DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 47 Tahun 2018

Nomor: 47
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Strategi daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Banten Tahun 2018-2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRADA PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat Provinsi Banten yang merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Banten dengan memperhatikan STRANAS PPDT.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan kepada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, serta masyarakat agar tercapai optimalisasi pembangunan di Provinsi Banten.
(2)Tujuan penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah tertinggal.
(3)Sasaran penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah memberikan pedoman dalam menyusun rencana aksi pembangunan daerah tertinggal pada setiap tahunnya.

Pasal 3

(1)Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRADA PPDT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan dalam anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRADA PPDT dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRADA PPDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu ke arah yang lebih baik sesuai yang direncanakan. Demikian pula dengan pembangunan daerah tertinggal, yang merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Untuk itu, pembangunan daerah tertinggal didalamnya mencakup upaya pembangunan yang menyeluruh dan komprehensif meliputi pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 November 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 7 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S. RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 47 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015– 2019 mengkategorikan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019. Pengkategorian daerah tertinggal tersebut didasarkan pendekatan pada 6 (enam) kriteria dasar, yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau- pulau kecil, daerah rawan bencana, dan rawan konflik. Dari hasil kajian Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki 2 (dua) kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Faktor penyebab utama ketertinggalan kedua daerah tersebut adalah ketertinggalan pada kriteria sumber daya manusia, kriteria sarana dan prasarana, kriteria karakeristik daerah, serta aksesibilitas. Keadaan ini dapat dilihat dari capaian pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta karakateristik daerah. Jika dibandingkan dengan sasaran nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan 3 sasaran utama, yakni pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 4 kabupaten di Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Pada 2019 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49%. Target ini masih berada dibawah target nasional, yakni kisaran 6,9% - 7,1% (RPJMD Banten 2017 – 2022, data diolah), Kabupaten Pandeglang sebesar 5,49% (Banten Dalam Angka, 2017), dan Lebak 5,22% (RPJMD Lebak 2014 – 2019). Jadi dapat dikatakan bahwa untuk sasaran target sasaran penurunan kemikinan dan pembangunan daerah tertinggal diperkirakan dapat dicapai pada 2019. Sasaran PPDT Nasional 2019 2019 Banten)* Pandeglang Lebak)*** Pertumbuhan Ekonomi 6,9 -7,1% 6,49% 5,49)** 5,22 % Penduduk Miskin 15 - 15,5% 6,52% 7,77 6,10 IPM 62,36 66,58 62,78)** 70,22 Keterangan: )* RPJMD Banten (2017 – 2022), data diolah menurut 4 kabupaten di Banten; )** (Banten Dalam Angka, 2017); )*** RPJMD Lebak (2014 – 2019) Sumber: Banten Dalam Angka (2016), IPM Banten (2016), Laporan Kemiskinan Banten (BPS Banten, September 2017) Demikian halnya untuk sasaran penurunan persentase penduduk miskin pada 2019, di Kabupaten Pandeglang sebesar 7,77% dan Kabupaten Lebak sebesar 6,10% yang berarti jauh di bawah sasaran nasional. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Banten, maka kedua daerah tersebut memiliki tingkat penduduk miskin yang paling tinggi. Sasaran pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), maka IPM Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masih lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran nasional. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia di kedua daerah tersebut telah terlampaui. Tetapi jika dibandingkan dengan Banten sendiri dan Kabupaten/Kota di Banten, maka pembangunan manusia di kedua kabupaten tersebut masih tertinggal. Harapannya, pada tahun 2019 kedua kabupaten tersebut telah lepas dari kategori daerah tertinggal. Perkembangan capaian pembangunan manusia di Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2011-2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 3,42 poin, yang setara dengan 0,49 poin per tahun (Gambar 1.1). Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100). Namun demikian, dengan capaian sebesar itu, Banten menempati urutan kedelapan di Indonesia dalam hal pembangunan manusia. Hanya saja, status pembangunan manusianya belum mengalami kenaikan, yakni masih berada pada kategori “Tinggi” (70 ≤ IPM < 80). Banten sendiri mulai menempati status pembangunan manusia kategori “Tinggi” sejak tahun 2015, setelah sebelumnya berada pada kategori “Sedang” (60 ≤ IPM < 70). Sumber: IPM Banten (BPS Banten, 2016). Gambar 1.1: Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten, 2010-2016 Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya angka IPM, akan tetapi juga harus dilihat dari kecepatan dalam peningkatannya. Untuk mengukur kecepatan peningkatan capaian pembangunan manusia, digunakan angka pertumbuhan IPM. Dari gambar di atas sejak 2012 pertumbuhan capaian pembangunan manusia mengalami perlambatan hingga 2015, yakni dari 1,03 turun menjadi 0,80, hingga 0,55. Namun pada 2016 kembali mengalami peningkatan capaian pertumbuhan hingga 0,98, serta pada 2019, IPM Banten ditergetkan menjadi 72,20 atau naik 1,24. Saat ini, permasalahan utama di Banten adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Atas dasar permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi untuk mengentaskan kedua daerah tersebut sebagai daerah tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal (berkembang). Upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah menyusun Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2017 – 2022 sebagai penjabaran RPJMD Banten 2017 – 2022. Strategi tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah di tingkat nasional, sedangkan di tingkat daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang merupakan acuan berbagai pihak (stakeholders) baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal. Guna menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program baik secara vertikal maupun horisontal, maka penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Banten selain mengacu pada STRANAS PDT juga mengacu pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022. Berikut adalah hubungan dokumen STRADA PPDT dengan dokumen perencanaan lainnya. Gambar 1.1. Hubungan Dokumen STRADA PPDT dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN STRADA PPDT Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan dan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan STRADA PDT adalah sebagai berikut:

a.Memberikan gambaran kondisi daerah seperti aspek geografis, kependudukan, ketersediaan infrastruktur, ekonomi menyeluruh, sosial dan budaya;
b.Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan;
c.Memberikan arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, sehingga menjamin terlenggaranya operasionalisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provin Banten; RPJM DAERAH STRANAS PDT 2015- 2019 STRADA PDT 2017 - 2022 RENSTRA K/L RAN PDT 2017 - 2022 RENJA K/L RKPD PedomanPedoman Diacu Diacu PedomanPedoman Pedoman DiperhatikanDiperhatikan Dijabarkan RPJM Nasional 2015- 2019
d.Memberikan gambaran tentang program, kegiatan prioritas daerah, serta rencana sumber pendanaan pembangunan daerah;
e.mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah tertinggal dengan non tertinggal di Provinsi Banten;
f.mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal di Banten;
g.meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Banten. 1.3 LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan STRADA PPDT Provinsi Banten 2017 – 2021 ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:
a.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c.U Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Pemerintah 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
f.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019:
g.Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 ;
h.Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
i.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
j.Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
k.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
l.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022;
m.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010- 2030. 1.4 KERANGKA WAKTU Waktu Pelaksanaan penyusunan STRADA PPDT Provinsi Banten dimulai Bulan Januari sampai Bulan Maret 2018 dengan tahapan penjadwalan sebagai berikut : Tabel 1.1. Time Table Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT 2017 - 2022 NO . KEGIATAN JANUARI FEBRUARI MARET 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pembentukan Tim Penyusun STRADA PPDT 2 Penyusunan Rancangan Awal STRADA PPDT 3 Konsolidasi Program Sektoral 4 Rapat kabupaten/kota 5 Penyusunan Rancangan Akhir STRADA PPDT 6 Penetapan Peraturan Gubernuri tentang STRADA PPDT 7 Workshop Lokakarya Daerah 8 Penetapan RAN PPDT 2019 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN STRADA PPDT STRADA PPDT Provinsi Banten 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Wilayah Provinsi Banten berada padas batas astronomis 105001'11"- 106007'12" Bujur Timur dan 05007'50"- 07001'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:  Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;  Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;  Sebelah Utara dengan Laut Jawa;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini : Tabel 2.1 Luas Wilayah Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2016 KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH (Km2) KECAMATAN DESA KELURAHAN Kabupaten
