DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PembentukanPropinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
12.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
13.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun dan merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPD menyusun RENSTRA Perangkat Daerah.
(2)RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. b.evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (outcome) RENSTRA Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian rencana kerja Pemerintah Daerah atau rencana kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021;
3. c.evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. d.isu-isu strategis yang terbaik dengan bidang urusan, fungsi, dan tugas pokok dan Perangkat Daerah;
5. e.kebijakan nasional;
6. f.regulasi yang berlaku; dan/atau
7. g.saran/masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan Daerah.
(3)RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pagu indikatif yang dapat diubah pada saat penyusunan rencana kerja berdasarkan fiskal Daerah dan dinamika lingkungan.
(4)Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1)RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. c.bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. d.bab IV Tujuan dan Sasaran;
5. e.bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
6. f.bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. g.bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. h.bab VIII Penutup.
(2)RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana strategis:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. b.Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
7. g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
8. h.Dinas Sosial Provinsi Banten;
9. i.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
10. j.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
11. k.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
13. m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
14. n.Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
15. o.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
17. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
18. r.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
19. s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
20. t.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
21. u.Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
22. v.Dinas Pertanian Provinsi Banten;
23. w.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
24. x.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
25. y.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
26. z.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten; aa. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; bb. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten; cc. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dd. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; ee. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten; ff. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten; gg. Badan Penghubung Provinsi Banten; hh. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; jj. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; kk. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; ll. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan mm. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.
(3)RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Maret 2022 GUBERNUR BANTEN, ttd. WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 21 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…