DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2018

Nomor: 44
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nomenklatur Jabatan Pelaksana/Fungsional PNS, Ikhtisar Jabatan, dan Syarat Jabatan; 3. Pengangkatan Dalam Jabatan; 4. Tunjangan Jabatan; 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
11.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud dari daftar nomenklatur jabatan pelaksana PNS yaitu sebagai pedoman dalam menetapkan jabatan pelaksana PNS yang dapat diterapkan pada Perangkat Daerah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
(2)Tujuan dari daftar nomenklatur jabatan pelaksana PNS yaitu untuk memberikan kedudukan, peran, tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada setiap PNS sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA/FUNGSIONAL PNS, IKHTISAR JABATAN, DAN SYARAT JABATAN

Pasal 3

(1)Jabatan pelaksana PNS pada Perangkat Daerah terdiri dari 45 (Empat Puluh Lima) rumpun jabatan dan 886 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) jenis jabatan pelaksana dan 86 (Delapan Puluh Enam) jenis Jabatan Fungsional.
(2)Jenis dan daftar nomenklatur jabatan Pelaksana/Fungsional PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ikhtisar jabatan dan syarat jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS harus memenuhi syarat jabatan dan kompetensi jabatan.
(2)Pemenuhan syarat jabatan untuk pengangkatan jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PNS yang memiliki kompetensi jabatan berdasarkan pengalaman pekerjaan dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
(3)Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
(4)Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat rekomendasi dari Biro Organisasi.

Pasal 6

(1)Pengisian jabatan Pelaksana/Fungsional PNS harus sesuai dengan formasi jabatan Pelaksana/Fungsional PNS yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Formasi jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

BAB IV

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 7

(1)Pejabat Pelaksana/Fungsional PNS diberikan tunjangan tambahan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pengangkatan Pejabat Pelaksana PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S. RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 442018 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…