1. 1.Pandeglang 2.746,89 35 326 13
2. 2.Lebak 3.426,56 28 340 5
3. 3.Tangerang 1.011,86 29 246 28
4. 4.Serang 1.734,28 29 326 Kota
5. 1.Tangerang 153,93 13 0 104
6. 2.Cilegon 175,50 8 0 43
7. 3.Serang 266,71 6 0 66
8. 4.Tangerang Selatan 147,19 7 0 54 Banten 9.662,92 155 1238 313 Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2017 2.2 Aspek Demografis Berdasarkan data hasil sensus penduduk, Provinsi Banten menunjukkan pertumbuhan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2016 sebanyak 12.203.148 jiwa yang terdiri atas 6.221.640 jiwa penduduk laki-laki dan 5.981.508 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen. Sumber : Banten Dalam Angka, 2017 Gambar 2.2 Perkembangan Penduduk Provinsi Banten 2012- 2016 Pertumbuhan penduduk Banten yang tumbuh pesat hingga mencapai rata-rata 2,20 persen per tahun, melebihi rata-rata 11005518 11198596 11452491 11704877 11955243 122031482,39 2,33 2,27 2,2 2,14 2,07 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10400000 10600000 10800000 11000000 11200000 11400000 11600000 11800000 12000000 12200000 12400000 PERKEMBANGAN (%) TAHUN JUMLAH pertumbuhan penduduk Nasional yang hanya tumbuh 1,34 persen per tahun. Akibatnya, proporsi penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 4,5 persen menjadi 4,8 persen. Oleh karena itu, Banten berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,3 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jawa Tengah (13,1 persen) dan Sumatera Utara (5,5 persen). Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Banten Menurut Kabupaten/Kota 2017 Penduduk Banten, secara geografis tidaklah terdistribusi dengan merata, karena lebih banyak yang mendiami wilayah Banten Utara. Kondisi ini dapat terjadi karena Banten Utara merupakan salah satu daerah tujuan utama migrasi di Indonesia, yang antara lain akibat perannya sebagai daerah penyangga atau hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu secara spasial, terlihat bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang terbanyak penduduknya, dengan persentase mencapai 28,8 persen (3,6 juta orang). Sebaliknya, yang paling sedikit adalah Kota Cilegon, dengan persentase hanya 3,4 persen (0,4 juta orang). 2.3 Aspek Pembangunan Manusia dan Pendidikan 2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai alat ukur, IPM dinilai sudah cukup memadai dalam hal menggambarkan capaian pembangunan manusia, dibandingkan dengan indeks komposit lain. Perkembangan 9,70% 10,30% 28,80% 5,40% 17,20% 3,40% 12,00% 13,20% Kab Pandeglang Kab Lebak Kab Tangerang Kab Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan capaian pembangunan manusia di Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2010-2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 3,42 poin, yang setara dengan 0,49 poin per tahun. Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100). Perbedaan letak geografis, keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan antar daeerah, akan menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah. Disamping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga menentukan tinggi rendah dan kecepatan capaian pembangunan manusia pada setiap daerah. Sumber: IPM Provinsi Banten (2016) Gambar 2. 4 Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Banten, 2015-2016 Capaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM seluruh kabupaten/kota, yaitu dari kisaran 62,03 sampai 79,38 di tahun 2015 menjadi 62,78 sampai 80,11 pada tahun 2016 (Gambar 2.4). Dari sisi status pembangunan manusia, juga terlihat ada peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPM Kota Tangerang Selatan masih berada di bawah 80. Namun pada tahun 2016 ini meningkat hingga mencapai 80,11. Oleh 62,7262,03 70,05 64,61 76,08 71,8170,51 79,38 63,4062,78 70,44 65,12 76,81 72,0471,09 80,11 1,08% 1,21% 0,56% 0,79% 0,96% 0,32% 0,82% 0,92% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 karena itu, status pembangunan manusianya juga meningkat menjadi “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80). 2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Pendidikan meningkatkan kualitas atau kemampuan diri seseorang, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan diri inilah yang digunakan oleh manusia yang berpendidikan, untuk lebih memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, agar semakin terbuka peluang bagi mereka. Dengan kata lain, pendidikan memperluas peluang atau pilihan seseorang. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan dalam pendidikan ini, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilannya itu, jelas memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator pendidikan di atas, juga digunakan dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, untuk mewakili dimensi pengetahuan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara program pemerintah dengan pembangunan manusia. 0 2 4 6 8 10 12 14 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7,92 7,95 8,06 8,17 8,19 8,27 8,37 11,02 11 11,79 12,05 12,31 12,35 12,70 Sumber: Banten Dalam Angka 2017 Gambar 2.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Banten, 2010-2016 (tahun) RLS Banten sendiri selama periode 2010-2016 terus mengalami peningkatan (Gambar 4.3). Peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk Banten untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. Betapapun juga, peningkatan kualitas pendidikan penduduk Banten terasa sangat lambat. Pada tahun 2010, rata-rata penduduk Banten berusia 25 tahun ke atas, bersekolah hingga kelas 2 SMP. Enam tahun kemudian, rata-rata lama sekolahnya hanya bertambah satu tahun menjadi kelas 3 SMP (belum tamat). Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah ini masih di atas nasional yang hanya sampai kelas 2 SMP. Meningkatnya HLS Banten juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten pada masa mendatang akan semakin meningkat. Hal ini karena HLS menggambarkan rata-rata lama sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun selama masa hidupnya. HLS nya sendiri mencapai 12,70 tahun, yang setara dengan kuliah sampai Semester I. Sementara pada saat yang bersamaan, penduduk Indonesia umumnya bersekolah hingga sebulan lebih lama. Dengan demikian, meskipun sistem pendidikan di Banten sudah berjalan pada arah yang benar, namun tetap harus diperbaiki agar dapat mengejar ketertinggalannya. Pada grafik tergambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang. Perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat pesat. Kondisi ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,37 tahun dan 6,39 persen. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,95 tahun dan 5,96 persen. Tabel 2.2 Rata -ata Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2012 – 2016 Sum ber : SIPD Provinsi Banten Rata rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah 8.06, angka pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 31 poin atau 8,37. Selama periode 2012 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebesar 0,31 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Sayangnya, angka pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. Betapapun juga, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 telah mencapai 12,70 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2015, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2016 telah mencapai 8,37 tahun. Artinya, secara rata- rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk Banten meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten/Kota Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2012 2013 2014 2015 2016 Kab Pandeglang 6,43 6,44 6,45 6,60 6,62 Kab Lebak 5,70 5,81 5,84 5,86 6,19 Kab Tangerang 8,07 8,18 8,20 8,22 8,23 Kab Serang 6,57 6,65 6,69 6,90 6,98 Kota Tangerang 9,76 9,82 10,2 10,20 10,28 Kota Cilegon 9,29 9,6 9,66 9,67 9,68 Kota Serang 8,48 8,56 8,58 8,59 8,60 Kota Tangerang Selatan 11,09 11,48 11,5 6 11,57 11,58 Provinsi Banten 8,06 8,17 8,19 8,27 8,37 2.3.3 Angka Partisipasi Pendidikan Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendah- nya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 67 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2016 tidak bersekolah lagi. Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Banten 2014 - 2016 Tahun Usia 7 – 12 Tahun Usia 13 – 15 Tahun Usia 16 – 18 Tahun 2014 99,29 94,87 66,25 2015 99,41 95,29 66,73 2016 99,43 95,59 67,00 Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa SMA/SMK/MI mengalami penurunan. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. Adapun untuk gedung sekolah SD/MI, peningkatannya masih sedikit di bawah pertambahan penduduk usia sekolahnya. Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) Gambar 2.6 Rasio Ketersediaan Sekolah di Banten 2.4 Aspek Kesehatan 2.4.1 Angka Harapan Hidup Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. Di sisi lain, tujuan pembangunan manusia yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, yang untuk memperoleh atau memanfaatkannya diperlukan umur panjang dan sehat. Dimensi umur panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia diproksi dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH sendiri adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, AHH juga dapat menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh seseorang atau masyarakat. Semakin tinggi derajat kesehatannya, maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Capaian Banten untuk bidang kesehatan dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya Angka harapan hidup (AHH) hingga mencapai 69 tahun lebih 5 bulan pada tahun
