DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2022

Nomor: 41
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban dan Larangan Bab III Hukuman Disiplin Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, periu mengatur mengenai disipiin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Peraturan Gubemur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubenur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten. - 2
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 1 1. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. - 3
13.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
15.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
16.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
17.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerin tah /Negara.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 3

Setiap PPPK Wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; - 4
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
i.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada ha! yang dapat membahayakan keamanan negara dan/atau Daerah, atau merugikan keuangan negara dan/atau Daerah;
j.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
k.menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau Daerah dengan sebaik-baiknya; I. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK;
n.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o.membuat/menandatangani perjanjian kerja;
p.melaksanakan mematuhi perjanjian kerja;
q.melaporkan pekerjaan harian kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang ditunjuk;
r.melaksanakan ape! harian, ape! kesadaran, dan ape! hari-hari besar lainnya; dan
s.bersedia ditempatkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Setiap PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/atau milik Daerah secara tidak sah;
d.melakukan pungutan di luar ketentuan;
e.melakukan kegiatan yang merugikan negara dan Pemerintah Daerah;
f.menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
g.menghalangi berjalannya tugas kedinasan; - 5
h.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
i.meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan/atau pekerjaan;
j.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
k.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selarna, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau;
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 6

(1)Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan; - 6
2. b.Hukuman Disiplin sedang; atau
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan; atau
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selarna 9 (sembilan) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selarna 12 (dua belas) bulan; atau
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Pasal 7

( 1 ) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yaitu:

a.Gubernur;
b.pejabat pimpinan tinggi madya;
c.pejabat pimpinan tinggi pratarna atau pejabat lain yang setara; dan
d.pejabat administrator atau pejabat lain yang setara.

(2)Gubernur menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untukjenis hukuman berupa:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan; dan
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Pejabat pimpinan tinggi pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungannya untukjenis hukuman:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
(5)Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Unit Kerjanya untuk jenis hukuman:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 8

(1)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan berdampak negatif pada Perangkat Daerah/Unit Kerja, dikenakan sanksi Hukuman Disiplin ringan.
(2)Hukuman disipilin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu:
1. a.teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. - 8

Pasal 9

( 1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan berdampak negatif pada Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sedang.

(2)Dikecualikan diberikan Hukuman Disiplin sedang bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i.
(3)Sanksi bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama l l (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Setiap PPPK yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan berdampak negatif pada negara, dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berat.
(2)Dikecualikan diberikan Hukuman Disiplin berat bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i.
(3)Sanksi bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 2 1 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; - 9
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 16 (enam belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih selama 1 (satu) tahun; dan
4. d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih selama 1 (satu) tahun.
(4)Bagi PPPK yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf n, dikenakan Hukuman Disiplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pasal 1 1 ( 1) Pelanggaran kewajiban tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun.
(2)Setiap PPPK yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf d diberhentikan gajinya sejak bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…