DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penerapan Disiplin Dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3349);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
18.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
20.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
21.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);
22.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 43);
23.Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 10 (sepuluh) angka yakni angka 10 sampai dengan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
7.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
10.Petugas adalah anggota Satpol PP yang diberikan tugas untuk melaksanakan penindakan.
11.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
12.Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
13.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14.Prosedur Pelaksanaan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang oleh suatu organisasi.
15.Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan Petugas untuk melakukan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
16.Patroli adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas dengan cara mobile pada sepanjang jalan/objek lokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
17.Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut Sidak adalah inspeksi mendadak dilakukan oleh petugas ke instansi/pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
18.Razia/Operasi di jalan Nasional/Provinsi adalah kegiatan pemeriksaan serentak terhadap pengguna jalan Nasional dan jalan Provinsi.
19.Tim Pelaksana adalah para petugas yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur ini berdasarkan perintah dari Kepala Satpol PP.
2.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA MEKANISME PELAKSANAAN PENINDAKAN
3.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 13A sampai dengan Pasal 13I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Penindakan dilakukan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c.
(2)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif dan humanis.

Pasal 13B

(1)Teguran lisan dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan masker tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
(2)Teguran tertulis dikenakan kepada setiap orang yang membawa masker tetapi tidak digunakan di tempat/fasilitas umum.
(3)Kerja sosial dikenakan kepada setiap orang yang tidak membawa masker.
(4)Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.membersihkan sarana fasilitas umum;
2. b.memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu; dan/atau
3. c.kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
(5)Denda paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada:
1. a.setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara berulang; dan
2. b.pelanggar yang tidak dapat melaksanakan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13C

Penindakan dilakukan terhadap setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13D

(1)Teguran Tertulis dikenakan kepada setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang masih tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan denda paling tinggi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 13E

Petugas yang akan melaksanakan Penindakan dilengkapi dengan :

a.Surat Perintah Tugas;
b.Pakaian Dinas Lapangan;
c.Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti pengeras suara; dan
d.Perlengkapan standar protokol kesehatan. Pasal 13F

(1)Bentuk penindakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan dengan cara:
1. a.Patroli;
2. b.Sidak lokasi; dan/atau
3. c.Razia/Operasi di jalan nasional dan/atau provinsi.
(2)Dalam melaksanakan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat bekerjasama dengan TNI dan Polri. Pasal 13G
(1)Kewenangan petugas Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada saat Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F huruf a terdiri atas:
1. a.melakukan pencatatan identitas pelanggar; dan
2. b.mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5.
(2)Dalam hal pelanggar melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berita Acara pengenaan sanksi ditandatangani oleh Ketua Tim sebagai penanggung jawab kegiatan.
(4)Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 orang petugas di masing-masing tempat. Pasal 13H
(1)Kewenangan petugas Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada saat Sidak Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F huruf b terdiri atas:
1. a.memberhentikan dan menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran di tempat;
2. b.mencatat identitas pelanggar;
3. c.mengenakan sanksi kepada setiap pelanggar secara langsung di tempat.
4. d.mengenakan sanksi kepada setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal pelanggar melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berita Acara pengenaan sanksi ditandatangani oleh Ketua Tim sebagai penanggung jawab kegiatan.
(4)Sidak Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 10 orang petugas di masing-masing tempat.

Pasal 131

(1)Kewenangan petugas Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada saat Razia/Operasi di jalan Nasional atau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F huruf c terdiri atas:
1. a.memasang tanda pelaksanaan razia dipasang minimal 10 meter dari tempat razia;
2. b.mencatat identitas pelanggar;
3. c.memeriksa kendaraan yang telah diberhentikan;
4. d.mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13B.
(2)Dalam melaksanakan Razia/Operasi di jalan Nasional atau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas Polisi dapat menghentikan pengguna jalan.
(3)Dalam hal pelanggar melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Berita Acara pengenaan sanksi ditandatangani oleh Ketua Tim sebagai penanggung jawab kegiatan.
(5)Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 10 orang petugas di masing masing tempat. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 September 2020 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 7 September 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…