9. 2016.Selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi 28,30 persen. Sayangnya, rata-rata 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 233 273 411 243 273 406 lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar 5 hari menjadi 6 hari. Tabel 2.4 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Banten 2010 - 2016 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kab Pandeglang 62,26 62,46 62,66 62,83 62,91 63,51 63,77 Kab Lebak 65,49 65,63 65,74 65,83 65,88 66,28 66,43 Kab Tangerang 68,79 68,86 68,92 68,96 68,98 69,28 69,37 Kab Serang 62,56 62,75 62,90 63,03 63,09 63,59 63,81 Kota Tangerang 71,07 71,08 71,09 71,09 71,09 71,29 71,34 Kota Cilegon 65,72 65,78 65,84 65,84 65,85 66,15 66,24 Kota Serang 67,20 67,22 67,23 67,23 67,23 67,33 67,36 Kota Tangerang Selatan 72,04 72,07 72,09 72,10 72,11 72,12 72,14 Banten 68,50 68,68 68,86 69,04 69,13 69,43 69,46 Sumber: BPS Banten (2017), www.bpsbanten.go.id Angka harapan hidup menurut kabupaten/kota di Banten menunjukkan bahwa capaian pembangunan kesehatan beberapa masih belum optimal dari 2010 - 2016, karena capaiannya berada di bawah rata-rata Banten. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Pada 2016, angka harapan hidup yang paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, yakni masing-masing 71,14 dan 71,34 tahun. 2.4.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Adanya perbaikan capaian dalam bidang kesehatan disebabkan oleh bertambahnya pemahaman penduduk akan arti penting kesehatan. Kondisi ini dapat diketahui dengan melihat bahwa klinik/praktik dokter/bidan serta puskemas/pustu masih menjadi tempat berobat jalan utama bagi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Tabel 2.5 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kab./Kota se Provinsi Banten Tahun 2013 – 2016 No Kabupaten / Kota Jumlah Rumah Sakit 2013 2014 2015 2016 1 Pandeglang 1 1 2 2 2 Lebak 3 3 3 3 3 Tangerang 18 20 20 22 4 Serang 2 2 3 3 5 Tangerang 20 29 29 32 6 Cilegon 5 5 6 6 7 Serang 6 6 6 8 8 Tangerang Selatan 23 27 28 29 Jumlah 78 93 97 105 Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016), Banten Dalam Angka (2017) Tingginya pemahaman penduduk Banten akan arti penting kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan petugas kesehatan dan difasilitasi oleh berbagai sarana kesehatan yang semakin bertambah banyak. Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 95 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 4.760 dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, serta 5.404 bidan dan 8.973 perawat. Tabel 2.6 Data Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu, Klinik Swasta Tahun 2016 NO KAB/KOTA PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT Puskes mas Pustu Klinik Swsta Poskes des Posyandu Poskestren 1 Kab Lebak 42 69 35 63 1.958 16 2 Kab Pandeglang 36 57 24 37 1.795 17 3 Kab Serang 31 49 91 34 1.529 33 4 Kab Tangerang 44 48 396 55 2.160 23 5 Kota Cilegon 8 10 64 15 368 5 6 Kota Serang 16 13 79 17 610 15 7 Kota Tangerang 33 6 54 1.076 1 8 Kota Tangerang Selatan 26 14 215 20 821 2 BANTEN 236 266 958 241 10.317 112 Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016), Banten Dalam Angka (2017) Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, menyebutkan bahwa masih terdapat ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan. Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada Kabupaten Tangerang dan Serang dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di propinsi Banten. Khususnya di Kabupaten Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 penduduk masih perlu ditingkatkan. Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 Kabupaten/ Kota Rumah Sakit Puskesmas Jumlah Penduduk Rasio Jumlah Penduduk - Jumlah Rumah Sakit Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk Kabupaten Pandeglang 2 36 1.194.911 597.456 3,01 Lebak 18 42 1.269.812 70.545 3,31 Tangerang 3 43 3.370.594 1.123.531 1,28 Serang 1 31 1.474.301 1.474.301 2,10 Sumber: SIPD Banten (2016) Selain jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk, indikator ketertinggalan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang juga pada indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten. Berikut ini data jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Banten. Tabel 2.8 Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan Tenaga Medical Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan Lainnya Kabupaten Pandeglang 17 57 58 3 81 Lebak 95 555 860 33 77 Tangerang 97 219 146 17 93 Serang 192 411 684 47 56 Kota Tangerang 199 291 168 65 107 Cilegon 22 144 112 10 36 Serang 57 186 307 27 32 Tangerang Selatan 240 366 278 66 496 Provinsi Banten 919 2 229 2 613 268 978 Sumber: Banten Dalam Angka (2017) 2.5 Aspek Ekonomi Perekonomian Banten selama 2016 menghadapi tekanan yang cukup berat. Tekanan tersebut bersumber dari sisi eksternal, yakni adanya ketidakpastian ekonomi global, meskipun telah mulai ke arah yang stabil. Hal ini ditandai dengan naiknya ekspor dari US $ 9,05 miliar pada 2015 menjadi US $ 9,33 miliar pada 2016. Sementara disisi lain, impor luar negeri mengalami penurunan US $ 1,33 miliar, hingga menjadi US $ 8,52 miliar, akibatnya neraca perdagangan Banten mengalami surplus US $ 805 juta (BPS Banten, 2016). Sumber tekanan lain adalah pemangkasan anggaran belanja oleh Kota Tangerang 20 32 2.047.105 102.355 1,56 Cilegon 5 8 412.106 82.421 1,94 Serang 6 16 643.205 107.201 2,49 Tangerang Selatan 23 25 1.543.209 67.096 1,62 Provinsi Banten 78 233 11.955.243 153.272 1,95 pemerintah pusat hingga mencapai Rp 133,8 triliun, akibatnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun disatu sisi, terdapat peluang perbaikan kondisi ekonomi dengan meingkatnya realisasi PMA selama 2016. BKPM mencatat bahwa PMA di Banten mengalami peningkatan dari US $ 2,54 miliar menjadi US $ 2,91 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan PMDN juga mengalami peningkatan dari Rp 10,71 triliun menjadi Rp 12,43 triliun. 2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Banten selama tahun 2016 ini menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama akibat masih adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global. Beruntung, sejak Semester II, kondisinya mulai stabil dan bagi negara-negara mitra dagang utama Banten, malahan cenderung untuk membaik. Akibatnya, meskipun ekonomi Banten tumbuh melambat, namun angkanya masih berada pada level 5,26 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini masih di atas Nasional yang tumbuh hanya 5,02 persen. Oleh karena itu, share ekonomi Banten terhadap Nasional bertambah menjadi 4,16 persen. Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) Gambar 2.7 LPE dan Share PDRB Banten (persen) Perlambatan pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2016 itu, secara spasial disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada hampir semua kabupaten/kota 4,06 4,15 4,16 5,51 5,40 5,26 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 2014 2015 2016 Share to Nasional LPE yang ada. Dalam hal ini, terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kondisi yang demikian dapat terjadi karena share keduanya dalam perekonomian Banten sangat dominan, yakni mencapai 47,32 persen. Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) Gambar 2.8 LPE Kabupaten/Kota dan Share to Banten 2016 Sementara itu membaiknya kondisi ekonomi global pada Semester I-2017, jadi pendorong naiknya ekspor Banten, Hanya saja, impor juga meningkat dengan besaran yang lebih tinggi, sehingga mengurangi surplus perdagangan luar negeri Banten. Beruntung, permintaan domestik dan nasional masih menguat, sehingga ekonomi Banten mampu tumbuh 5,73 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, juga lebih cepat dari angka pertumbuhan Nasional yang hanya sebesar 5,01 persen. Tabel 2.9 Indikator PDRB Banten Semester I-2017 Menurut Lapangan Usaha (persen) Lapangan Usaha Share LPE Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,40 11,54 0,66 Industri Pengolahan 32,33 4,11 1,48 Konstruksi 9,91 6,41 0,58 Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil – Motor 12,17 5,57 0,74 Transportasi dan Pergudangan 10,45 7,12 0,46 Informasi dan Komunikasi 3,69 8,06 0,45 Real Estate 7,39 6,93 0,57 Jasa Pendidikan 3,22 6,53 0,19 Lainnya 14,14 4,71 0,60 PDRB 100 5,73 5,73 Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) 4,28 4,35 21,06 11,82 26,26 15,90 4,62 11,72 5,49 5,70 5,32 5,00 5,30 5,05 6,22 6,98 5,26 -0,80 0,20 1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 0 5 10 15 20 25 30 Share to Banten LPE Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten 2016 dari sisi supply mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu wilayah. Dalam jangka pendek, supply ada untuk memenuhi demand. Oleh karena itu, PDRB dari sisi demand adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Bila supply berlebih, kelebihannya itu digunakan untuk memenuhi permintaan luar daerah/luar negeri. Sebaliknya bila kurang, akan dipenuhi melalui impor antar daerah/luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Banten sendiri pada Semester I- 2017 yang mencapai 5,73 persen, dari sisi supply, terutama didukung oleh pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-motor. Kedua lapangan usaha ini masing- masing memberikan andil 1,48 persen poin dan 0,74 persen poin. Tabel 2.10 Indikator PDRB Banten Semester I-2017 Menurut Pengeluaran (persen) Komponen Pengeluaran Share LPE Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga 53,15 5,37 3,14 Pengeluaran Pemerintah 3,57 2,74 0,10 PMTB 30,25 10,38 3,02 Ekspor Netto 13,03 -6,00 -0,53 - Ekspor 75,78 10,62 8,42 - Impor 62,75 12,71 8,95 PDRB 100 5,73 5,73 Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) Adapun dari sisi demand, didorong oleh tumbuhnya komponen konsumsi rumahtangga domestik dan komponen penambahan modal tetap bruto (PMTB), dengan andil sebesar 3,14 persen poin dan 3,02 persen poin. Sementara struktur ekonomi Banten sendiri, dari sisi supply didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobilmotor, dengan sumbangan atau kontribusi masing-masing sebesar 32,33 persen dan 12,17 persen. Adapun dari sisi demand, komponen konsumsi rumahtangga dan komponen PMTB berperan besar dalam pembentukan PDRB Banten, dengan share mencapai 53,15 persen dan 30,25 persen. 