DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 40 Tahun 2019

Nomor: 40
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian hubungan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 angka, yaitu angka 5a dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan. 5a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang mempunyai fungsi penanggungjawab operasional dan keuangan, serta mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD agar lebih efisien dan produktif. 4
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan PNS atau bukan PPPK yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
11.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis pekerjaan.
12.Cuti Pegawai Non ASN BLUD yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13.Penduduk Daerah adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah.
14.Shift Kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)BLUD dapat mengangkat Pegawai Non ASN BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BLUD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis BLUD. 5
(3)Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(4)Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur.
(5)Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD, dapat dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dengan persetujuan Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD dilaksanakan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan BLUD, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.BLUD; dan
2. b.Dinas.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

4.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 51

(1)Pegawai Non ASN BLUD yang ingin diangkat menjadi pegawai PNS BLUD dan PPPK pada BLUD, harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme pengangkatan PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan Peraturan Gubernur ini dikecualikan dalam kondisi urgensi bagi tenaga sebagai berikut:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga keperawatan;
3. c.tenaga kefarmasian;
4. d.tenaga keterapian fisik;
5. e.tenaga keteknisian medis; dan
6. f.tenaga teknik biomedika.
(3)Keadaan urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi dimana terjadinya kekosongan tenaga kesehatan pada unit pelayanan tertentu di RSUD.
(4)Rekrutmen untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengajuan surat lamaran oleh calon pegawai;
2. b.seleksi administrasi oleh RSUD; dan
3. c.proses kredensial yang dilakukan oleh masing-masing komite profesi terkait.
  1. 5.Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA

Pasal 51A

Untuk pegawai Non ASN BLUD yang telah direkrut sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap menjadi pegawai Non ASN BLUD tanpa melalui proses seleksi kembali. 7 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Desember 2019 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…