, Kemenag, PUPR, Dinkes
g.Mewujudkan pusat pembelajaran keluarga di masyarakat (Puspaga) a a a a a a Dinas Pertanian dan LHK, PKK, Dindikbud, Kemenag, PUPR, Dinkes h. Koordinasi kegiatan pengasuhan alternatif bagi anak dengan perangkat daerah lain a a a a a a Dinas Dp3AKKB, Dinsos, PKK dan lembaga lainnya terkait pengasuhan anak i. Terwujudnya Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak a a a a a a Dinsos, Biro Kesra
j.Terwujudnya tempat pengasuhan alternatif bagi anak sesuai standar a a a a a a Dinas DP3AKKB, Dindikbud, PKK, Kemenag, Himpaudi
k.Tersedianya anggaran bagi anak asuh a a a a a a DP3AKKB, LPA, Kemenag, PKK, Dindikbud l. Bintek pola asuh anak bagi orang tua, guru paud, Pengasuh Panti anak, Pesantren, maupun Asrama a a a a a a DP3AKKB, LPA, Dinsos, Dindikbud, Kemenag m. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak a a a a a DP3AKKB, LPA, Dinsos, Dindikbud, Kemenag
n.Tersedianya program pengasuhan berkelanjutan bagi anak a a a a a DP3AKKB 3
a.Mewujudkan SDM kesehatan a a a a a Dinkes b. Mewujudkan sarana prasarana persalinan yang lengkap di Paskes (Puskesmas, Pustu, Polindes dan Rumah Sakit) a a a a a a Dinkes
c.Menyiapkan kader kesehatan untuk mendorong masyarakat lahir di Paskes a a a a a a Dinkes, DP3AKKB, PKK, Dinas PMD
d.Mendorong masyarakat datang ke Posyandu a a a a a a DP3AKKB, PKK, Dinas PMD, Kemenag, Dinkes e. Menyiapkan kader kesehatan paham terhadap penanganan Ibu hamil dan ibu hamil KEK a a a a a a Dinkes f. Menyiapkan kader paham dalam penanganan ibu melahirkan dengan 4 T, 3 Ter a a a a a a Dinkes, DP3AKKB, PKK, BKKBN, lembaga/pemerhati program kesehatan ibu dan anak
g.Menyiapkan para suami siaga dalam menyiapkan persalinan a a a a a Dinkes, Dinas PMD h. Advokasi tokoh agama untuk memotivasi masyarakat tdk boleh melakukan persalinan oleh dukun maupun paraji a a a a a a Kemenag, Dinas PMD
i.Tersedianya sarana ruang laktasi di perkantoran, tempat umum, dan lainnya a a a a a a DP3AKKB, PKK, Dinkes Klaster III Kesehatan dasar dan Kesejahteraan Pelayanan kesehatan Mempersiapkan ibu dgn persalinan yang aman 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI
a.Terwujudnya SDM kader kesehatan dalam pemahaman ASI Ekslusif a a DP3AKKB, Dinkes, PKK
b.Meningkatnya cakupan ASI ekslusif bagi ibu bersalin a a a a a Dinkes
c.Mendorong kebijakan pemberlakuan pemberian ASI Ekslusif a a a a a a Dinkes
d.Terwujudnya media informasi dan publikasi tentang ASI a a a a a a Dinkes
a.Terpenuhinya vaksin imunisasi bagi anak bayi dan balita a a a a a a Dinkes, PKK, Rumah Sakit
b.Terwujudnya anggaran vaksin imunisasi bagi anak bayi dan balita a a a a a a Dinkes
c.Tercapainya peningkatan imunisasi bagi anak a a a a a a Dinkes
d.Pemantauan terhadap bayi dan balita melalui program Posyandu a a a a a Dinkes
e.Terwujudnya sistem deteksi dini pada anak bagi kader dan guru PAUD a a a a a Dinkes
f.Tersedianya makanan tambahan bagi bayi dan balita a a a a a Dinkes g. Tersedianya alat pemantauan tumbuh kembang anak baik di posyandu, Puskesmas maupun Rumah sakit a a a a a a Dinkes, DP3AKKB
h.Tersedianya layanan ramah anak di Puskesmas a a a a a a Dinkes
a.Koordinasi program gizi bagi anak dengan lintas sektoral a a a a a a Dinkes b. Tersedianya SDM Ahli gizi di setiap Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, Rumah Sakit a a a a a a Dinkes
c.Terwujudnya kader dalam memahami makanan yang bergizi bagi anak a a a a a a Dinkes