2.5.2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Program pengentasan kemiskinan di Banten selama setahun terakhir ini, dapat dikatakan belum berhasil. Penilaian tersebut didasarkan kepada jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, seiring dengan naiknya garis kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin sendiri pada Maret 2017 masing-masing mencapai 675 ribu orang dan 5,45 persen, sedangkan garis kemiskinannya sekitar 389 ribu rupiah per kapita sebulan. Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017) Gambar 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten Maret 2011 – September 2017 Selain karena jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga semakin membesar. Berarti, pengeluaran penduduk miskin Banten secara rata-rata memang meningkat, namun peningkatannya masih di bawah kenaikan garis kemiskinan. Imbasnya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, semakin melebar. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan 667,69 689,22 651,45 642,88 652,36 677,51 622,84 649,19 702,40 690,67 658,11 657,74 675,04 699,83 6,32 6,26 5,85 5,71 5,74 5,89 5,35 5,51 5,90 5,75 5,42 5,36 5,45 5,59 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 500 550 600 650 700 750 800 Persen Ribuan Orang Jumlah % ke depannya akan lebih sulit untuk dilakukan, karena pemerintah harus menyusun program intervensi yang lebih tersebar dan dengan biaya yang lebih mahal. Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017) Gambar 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Banten September 2017 Belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, sepertinya karena programnya masih bersifat parsial dan urban sentris. Akibatnya, insiden kemiskinan terbanyak secara historis selalu terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang merupakan daerah sentra pertanian Banten. Oleh karena itu, Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dengan melibatkan secara penuh berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian dalam program tersebut. Salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Banten adalah ketimbangan pendapatan sumber daya menusia yang masih rendah. Ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah di Banten masih tinggi. Ketimpangan pendapatan antar penduduk diukur dengan indeks gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah diukur dengan indeks Williamson. 131,31 111,08 191,62 69,1 105,34 14,89 36,97 28,73 9,74 8,64 5,39 4,63 4,95 3,52 5,57 1,76 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 250 Persen Ribuan Orang Jumlah Penduduk Miskin Persentase Sumber: Banten Dalam Angka (2017), data diolah Gambar 2.11 Gini Ratio dan Perkembangannya di Banten Maret 2011 - September 2017 Gambar di atas menjelaskan bahwa angka ketimpangan pendapatan berkembang secara fluktuatif, namun jika dilihat dari trennya, maka ada kecenderungan meningkat secara lambat. Artinya ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk di Banten semakin besar. Meskipun Gini Ratio Banten pada September 2017 sebesar 0,379 lebih kecil 0,003 dibandingkan dengan Maret 2017 sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan pada 2017 telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan penduduk Banten khususnya pada periode Maret - September 2017. Sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Banten dengan menggunakan Indeks Williamson dalam kurun waktu 2012 – 2016 yang dihitung berdasarkan angka PDRB kabupaten/kota atas dasar harga yang berlaku menunjukkan ketimpangan antar wilayah dalam kategori tinggi karena rata- rata lebih dari 0,5 (IW > 0,50) karena nilai rata-rata IW dalam kurun waktu tersebut 0,775 > 0,50. Berikut ini disajikan perkembangan IW Banten, yaitu: 0,404 0,394 0,387 0,384 0,399 0,380 0,395 0,424 0,401 0,386 0,394 0,392 0,383 0,379 -3,58% -2,48% -1,78% -0,78% 3,91% -4,76% 3,95% 7,34% -5,42% -3,74% 2,07% -0,51% -2,30% -1,04% -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Mar-11 Agust-11 Jan-12Jun-12Nop-12Apr-13Sep-13Feb-14 Jul-14 Des-14Mei-15Okt-15Mar-16 Agust-16 Jan-17Jun-17 PerkembanganNilai Gini Ratio Indeks Gini Growth Linear (Growth) Sumber: Analisis Sosial Ekonomi Banten (BPS Banten, 2016) Gambar 2.12 Indeks Wiliiamson Banten 2012 - 2016 Ketimpangan antar wilayah yang masih tinggi disebabkan oleh pembangunan dan karakteristik daerah di Banten yang belum merata. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah bagian utara Banten dan menjadi daerah hinterland DKI Jakarta. Ketiga daerah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, sehingga menjadi daya tarik bagi investor besar. Oleh karena itu, ketiga daerah ini menjadi daerah yang paling maju di wilayah Banten. Sementara itu, di bagian selatan Banten seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak adalah wilayah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Fasilitas infrastrukturnya terutama jalan, jembatan, angkutan umum sangat minim, sehingga kurang menjadi daya tarik investor besar. Akibatnya, kedua daerah ini lambat perkembangannya dan memicu ketimpangan antar wilayah di Banten. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah adalah dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik untuk investasi di bagian selatan Banten, melakukan konservasi dan pengembangan kegiatan pertanian, serta pariwisata. Cara lain adalah memberikan dana block grant yang besar sebagai kompensasi kepada daerah selatan ini atas kerugian pembatasan yang diterapkan di wilayah ini. 0,774 0,776 0,779 0,777 0,769 Nilai Indeks Williamson 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata IW 2012-2016 = 0,775 2.5.3 Pertanian Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten, akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kebupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2016 mencapai 2,36 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,17 juta ton GKG dibandingkan tahun 2015. Kenaikan produksi padi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas yang meningkat. Luas panen bertambah karena adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, program pompanisasi dan gerakan percepatan tanam padi. Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, yang disalurkan melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Peningkatan/penurunan produksi tanaman ini pada umumnya disebabkan oleh penambahan/pengurangan luas panen dan produktivitas. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh keduanya, dengan tingkat produktivitas masingmasing sebanyak 202,5 kw/ha dan 8,1 kw/ha. 2.6 Aspek Sarana dan Prasarana 2.6.1 Jumlah Desa Dengan Jalan Yang Diperkeras Layanan urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. Pada tahun 2016, dari 757,375 km jalan provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 420,48 km dalam kondisi baik (55,52%), kemudian 177,69 km dalam kondisi sedang (23,46), 75,58 km dalam kondisi rusak ringan (9,98%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (11,04%). Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 506.164 mobil penumpang, 7.516 bus, 152.492 truk, dan 3.933.257 sepeda motor. Penumpang domestik yang menggunakan transportasi udara pada tahun 2015 adalah sebanyak 20.802.860 orang datang dan 19.151.202 orang pergi dari bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, tercatat juga sebanyak 1.935.806 orang transit di bandara ini. Sedangkan untuk penumpang internasional tercatat 5.997.582 orang datang, 6.354.944 orang berangkat dan 48.972 orang transit di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2015. Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 506.164 mobil penumpang, 7.516 bus, 152.492 truk, dan 3.933.257 sepeda motor. Tabel 2.12 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas No Kabupaten/Kota Aspal Diperkeras Tanah Lainnya Kabupaten 1 Pandeglang 192 131 16 - 2 Lebak 171 165 3 1 3 Tangerang 261 12 1 - 4 Serang 254 68 4 - Kota 1 Tangerang 103 1 - - 2 Cilegon 43 - - - 3 Serang 60 6 - - 4 TangerangSelatan 54 - - - Jumlah 1138 383 24 1 Sumber : SIPD Provinsi Banten Secara umum kondisi infrastruktur jalan di Banten sebagai media utama untuk transportasi dan akses masyarakat ke berbagai tujuan pada 2016 dapat digambarkan bahwa kondisi jalan yang masuk kategori baik adalah sebesar 55,52%. Sedangkan sisanya yakni masuk kategori rusak sedang sebesar 23,46%, rusak ringan sebesar 9,98%, dan rusak berat adalah sebesar 11,04%. S u m b e r : S 55,52 23,46 9.98 11.04 Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat IPD Provinsi Banten Gambar 2.7 Persentase Kondisi Jalan Provinsi Banten Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa diukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. Tabel 2.13 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km) 2016 No Kabupaten/Kota Panjang Jalan (km) Jumlah Penduduk Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km) Kabupaten 1 Pandeglang 283,34 1.194.911,00 4,22 2 Lebak 404,72 1.269.812,00 3,14 3 Tangerang 123,3 3.370.594,00 27,34 4 Serang 299,23 1.474.301,00 4,93 Kota 1 Tangerang 36,77 2.047.105,00 55,67 2 Cilegon 26,89 412.106,00 15,33 3 Serang 142,37 643.205,00 4,52 4 Tangerang Selatan 57,76 1.543.209,00 26,72 Jumlah 1.329,38 11.955.243,00 8,99 Sumber: SIPD Propinsi Banten Di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan. Di wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekomoni wilayah yang memadai.
