DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2018

Nomor: 41
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Mineral Bukan Logam Dan Bantuan; 3. Kewajiban Pemegang IUP Dan IPR; 4. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Bantuan; 5. Laporan; 6. Sanksi Administratif; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penjualan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubaradan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf CC angka 2 huruf g, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf asampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Wilayah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaA tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah ProvinsiBanten.
5.Gubernur adalah Gubernur Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
9.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan ,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,serta kegiatan pascatambang.
10.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
12.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15.Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut HPM Bukan Logam adalah harga mineral bukan logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan untuk masing-masing komoditas tambang mineral bukan logam.
16.Harga Patokan Batuan yang selanjutnya disebut HPB adalah harga batuan yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan untuk masing-masing komoditas tambang batuan.

BAB II

JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, pasir fluorspar, kriolit, fosfat, talk, mika, magnesit, oker, fluorit, clay, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, dolomit, kalsit, rijang, kuarsit, tawas, batu kuarsa, hematit, zirkon dan batu gamping untuk semen.

Pasal 3

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, granit, granodiorit, andesit, gabro, basalt, trakhit,leusit, tanah urug, batu apung, opal,kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet,giok, agate, diorite, batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayaktanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikilpasir alami, bahan timbunan pilihan, urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onix, dan pasir laut.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR

Pasal 4

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan wajib menjual mineral bukan logam atau batuan yang dihasilkannya dengan berpedoman pada harga patokan baik untuk penjualan kepada pemakai dalam negeri maupun ekspor termasuk kepada badan usaha afiliasinya.
(2)Badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan atau IPR mineral bukan logam dan batuan.
(3)Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau Pajak Daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:
1. a.Harga penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tercatat dalam Kuitansi atau invoice apabila harga penjualan mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
2. b.Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) apabila harga penjualan mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

BAB IV

PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Harga patokan mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:

a.HPM bukan logam; dan
b.HPB.

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan HPM Bukan Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap bulan untuk setiap komoditas tambang di Daerah.
(2)Gubernur dalam menetapkan HPM Bukan Logam dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
(3)Penetapan HPM Bukan Logam dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penjumlahan antara koefisien atau faktor koreksi untuk mineral bukan logam dan batuandi Kabupaten/ Kota dengan harga dasar yang berlaku mineral bukan logam dan batuan diKabupaten/Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata CaraPenetapan HPM Bukan Logam dan HPB berdasarkan penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Penetapan HPM Bukan Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5harus digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
(2)Apabila Penetapan HPM Bukan Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengalami perubahan maka harga patokan yang digunakan mengacu pada harga patokan bulan sebelumnya.

BAB V

LAPORAN

Pasal 8

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dan IPR mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiapbulan mengenai penjualan mineral bukan logam dan batuan yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubaradan Bupati/Wali Kota.
(2)Laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas/jenis, titik penjualan, biaya penyesuaian, dan daerah tujuan untuk pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, serta dilengkapi dokumen/bukti pendukung.
(3)Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi salinan paling sedikit memuat:
1. a.Kuitansi/Invoice penjualan mineral bukan logam dan batuan;
2. b.Bill of Landing/Air Way Bill dan Certificate of Weight;
3. c.Hasil analisa kualitas mineral bukan logam atau batuan dan untuk mineral bukan logam atau batuan tertentu dilengkapi dengan sertifikat; dan
4. d.Pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral bukan logam atau batuan untuk diekspor.
(4)Khusus untuk dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif;
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
2. b.Penghentian sementara penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti; atau
3. c.Pencabutan IUP Operasi Produksi atau IPR mineral bukan logam dan batuan dalam hal penghentian sementara penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditindaklanjuti.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 26 September 2018 GUBERNURBANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 26 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S. RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 41 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TATA CARA PENETAPAN HPM BUKAN LOGAM DAN HPB HPM Bukan Logam dan HPB ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: HPM bukan logam dan HPB= harga dasar mineral bukan logam dan batuan k(i) = koefisien atau faktor koreksi untuk mineral bukan logam dan batuandi Kabupaten/ Kota i hr = harga dasar yang berlaku mineral bukan logam dan batuan diKabupaten/Kota Adapun formula koefisien atau faktor koreksi pendekatannya ditentukan melalui persamaan : Keterangan: k(i)tengah = faktor koreksi tengah-tengah (midle) untuk jenis mineral bukan logam dan batuan i; Hj = harga jual rata-rata mineral non logam dan batuan dari perusahaan atau Kabupaten/Kota i saat ini; hj = faktor koreksi tengah-tengah (midle) untuk jenis mineral bukan logam dan batuan i. GUBERNURBANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd AGUS MINTONO, SH., M.Si Pembina Tk. I NIP.196805 199803 1 010 HPM bukan logam dan HPB = k(i) + hr k(i)tengah = Hj-hj\2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…