DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuaan Umum; 2. Pengawasan; 3. Pendanaan; 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019. Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5.Gubernur adalah Gubernur Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
8.Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.mensinergikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. d.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

a.Inspektorat; dan
b.Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis; dan
c.pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

(1)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Provinsi.
(2)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Kabupaten/Kota.
(3)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

(1)Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
(2)Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bupati dan Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 bersumber pada:

a.APBD Provinsi;
b.APBD Kabupaten/Kota; dan
c.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat selaku perangkat daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…