10. 1.Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah.
11. 2.Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah 20 persen pada semua kabupaten di wilayah Propinsi Banten, berikut tabel rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. 2.7.2 Presentase Keluarga Pengguna Air Bersih Air minum bersih sendiri didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. Termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor/ pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak ke tempat penampungan kotoran tinja minimal 10 meter. Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2016 ini masih ada sekitar tiga dari sepuluh rumahtangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Persetase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada 2016 adalah 68,78% atau menurun tahun sebelumnya. Selain itu, persentasenya juga lebih rendah dari rata-rata Nasional yang mencapai 70,63 persen. Jika dilihat dari persediaan air minum menurut kabupaten/kota Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang paling sedikit air kemasan dan air ledeng, Masyarakat di kedua kabupaten ini masih mengandalkan air sumur dan lainnya hingga di atas 50% pada tahun 2013 dan 2014. Tabel 2.14 Jenis Air Bersih yang digunakan Tahun 2013-2014 Kabupaten/Kot a PERSENTASE AIR BERSIH YANG DIGUNAKAN Air kemasan Ledeng Pompa Sumur Lainnya Jumlah 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kab Pandeglang 9.59 13.32 4.17 4.81 9.14 12.08 43.42 41.94 77.09 27.84 100 100 Kab Lebak 9.27 11.43 4.46 2.77 12.23 12.30 48.34 47.90 74.05 25.60 100 100 Kab Tangerang 58.65 60.48 3.09 6.77 28.26 26.24 9.87 6.51 9.99 0 100 100 Kab Serang 42.62 42.38 6.54 5.15 24.73 24.27 18.09 15 26.11 13.20 100 100 Kota Tangerang 68.25 73.92 8.67 5.17 22.24 20.38 0.30 0 0.85 0.53 100 100 Kota Cilegon 75.01 78.78 1.65 1.42 19.43 16.96 2.98 2.12 3.90 0.72 100 100 Kota Serang 47.01 53.51 1.21 3 38.07 30.40 10.82 10.43 13.71 2.67 100 100 Kota Tangerang Selatan 51.37 53.06 1.99 1.19 42.78 44.40 3.87 1.13 3.87 0.23 100 100 Provinsi Banten 46.89 49.82 4.52 4.54 24.95 24.18 15.97 13.91 23.63 7.55 100 100 Sumber SIPD Provinsi Banten Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketersediaan tempat buang air besar sendiri. Selain itu, ada pula akses terhadap sanitasi layak, yang didefinisikan sebagai rumahtangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, dan menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran atau tinja. Tabel 2.15 Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2015-2016 Fasilitas Perumahan 2015 2016 Air Kemasan, Air Isi Ulang, dan Ledeng (%) 51,50 51,52 Air Minum Layak (%) 69,35 68,78 Tempat Air Bersih (%) 75,00 78,63 Sanitasi Layak (%) 67,04 73,42 Penerangan Listrik (%) 99,74 99,73 Sumber: Indikator Sosial Ekonomi (BPS Banten, 2017) Berdasarkan hasil Susenas (Tabel 2.15), terlihat bahwa sebagian besar rumahtangga di Banten sudah memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumahtangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Bahkan, persentasenya juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang pada tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 69,04 persen dan 67,80 persen. Tabel 2.16 Penggunaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2013-2014 Kabupaten/Kota Rumah Tangga dalam Penggunaan Sanitasi Sendiri Bersama Umum Tidak Ada Jumlah 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kab Pandeglang 46.92 51.60 4.94 4.51 4.24 2.47 43.90 41.43 100 100 Kab Lebak 50.38 52.92 4.35 6.74 2.06 1.56 43.21 38.79 100 100 Kab Tangerang 69.84 71.27 11.83 10.18 2.49 2.61 15.83 15.94 100 100 Kab Serang 48.56 56.38 6.64 7.44 3.06 0.74 41.74 35.43 100 100 Kota Tangerang 83.36 86.11 14.05 11.88 1.95 1.61 0.65 0.39 100 100 Kota Cilegon 87.87 90.04 6.87 3.76 0 0 5.26 6.19 100 100 Kota Serang 71.44 72.61 5.33 5.34 0.78 2.48 22.46 19.57 100 100 Kota Tangerang Selatan 94.29 96.77 4.71 2.92 0.50 0.31 0.50 0 100 100 Provinsi Banten 69.03 72.25 8.68 7.82 2.17 1.68 20.11 18.25 100 100 Sumber SIPD Provinsi Banten 2.7.3 Jumlah Pasar Tanpa Bangunan Salah satu indikator ketertinggalan di Provinsi Banten adalah jumlah pasar tanpa bangunan. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih banyak mempunyai pasar yang tanpa bangunan permanen. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung. Berikut data jumlah desa yang mempunyai pasar di Banten. Tabel 2.17 Jumlah Desa Yang Mempunyai Pasar di Banten No Kabupaten/Kota Pasar Bangunan Permanen Pasar Tanpa Bangunan Permanen Kabupaten 1 Pandeglang 32 9 2 Lebak 43 27 3 Tangerang 59 213 4 Serang 47 69 Kota 5 Tangerang 34 68 6 Cilegon 5 3 7 Serang 7 4 8 Tangerang Selatan 18 45 Sumber : SPID Provinsi Banten 2.8 Budaya dan Pariwisata Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menyebutkan bahwa salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Dengan mempunyai garis pantai yang panjang, Provinsi Banten mempunyai potensi wisata pantai dan laut yang dapat dikembangkan dengan berbagai jenis objek wisata. Provinsi Banten juga mempunyai banyak situs bersejarah, terutama situs dan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata- rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel nonbintang. Tabel 2.18 Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2010- 2014 3 Sumber : SIPD Provinsi Banten Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah dan 232 makam sejarah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara. Tabel 2.19 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang), 2015 No Kabupaten/Kota Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Jumlah 1 Kab Pandeglang 3 146 761 4 139 3 150 900 2 Kab Lebak 54 724 193 54 917 3 Kab Tangerang 51 461 29 163 80 624 4 Kab Serang 10 063 535 - 10 063 535 5 Kota Tangerang 237 263 27 697 264 960 6 Kota Cilegon 103 263 39 598 143 265 7 Kota Seraang 205 423 490 205 913 8 Kota Tangerang Selatan 255 953 23 882 279 835 Banten 14 118 787 125 162 14 243 949 Sumber : SIPD Provinsi Banten Tabel 2.20 Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di Provinsi Banten, 2015 No Kabupaten/Kota Wisatawan Marina Pantai Wisata Sejarah Suaka Alam Objek Wisata Lainnya Jumlah 1 Kab Pandeglang 19 20 2 47 88 2 Kab Lebak 11 16 1 18 46 3 Kab Tangerang 7 14 - 34 55 4 Kab Serang 36 3 2 37 78 5 Kota Tangerang - 9 - 3 12 6 Kota Cilegon 10 14 - 6 30 7 Kota Seraang 3 2 1 - 6 8 Kota Tangerang Selatan - 1 - 2 3 Banten 86 79 6 147 318 Sumber : SIPD Provinsi Banten Berdasarkan data jumlah data objek wisata menurut kabupaten/kota dan jenis wisata di Provinsi Banten, wilayah yang mempunyai objek wisata terbanyak adalah Kabupaten Pandeglang. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan inovasi di sektor pariwisata dan budaya di Kabuapten Pandeglang, hal ini dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 2.9 Pertanian Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi sebagai berikut: Tabel 2.21 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten 2012 - 2016 (Ton) Jenis Tanaman Pangan 2015 2016 Padi - Luas Panen (000 hektar) 386,7 416,5 - Produksi (000 ton) 2189,0 2358,2 - Produktivitas (kw/ha) 56,61 56,63 Jagung - Luas Panen (000 hektar) 3,5 4,9 - Produksi (000 ton) 11,9 19,9 - Produktivitas (kw/ha) Kedelai - Luas Panen (000 hektar) 5,3 2,8 - Produksi (000 ton) 7,3 4,0 - Produktivitas (kw/ha) 3,7 14,1 Kacang Tanah - Luas Panen (000 hektar) 7,6 7,7 - Produksi (000 ton) 11,0 8,4 - Produktivitas (kw/ha) 14,5 10,9 Kacang Hijau - Luas Panen (000 hektar) 0,7 0,5 - Produksi (000 ton) 0,5 0,4 - Produktivitas (kw/ha) 8,0 8,1 Ubi Kayu - Luas Panen (000 hektar) 4,2 4,5 - Produksi (000 ton) 74,2 90,6 - Produktivitas (kw/ha) 202,5 177,6 Ubi Jalar - Luas Panen (000 hektar) 1,5 1,6 - Produksi (000 ton) 20,2 24,3 - Produktivitas (kw/ha) 132,3 156,2 Sumber : SIPD Provinsi Banten (2017), Banten Dalam Angka

