DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2020

Nomor: 44
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; 4. Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan; 5. Hak Dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB; 6. Sumber Daya Penanganan Covid 19; 7. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka mengantisipasi penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari luar Banten, perlu dilakukan karantina terhadap masyarakat yang berasal dari luar Banten yang memasuki wilayah Provinsi Banten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
6.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
10.Penduduk Rentan adalah orang yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat/pihak yang berwenang yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
14.Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten.
15.Titik Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Check point adalah tempat pengawasan pelaksanaan PSBB di kabupaten/Kota.
16.Rumah Ibadah adalah Mesjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
17.Surat Izin adalah pemberian izin oleh Pejabat yang berwenang untuk masuk atau keluar wilayah Provinsi Banten.
18.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
19.Mitra adalah pihak yang melaksanakan kerjasama dalam hal pengangkutan orang dan/atau barang dengan operator ojek online melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik sendiri.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b.meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
d.menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan PSBB;
b.hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
c.sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.sanksi.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB

Pasal 5

(1)Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di Daerah.
(2)PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
(3)Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
(4)Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. b.aktivitas bekerja di tempat kerja;
3. c.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. d.kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. e.kegiatan sosial dan budaya; dan
6. f.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
(5)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Wali Kota.
(6)Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
(2)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
(3)Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
(4)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
(5)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wali Kota dan instansi lainnya berdasarkan kondisi objektif serta perkembangan penanganan COVID-19 di masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi;
2. b.lembaga pelatihan;
3. c.lembaga penelitian,
4. d.lembaga pembinaan; dan
5. e.lembaga sejenisnya.
(2)Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga Pendidikan tinggi, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

(1)Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
1. a.memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
2. b.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
3. c.menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
(2)Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
2. b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 9

(1)Selama pemberlakuan PSBB, seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan.
(2)Pimpinan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
2. b.menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
3. c.mengatur jam kerja;
4. d.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
5. e.menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
6. f.memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka aktifitas perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik dihentikan sementara.
(4)Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(5)Instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui pelaksanaan rapid test secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.

Pasal 10

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pimpinan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik wajib melakukan:

a.pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
b.pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
1. 1.penderita tekanan darah tinggi;
2. 2.pengidap penyakit jantung;
3. 3.pengidap diabetes;
4. 4.penderita penyakit paru-paru;
5. 5.penderita kanker;
6. 6.ibu hamil dan menyusui; dan
7. 7.usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
c.penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
1. 1.memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
2. 2.memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. 3.menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
4. 4.melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
5. 5.melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. 6.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
7. 7.menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. 8.melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. 9.dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah selesai.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…