DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2018

Nomor: 42
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Targetsakip; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70).
17.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
18.Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
8.Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
10.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12.Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
13.Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap bulan.
14.Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.
15.Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah seluruh unsur dalam Pemerintah Provinsi Banten.
16.Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disingkat SIMRAL ialah aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TARGETSAKIP

Pasal 2

Bappeda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah berbasis Kinerja.

Pasal 3

Bappeda wajib menagih serta mensyaratkan seluruh Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk perjanjian kinerja atau paling sedikit capaian kinerja output yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

Pasal 4

Bappeda wajib memastikan seluruh Perangkat Daerah untuk merumuskan Kinerja Utama (indikator dan target) dengan penganggarannya.

Pasal 5

Bappeda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 6

(1)Bappeda wajib menginventarisasi keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.
(2)Bappeda wajib menginventarisasi perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode RPJMD.

Pasal 7

Dalam hal merencanakan, mengukur dan mengevaluasi target kinerja, Bappeda menggunakan SIMRAL untuk Perangkat Daerah.

Pasal 8

Bappeda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinasikan agar nilai komponen perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah wajib secara langsung memantau dan mengoordinasikan serta memastikan bahwa perencanaan Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah berbasis kinerja.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah wajib mereviu dan menyempurnakan Renstra di Perangkat Daerah dan memastikan keselarasannya dengan RPJMD.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Rencana Aksi diawal tahun, menyusun Laporan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Berjalan diakhir tahun, dan menyusun Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan diakhir tahun dan melaporkan kepada Bappeda, Inspektorat Daerah serta Sekretaris Daerah melalui SIMRAL.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…