(2017)Produksi tanaman padi Provinsi Banten meningkat pada 2015 menjadi 0,14 juta ton dibandingkan dengan 2014. Kenaikan peruduksi padi terus berlanjut pada 2016 yang cukup signifikan, yakni sebesar 169,236 ton. Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2016 masingmasing adalah 19.882 ton jagung, 4.020 ton kedelai, 8.419 ton kacang tanah, 432 ton kacang hijau, 90.629 ton ubi kayu, dan 24.255 ton ubi jalar. Kenaikan produksi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas tanaman yang meningkat. Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kebupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Sedangkan produksi beras Banten pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,33 juta ton, padahal konsumsi penduduknya 1,39 juta ton setahun Peningkatan luas panen disebabkan oleh adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan program pompanisasi. Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi oleh kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Potensi sektor pertanian tanaman pangan sebagian besar produksinya berada di wilayah daerah tertinggal di Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk ditemukan inovasi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kedua wilayah ini. Mengingat di kedua wilayah ini sumber daya manusia masih menjadi indikator ketertinggalan. Berikut data penggunaan lahan tanaman pangan di Provinsi Banten. Tabel 2.22 Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Banten (hektar) 2016 No Kabupaten/ Kota Irigasi Non Irigasi Jumlah Kabupaten 1 Pandeglang 22.674 32.094 54.768 2 Lebak 25.909 28.037 53.946 3 Tangerang 24.805 12.268 37.073 4 Serang 27.516 20.495 48.011 Kota 1 Tangerang 506 200 706 2 Cilegon - 1.611 1.611 3 Serang 4.993 3.332 8.325 4 Tangerang Selatan - 99 99 Provinsi Banten 103.767 97.503 201.27 Sumber : Banten Dalam Angka (2017) Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya. Lahan sawah yang memiliki irigasi paling tinggi adalah di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, yakni masing- masing 27.516 ha, 25.909 ha, dan 24.805 ha. Sedangkan non irigasi yang paling luas adalah terdapat di Kabupaten Pandeglang, yakni 32.094 ha dan Kabupaten Lebak seluas 28.037 ha. Selain produksi padi dan palawijia, juga terdapat produksi sayur-sayuran yang menunjukan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar. Produktivitas tanaman sayuran yang paling tinggi untuk bawang merah adalah Kabupaten Serang sebesar 64,45 kw/ha, cabai adalah Kabupaten Lebak sebesar 168,38 kw/ha, dan Petai sebesar 88,50 kw/ha di Kabupaten Lebak. Tabel 2.23 Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten, 2015 (kuintal/Hektar) No Kabupaten/Kota Bawang Merah Cabai Petai Kabupaten: 1 Pandeglang 41,86 83,04 25,96 2 Lebak 45,33 168,38 88,50 3 Tangerang 44,75 63,46 40,53 4 Serang 64,45 92,31 63,96 Kota: 1 Tangerang 173,34 2 Cilegon 84,00 70,00 3 Serang 7,00 6,27 2,20 4 Tangerang Selatan 13,69 33,68 Provinsi Banten 61,31 93,13 83,35 Sumber : SIPD Provinsi Banten Perbedaan keunggulan baik secara komparatif (comparative advantages) maupun keunggulan secara kompetitif (competitive advantages) dari masing-masing daerah di Provinsi Banten menunjukkan suatu ciri dan jatidiri dari daerah tersebut. Bagi daerah yang mempunyai potensi dan keunggulan pada sektor pertanian, identik atau biasa disebut dengan nama daerah pinggiran (periphery area), sedangkan daerah yang mempunyai ciri kekotaan, yang mengandalkan keunggulannya pada sektor industri dan perdagangan biasa disebut dengan daerah pusat (core area). Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (commodity flows) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya. Selain padi, Banten juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, yaitu tanaman anggrek dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia. Sentra produksinya terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu obyek wisata. Adapun jumlah produksinya mencapai 7,3 juta tangkai, naik 0,3 juta tangkai dibandingkan tahun 2015. Tabel 2.12 Statistik Komoditas Tanaman Unggulan Provinsi Banten 2015 - 2016 Tanaman Satuan 2015 2016 Anggrek Juta tangkai 7.0 7.3 Melinjo ton 28.520 34.875 Aren ton 2.239 3.875 Melon ton 1.222 2.085 Durian ton 48.546 68.886 Sumber : Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) Komoditas unggulan lainnya adalah melinjo yang empingnya sudah diekspor hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten Pandeglang. Kemudian gula aren yang dapat dinikmati sebagai panganan camilan, dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak. Terakhir, buah melon berkualitas ekspor dari Kota Cilegon serta buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang yang kelezatannya sudah terkenal dimana-mana. Produksi keempat komoditas unggulan ini pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 35 ribu ton, 4 ribu ton, 2 ribu ton dan 69 ribu ton. Banten juga menjadi produsen daging sapi terbesar keempat dan produsen daging kerbau nomor sepuluh di Indonesia. Tingkat produksi keduanya pada tahun 2016 sebanyak 40 ribu ton dan 7 ribu ton. Sementara itu sentra produksinya, untuk daging sapi terletak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Adapun daging kerbau di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Tabel 2.25 Produksi Daging dan Telur di Provinsi Banten (ribu ton), 2015 - 206 Jenis 2015 2016 Daging Sapi 37,2 39,8 Daging Kerbau 6,9 7,3 Daging Ayam Ras 73,5 73,9 Telur Ayam Ras 45,9 46,5 Sumber: Statistik Daerah Provonsi Banten (2017) Selain daging sapi dan kerbau, Banten juga menjadi produsen daging ayam ras terbesar keenam dan produsen telur ayam ras terbanyak kesembilan di Indonesia. Jumlah produksi keduanya sebanyak 74 ribu ton dan 47 ribu ton, dengan sentra produksi ada di Kabupaten dan Kota Serang serta Kabupaten Tangerang. Tabel 2.26 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten (Kg), 2016 No Kabupaten/Kota Sapi perah Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Babi Kabupaten 1 Pandeglang - 352795 501194 279150 227352 - 2 Lebak - 216053 889594 191334 227743 - 3 Tangerang - 8745980 186681 647719 957475 181579 4 Serang - 2940120 1377951 639274 798980 - Kota 1 Tangerang - 14282000 18500 154000 41000 1631000 2 Cilegon - 489562 30524 51552 23747 - 3 Serang 239 2086283 222728 101381 209280 - 4 Tangerang Selatan - 4360396 111917 233721 16562 82728 Provinsi Banten 239 33473189 3339090 2298141 2502139 1895307 Sumber : Banten Dalam Angka (2017) 2.8 Keuangan Daerah Pada Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Banten mencapai 8,66 triliun rupiah, sementara belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten mencapai 8,92 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar Pemerintah Provinsi Banten yaitu sebesar 5,46 triliun rupiah atau memberi kontribusi sekitar 63,05 persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 5,84 triliun rupiah atau 65,47 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya sebanyak 3,09 triliun (34,53%) digunakan untuk belanja langsung. Tabel 2.27 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Banten (juta rupiah), 2013−2016 Tahu n Penerimaa n Pengeluara n +/- Pembiayaan Daerah SILPA 2013 6230229,8 1 5295139,15 935090,66 134714,20 1069804,8 6 2014 7068432,9 1 6192155,57 876277,34 1031716,86 1907994,2 0 2015 7328220,7 7 8084140,16 -755919,39 1885994,21 1130074,8 2 2016 8656395,5 0 8925813,44 -269417,94 828574,82 559156,88 Sumber: Banten Dalam Angka (2017) Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 32,84 triliun rupiah atau meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 38,65 triliun rupiah pada tahun 2017. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar 18,21 triliun rupiah (55,40%), PPN dan PPnBM sebesar 14,41 triliun rupiah (43,88%), serta pajak lainnya sebesar 219,85 miliar rupiah (0,67%). Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 13,03 miliar rupiah. Tabel 2.28 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2014−2015 Kabupaten/Kota Realisasi 2014 Realisasi 2015 Penerimaan Pengeluaran +/- % Penerimaan Pengeluaran +/- % Kab Pandeglang 1747029,5 1640017,3 107012,2 6,13% 2053864,86 2037028,43 16836,43 0,82% Kab Lebak 1796231,79 1725537,97 70693,82 3,94% 2237617,20 2092695,06 144922,14 6,48% Kab Tangerang 2012068,32 1909367,17 102701,15 5,10% 4229034,30 4179069,90 49964,4 1,18% Kab Serang 3698374,25 3512778,49 185595,76 5,02% 2304837,74 2342220,90 -37383,16 -1,62% Kota Tangerang 3016402,37 2656087,93 360314,44 11,95% 3379623,33 3101034,57 278588,76 8,24% Kota Cilegon 1304405,75 1222804,82 81600,93 6,26% 1409261,80 1463977,64 -54715,84 -3,88% Kota Serang 1024512,3 949970,16 74542,14 7,28% 1105658,80 1061917,79 43741,01 3,96% Kota Tang. Selatan 6337396,7 6128937,57 208459,13 3,29% 2602412,23 2621240,25 -18828,02 -0,72% Sumber: Banten Dalam Angka (2017) Tabel di atas menjelaskan bahwa pada 2015 semua kabupaten/kota di Banten realisasi penerimaan dan pengeluaran mengalami surplus anggaran. Surplus keuangan daerah merupakan kondisi yang kurang baik. Hal ini diakrenakan terdapat beberapa rencana untuk membiayai pengeluaran pembangunan tidak terealisasi sehingga terjadi surplus anggaran. Pada tahun tersebut surplus yang paling tinggi adalah Kota Tangerang, yaitu mencapai 11,95% dan yang paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan, yaitu surplus 3,29. Hal terjadi sebaliknya pada 2015, yang mana terdapat beberapa daerah yang mengalami defisit anggaran. Daerah mengalami defisit antara lain Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan, yaitu masing-masing -1,62%, -3,88%, dan - 0,72%. Sementara daerah lain masih mengalami surplus, namun pada tingkat yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
1. a.Pembangunan dari Pinggiran Pendekatan ini menekankan pada pengembangan pusat pertumbuhan dengan menguatkan daerah penyangga (hinterland) khususnya daerah tertinggal seraya meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik di perkampungan (dusun), desa, kecamatan, distrik, kawasan transmigrasi, maupun di kawasan perbatasan. Pendekatan ini juga menekankan pada pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah melalui perluasan akses pelayanan dasar di daerah tertinggal, terutama bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, maupun usaha kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan.
2. b.Pembangunan yang Inklusif Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya, dalam penyelenggaraan pembangunan baik peningkatan pelayanan dasar, akses informasi, dan pasar, maupun aspek pembangunan lainnya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. c.Pembangunan yang Afirmatif Pendekatan ini menekankan pada keberpihakan terhadap daerah tertinggal, sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas dalam hal pemetaan masalah dan potensi serta pemecahan masalah dalam bentuk realisasi pembangunan, sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
4. d.Interkonektivitas Wilayah dan Sektor Pembangunan Pendekatan ini menekankan pada penyelenggaraan pembangunan terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dapat meningkatkan interkoneksivitas antara pusat pertumbuhan terhadap daerah tertinggal, baik dalam bentuk akses pelayanan dasar, akses transportasi, akses informasi, akses permodalan, maupun akses pasar.
5. e.Membangun dengan Jaringan Pendekatan yang menekankan pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal secara terintegrasi dan berkesinambungan. Perwujudan dari keterlibatan tersebut adalah kemitraan, baik dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong investasi berbasis potensi lokal, transfer pengetahuan, berbagi informasi dan teknologi, serta bantuan akses manajemen, permodalan, dan akses pasar.
6. f.Pembangunan Berwawasan Ekologis Pendekatan yang menekankan pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mempertimbangkan karakteristik ketertinggalan daerah, isu strategis, potensi, maupun kebutuhan daerah dalam kerangka percepatan pembangunan. 3.2. Prinsip Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
7. a.Berorientasi pada Masyarakat Penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat baik sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pelaku penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan sehingga diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan bertanggung jawab terhadap program pembangunan daerah tertinggal.
8. b.Sesuai dengan Adat Istiadat dan Budaya Setempat Penyelenggaraan pembangunan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan lokal yang memperkaya khasanah budaya bangsa.
9. c.Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yakni melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat di daerah tertinggal.
10. d.Demokratis dan Berkeadilan Penyelenggaraan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kesetaraan hak dan kewajiban. Selanjutnya, hasil pembangunan juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak diskriminatif dari segi suku, agama, ras, dan golongan.
11. e.Transparan dan Akuntabel Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara terbuka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3.3 Pola Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan tanggung jawab seluruh elemen yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Pola kebijakan tersebut merujuk pada konsepsi dari keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dikemukakan berikut ini:
12. a.Koordinasi Sebagai motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal harus dapat mengoordinasikan terkait sasaran, strategi, arah kebijakan, fokus, dan lokus program dan kegiatan Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal dengan kementerian/lembaga lainnya, guna terwujudnya implementasi kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal yang terintegrasi dengan semangat kebersamaan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di daerah tertinggal.
13. b.Otonomi Daerah Semangat otonomi daerah yang diwujudkan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta otonomi desa merupakan salah satu pintu masuk bagi terciptanya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan desa diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan urusan masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga tercipta implementasi progam dan kegiatan Perepatan Pembangungan Daerah Tertinggal yang terintegrasi dan tepat sasaran.
14. c.Partisipatif Penyelenggaraan Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga tercipta transparansi sekaligus mengawal terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggi juga harus dapat berkontribusi baik melalui kajian, hasil penelitian lapangan, maupun transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, keterlibatan swasta yaitu mendukung implementasi program dan kegiatan Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal baik dari sisi pendanaan, berbagi informasi dan akses pasar, serta kontribusi lainnya yang tidak mengikat. 3.4 Prioritas Percepatan Pembangunan Wilayah Sebagai pedoman dalam rangka pewujudan dari upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, prioritas percepatan pembangunan di daerah tertinggal sangat dibutuhkan, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 - 2022. Adapun prioritas percepatan pembangunan per wilayah yakni yang dikemukakan sebagai berikut: (mengacu RPJMD Banten 2017 – 2022) Tabel 3.1 Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Banten dan Nasional Prioritas PPDT: Wilayah Jawa (RPJMN 2015 - 2019) Prioritas PPDT: Wilayah Banten (RPJMD 2017 - 2022)
  1. 1.Menjadikan daerah tertinggal menjadi salah satu lumbung pangan nasional (padi dan jagung); dan
  2. 2.Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan pengembangan budidaya garam.
