DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Bentuk Kerja Sama; Bab lll Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama; Bab lV Hasil dan Pembiayaan Kerja Sama; Bab V Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Bab Vl Ketentuan Peralihan; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kesehatan pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola BLUD.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab operasional dan keuangan pada BLUD, yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
9.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan BLUD Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
10.Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
11.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
12.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
13.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
14.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
15.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16.Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain/pihak ketiga untuk melakukan Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
17.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah asset/barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Kesehatan dengan pihak lain.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada BLUD UPTD Kesehatan; dan
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama pada BLUD UPTD Kesehatan.

Pasal 3

(1)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip, meliputi:
1. a.efisiensi;
2. b.efektifitas;
3. c.ekonomis;
4. d.sinergis;
5. e.saling menguntungkan;
6. f.kesepakatan bersama;
7. g.itikad baik;
8. h.mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
9. i.persamaan kedudukan;
10. j.transparansi;
11. k.keadilan; dan
12. l.kepastian hukum.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh BLUD UPTD Kesehatan dan/atau tidak mengurangi aset Pemerintah Daerah.
(3)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berbentuk finansial dan/atau finansial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.bentuk Kerja Sama;
b.tata cara pelaksanaan Kerja Sama;
c.hasil Kerja Sama;
d.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;- dan
e.ketentuan peralihan.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Kerja Sama BLUD UPTD Kesehatan dengan pihak lain dilakukan dalam bentuk:
1. a.KSO; dan
2. b.KSP BMD.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
(3)Pelaksanaan KSO sebagaimana dimasud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Kesehatan.
(5)Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.sewa;
2. b.pinjam pakai;
3. c.KSP;
4. d.BGS atau BSG; dan
5. e.KSPI.
(6)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
1. a.penyediaan alat dan/atau jasa;
2. b.penyediaan jasa sumber daya manusia;
3. c.penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian.
(2)Mitra Kerja Sama dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan usaha dan/atau berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)KSO penyediaan alat dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan alat dan/atau jasa peralatan pada BLUD UPTD Kesehatan.
(2)KSO penyediaan alat dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
1. a.alat kesehatan, alat laboratorium, dan sarana penunjang lainnya;
2. b.bangunan/fasilitas fisik;
3. c.jasa pelayanan.
(3)KSO penyediaan alat Kesehatan, alat laboratorium, dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penyediaan alat-alat kesehatan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya yang disediakan oleh Mitra Kerja Sama dan akan dioperasionalkan oleh BLUD UPTD Kesehatan.
(4)KSO penyediaan bangunan/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
1. a.built transfer operate, yakni Mitra Kerja Sama mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD, setelah pembangunan selesai dan Mitra Kerja Sama mengoperasikannya selama periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
2. b.built operate transfer, yaitu Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya break event point), lalu bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada BLUD;
3. c.build own operate, yakni Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan Investasi lebih lanjut, dan BLUD mengatur harga dan kualitas layanan;
4. d.Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
5. e.Mitra Kerja Sama membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada dan mengoperasikan dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD UPTD Kesehatan; dan/atau
6. f.Mitra Kerja Sama membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD UPTD Kesehatan.
(5)KSO jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan oleh Mitra Kerja Sama dengan menyediakan jasa yang diperlukan dalam operasional BLUD UPTD Kesehatan.

Pasal 8

KSO penyediaan jasa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a.Mitra Kerja Sama menyediakan sumber daya manusia, BLUD UPTD Kesehatan menyediakan sarana dan prasarana, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; dan/atau
b.KSO penyediaan jasa sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan instansi/lembaga terkait, lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia dimaksud.

Pasal 9

KSO penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa kerja sama operasional penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dilaksanakan dengan perseorangan, instansi/lembaga terkait, yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian milik pemerintah atau swasta.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban BLUD dan pihak lain/Mitra KSO dalam hal penyediaan alat dan/atau jasa, penyediaan jasa sumber daya manusia, serta penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

(1)Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.penyewaan aset/barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
2. b.penyewaan atas tanah dan/atau yang sebagian masih digunakan oleh pengguna BMD; dan
3. c.penyewaan atas aset/BMD selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
(2)Penyewaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)Pelaksanaan penyewaan atas tanah atau aset/BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
(4)Aset/BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang masih berdasarkan perhitungan ekonomis yang menguntungkan.
(5)Jangka waktu penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
(6)Penyewaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…