d.Terbentuknya Kelompok masyarakat sadar gizi di setiap desa atau kecamatan a a a a Dinkes e. Terbentuknya tempat pemulihan sadar gizi bagi bayi dan balita di desa, kelurahan, maupun di kecamatan a a Dinkes f. Terbentuknya donatur untuk pemulihan sadar gizi dalam setiap kegitaan posyandu a a a a a Dinkes, DP3AKKB, Dinsos, PKK, Dinas Pertanian, LH, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemberian ASI Ekslusif Imunisasi dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Pemenuhan Asupan gizi yang optimal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI a. Koordinasi kegiatan dengan lintas sektoral terkait kesehatan anak yang mengalami kelainan a a a a a a Dinkes, DPMD
b.Tersedianya anggaran bagi anak yang mengalami kelainan a a a Dinkes, DPMD c. Penanganan secara cepat kepada anak yang mengalami kelainan, Kekerasan, Perdagangan (trafficking ), perlindungan khusus anak a a a a a Dinkes, Dinsos, Polri, DP3AKKB, LPA, P2TP2A, Rumah Sakit, BNN, Kejati d. Tersedianya tenaga kesehatan bagi anak yang mengalami kelainan gangguan gangguan kesehatan a a a a a a Dinkes, Rumah Sakit
e.Tersedianya sarana prasarana bagi anak yang memiliki kelainan a a a a a a Dinkes, Dinsos, DP3AKKB
f.Terbentuknya jejaring bagi anak yang memiliki kelainan a a a a a a Dinkes, DP3AKKB
g.Koordinasi lintas sektoral tentang tumbuh kembang anak a a a a a a Himpaudi PKK, DP3AKKB, Dinkes
h.Tersedianya alat untuk memantau pertumbuhan bagi anak a a a a a a Dindikbud, Dinkes i. Tersosialisasikannya tata cara deteksi dini tumbuh kembang anak melalui kader posyandu a a a a a a Dindikbud, Dinkes
a.Tersedianya anggaran bagi tumbuh kembang anak di sekolah a a a a a a Dindikbud, Dinkes
b.Tersedianya makanan tambahan bagi anak sekolah a a a a a Dindikbud, Dinkes
c.Tersedianya SDM UKS bagi anak di sekolah a a a a a a Dindikbud, Dinkes
a.Terwujudnya penjaringan anggota UKS di semua sekolah a a a a a a Dindikbud, Dinkes
b.Terwujunya bintek UKS bagi anggota UKS a a a a a a Dindikbud, Dinkes
c.Koordinasi kegiatan kespro bagi remaja di sekolah a a a a a a Dindikbud, Dinkes
d.Terwujudnya Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah a a a a a Dindikbud, Dinkes
e.Terwujudnya sosialisasi bahaya narkoba dan aids bagi remaja di sekolah a a a a a Dinkes, BNN, DP3AKKB, LPA
a.Tersedianya tempat rehabailitasi bagi korban narkoba dan HIV AIDS a a a a a P2TP2A, BNN Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan bagi anak yang mengalami kelainan Tersedianya Anggaran bagi tumbuh kembang anak di sekolah Pemantauan tumbuh kembang anak SD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI
b.Tersedianya anggaran penanganan kasus narkoba dan HIV AIDS bagi anak sekolah a a a a a a Dinkes, BNN, LPA
c.Terwujudnya penanganan cepat bagi kasus korban narkoba dan HIV AIDS a a a a a BNN, LPA dan lembaga lainnya
d.Terbentuknya POKJA HIV AIDS dan Narkoba di Sekolah a a a a a a BNN, LPA dan lembaga lainnya
e.Tersedianya kawasan tanpa rokok a a a a a a Dindikbud, Dinkes, DP3AKKB
f.Tersedianya akses air bersih a a a a a Dinkes, PKK, Bappeda, LHK
a.Pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) a a a a Himpaudi, BKKBN, Dispora, Dindikbud, PKK
b.Advokasi dan Koordinasi Pendidikan Wajib belajar 12 tahun a a a a a Dindikbud, Dinkes, DP3AKKB
c.Pengembangan Ramah Anak di Sekolah a a a a a a Dp3AKKB
d.Terpenuhinya Ramah Anak di Sekolah a a a a a a DP3AKKB, Dindikbud, Kemenag, Bappeda
e.Pengembangan forum anak a a a a a DP3AKKB
f.Tersedianya sarana dan prasarana perjalanan anak ke sekolah a a a a a Dishub, Kominfo g. Tersedianya fasilitasi kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak di luar sekolah (Ruang Kreatifitas Anak) a a a a a Dindikbud, Dinas Pariwisata 5 Klaster V Perlindungan Khusus
