DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2018

Nomor: 46
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukan Staf Khusus Gubernur; 3.Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Staf Khusus Gubernur; 4. Persyaratan Staf Khusus Gubernur; 5. Pembiayaan Staf Khusus Gubernur; 6. Hubungan Kerja; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggara pemerintah dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Khusus Gubernur Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20107Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8.Staf Khusus Gubernur adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu, diangkat dan diberhentikan serta diberikan tugas khusus oleh Gubernur dan berkedudukan tidak membawahi Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Khusus Gubernur.

Pasal 3

Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN STAF KHUSUS GUBERNUR

Pasal 4

(1)Staf Khusus Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu terdiri atas bidang:
1. a.Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. b.Publikasi dan Media;
3. c.Keuangan dan Perencanaan;
4. d.Pendidikan, Pariwisata, Sosial dan Budaya; dan
5. e.Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman.

Pasal 5

Staf Khusus Gubernur mempunyai kewajiban:

a.melakukan pengamatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
b.melakukan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
c.melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
d.menyampaikan telaah staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

Pasal 6

Staf Khusus Gubernur mempunyai kewenangan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN STAF KHUSUS GUBERNUR

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus Gubernur antara lain:

a.tidak menduduki jabatan struktural;
b.tidak menjadi anggota DPRD;
c.sehat jasmani dan rohani; dan
d.dipandang memiliki keahlian sesuai bidang tugas yang diemban.

Pasal 8

Staf Khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN STAF KHUSUS GUBERNUR

Pasal 9

(1)Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan penghasilan tetap dan fasilitas lainnya berupa perjalanan dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

(1)Hubungan kerja Staf Khusus Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif.
(2)Staf Khusus Gubernur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…