a.Penyediaan konselor khusus anak a a a a DP3AKKB, P2TP2A, LPA
b.Tersedianya sekolah kebutuhan khusus anak a a a a a a Dindikbud
c.Fasilitas tempat penitipan anak a a a a a a Dindikbud
d.Tersedianya shalter (rumah perlindungan sementara) a a a a a DP3AKKB, P2TP2A
e.Pendataan tempat layanan perlindungan khusus anak a a a a a a DP3AKKB, P2TP2A, LPA
f.Advokasi dan koordinasi program layanan perlindungan khusus anak a a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak a a a a DP3AKKB b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang a a a a a a DP3AKKB Penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum Tersedianya layanan untuk perlindungan khusus anak: 4 Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI
c.Fasilitasi Ruang Perlindungan Khusus (RPK) di UPPA Polres Kabupaten/Kota a a a a a a Kejati
d.Mewujudkan Peradilan Ramah Anak a a a a a a DP3AKKB, BPBD
e.Tersedianya mekanisme penanggulangan bencana untuk anak a a a a a a
f.Pendataan/Assesment data anak korban bencana secara terpilah a a a a a a DP3AKKB, Dinsos, Dinkes, DPMD, BPBD
g.Penerapan bantuan yang tepat sasaran bagi anak korban bencana a a a a a a DP3AKKB, Dinsos, Dindikbud, PNPB
h.Terwujudnya Pengungsian ramah anak korban bencana a a a a a a Disnakertrans
i.Trauma Healing bagi anak korban bencana a a a a a a DP3AKKB, P2TP2A a a a a a
a.Strategi pengurangan pekerja anak a a a a a a Disnakertrans
b.Fasilitasi pendidikan Non Formal (paket A, paket B, dan paket C) a a a a a Dindikbud
c.Penegakan hukum bagi pengguna pekerja anak a a a a a Dindikbud, Disnakertrans
d.Monitoring keberadaan pekerja anak a a a Disnakertrans
1. 1.Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. 2.IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia;
3. 3.IDI adalah Ikatan Dokter Indonesia;
4. 4.Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. 5.BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. 6.Kemenag adalah Kementerian Agama;
7. 7.PKK adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
8. 8.DP3AKKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. 9.Kominfo adalah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
10. 10.Perpusda adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. 11.LPA adalah Lembaga Perlindungan Anak;
12. 12.Dinkes adalah Dinas Kesehatan;
13. 13.CSR adalah Corporate Social Responsibility;
14. 14.Dinsos adalah Dinas Sosial;
15. 15.Dindikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
16. 16.Dispora adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Keterangan: Penyelesaian bentuk–bentuk pekerjaan bagi anak 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN TARGET KINERJANO PROGRAM AKSI
17. 17.Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga;
18. 18.PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. 19.Dishub adalah Dinas Perhubungan;
20. 20.Dinas LHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. 21.BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. 22.Himpaudi adalah Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia;
23. 23.Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja;
24. 24.BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
25. 25.P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
26. 26.Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Masyarakat;
27. 27.Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
28. 28.Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia;
29. 29.BNN adalah Badan Narkotika Nasional;
30. 30.Kejati adalah Kejaksaan Tinggi;
31. 31.Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…