  3. 1.Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
  4. 2.Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
  5. 3.Peningkatan daya saing perekonomian;
  6. 4.Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
  7. 5.Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
  8. 6.Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Sumber: Stranas PPDT (2017) dan RPJMD Banten 2017 - 2022 (Bappeda, 2017) Tabel 4.1 Penyebab Utama Ketertinggalan Kabupaten/Kota di Banten No Kabupaten Penyebab Utama 1 2 3 4 1 Pandeglang Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Karakteristik Daerah Aksesibilitas 2 Lebak Sumber Daya Manusia Karakteristik Daerah Sarana dan Prasarana Aksesibilitas Sumber: Draft Stanas PPDT (2017) Tabel di atas menunjukkan bahwa antara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi daerah tertinggal disebabkan oleh 4 (empat) kriteria utama yakni rendahnya kondisi sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, karakteristik daerah, serta aksesibilitas. Yang membedakan adalah faktor penyebab ketertinggalan kedua kabupaten tersebut adalah tingkat kelemahan kriteria sarana dan prasarana, yang mana Kabupaten Pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. 4.1.1. Faktor Penyebab Ketertinggalan Masing-masing Kriteria di Kabupaten Pandeglang Hasil kajian yang dilakukan Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa faktor penyebab masing-masing kriteria dengan menggunakan ukuran rata-rata 122 daerah tertinggal dan ukuran rata-rata 412 kabupaten di Indonesia. Dari 6 faktor penyebab ketertinggalan di Kabupaten Pandeglang, terdapat 4 faktor penyebab dengan 13 indikator dari 27 indikator yang telah ditetapkan oleh Kemendesa. Angka-angka yang ada di masing-masing sub indikator merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemendesa pada 2014-2015 (sebagai ukuran penetapan ketertinggalan). Penetapan standar ketertinggalan nasional dihitung dengan nilai rata-rata indikator dari seluruh kabupaten tertinggal sebanyak 122 kabupaten dan seluruh kabupaten sebanyak 415 kabupaten di Indonesia. Untuk memudahkan dalam menetapkan kebijakan, maka pada bagian ini juga dipaparkan tentang tingkat keparahan ketertinggalan setiap indikator penyebab dengan membandingkan kondisi indikator saat ini di Kabupaten Pandeglang dengan standar nasional. Jika rasio perbandingan diperoleh angka antara 3,22% - 17,40% maka termasuk kategori “Sangat Ringan”, rasio 18,40% - 32,58% adalah kategori “Ringan”, rasio antara 35,58% - 47,76% adalah kategori “Sedang”, rasio antara 48,76% - 62,94% adalah kategori “Berat”, serta rasio antara 63,94% - 78,12% adalah kategori “Sangat Berat”. Pilihan yang rasional untuk kebijakan prioritas dalam upaya mengentaskan ketertinggalan adalah memilih indikator kategori berat dan sangat berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.2 Indikator Masing-Masing Faktor Penyebab Utama Ketertinggalan Kabupaten Pandeglang Penyebab Ketertinggalan 2015 Standar Nasional % Tingkat Ketertinggalan Kriteria SDM - Angka Harapan Hidup 62,91 65,00 3,22% Sangat Ringan Kriteria Sarana dan Prasarana - Jumlah jalan desa terluas yang diperkeras 131,00 33,92 74,11% Sangat Berat - Jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan 307,00 135,74 55,79% Berat - Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk 0,28 1,29 78,29% Sangat Berat - Jumlah dokter per 1000 penduduk 0,08 0,22 63,64% Berat - Jumlah SD/SMP per 1000 penduduk 1,17 1,57 25,48% Ringan - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 43,66 55,55 21,40% Ringan Kriteria Karakteristik Daerah - Persentase jumlah desa rentan terkena gempa bumi 4,13 6,27 34,13% Sedang - Persentase jumlah desa yang longsor 13,57 7,99 41,12% Sedang - Persentase jumlah desa yang terkena banjir 39,53 20,36 48,49% Sedang - Persentase jumlah desa yang terkena bencana lainnya 29,79 18,81 36,86% Sedang - Persentase jumlah yang memiliki lahan kritis 2,06 1,46 29,13% Ringan Kriteria Aksesibilitas - Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer) 42,98 72,88 41,03% Sedang - Persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km 14,00 22,16 36,82% Sedang Rata-Rata 39,30% Sedang Sumber: Kemendesa (2017), data diolah Tabel di atas menjelaskan bahwa dari masing-masing kriteria terdapat beberapa indikator penyebab ketertinggalan. Jumlah indikator penyebab ketertinggalan yang telah ditetapkan oleh Kemendesa sebanyak 27 indikator penyebab ketertinggalan. Dari 27 indikator tersebut, indikator penyebab ketertinggalan di Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 13 dari 27 indikator atau sebanyak 48,15% dari seluruh indikator yang telah ditetapkan. Adapun secara keseluruhan penyebab indikator ketertinggalan dapat dikatakan kategori sedang dengan nilai rasio 39,30%. Selanjutnya, masing-masing indikator tersebut dibuat keterangan kategori kondisi ketertinggalannya dengan rentang sangat ringan – hingga sangat berat. Hasil perhitungan seperti pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan prioritas karena termasuk kategori berat dan sangat berat, yaitu jumlah jalan desa terluas yang diperkeras (74,11%), Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1.000 penduduk (78,29%), jumlah dokter per 1.000 penduduk (63,64%), serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen (55,79%). Sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan. 4.1.1. Faktor Penyebab Ketertinggalan Masing-masing Kriteria di Kabupaten Lebak Hasil kajian yang dilakukan Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa faktor penyebab masing-masing kriteria dengan menggunakan ukuran rata-rata 122 daerah tertinggal dan ukuran rata-rata 412 kabupaten di Indonesia. Dari 6 faktor penyebab ketertinggalan di Kabupaten Lebak, terdapat 4 faktor penyebab dengan 11 indikator atau 40,74% dari 27 indikator yang telah ditetapkan oleh Kemendesa pada 2015. Meskipun indikator ketertinggalan di Kabupaten Lebak lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang, tetapi indikator penyebab ketertinggalan kategori berat dan sangat lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang dan secara keseluruhan skor ketertinggalannya 38,23%. Skor tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan skor Kabupaten Pandeglang. Secara rinci, masing penyebab dan indikatornya adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Indikator Masing-Masing Faktor Penyebab Utama Ketertinggalan Kabupaten Lebak Penyebab Ketertinggalan 2015 Standar Nasional % Tingkat Ketertinggalan Kriteria SDM - Rata-rata Lama Sekolah 5,44 6,37 14,60% Sangat Ringan Kriteria Sarana dan Prasarana - Jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan 302,00 135,74 55,05% Berat - Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk 0,27 1,29 79,07% Sangat Berat - Jumlah dokter per 1000 penduduk 0,06 0,22 72,73% Sangat Berat - Jumlah SD/SMP per 1000 penduduk 1,14 1,57 27,39% Ringan - Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 38,95 55,55 29,88% Ringan Kriteria Karakteristik Daerah - Persentase jumlah desa yang rawan longsor 25,22 7,99 68,32% Sangat Berat - Persentase jumlah desa yang terkena banjir 33,91 20,36 39,96% Sedang - Persentase jumlah yang memiliki lahan kritis 2,06 1,46 29,13% Ringan Kriteria Aksesibilitas - Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer) 60,56 72,88 16,90% Sangat Ringan - Persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km 8,00 22,16 63,90% Berat Rata-Rata 38,23% Sedang Sumber: Kemendesa (2017), data diolah Hasil perhitungan seperti pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan prioritas karena termasuk kategori berat dan sangat berat, yaitu jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk (79,07%), jumlah dokter per 1000 penduduk (72,73%), persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km (63,90%), persentase jumlah desa yang rawan desa (68,32%), serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen (55,05%). Sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan. 4.2 Potensi dan Keterkaitan Wilayah Pengembangan wilayah Jawa diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antara kota dan desa, melalui penguatan sistem perkotaan nasional dengan cara peningkatan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan metropolitan di wilayah Jawa, yakni kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sektor primer sebagai sektor basis daerah tertinggal di wilayah Banten diarahkan untuk penguatan keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dengan perdesaan, melalui integrasi perdesaan mandiri pada kawasan yang ada, dengan harapan akan menjadi kawasan agropolitan dan minapolitan serta kawasan pariwisata. Selain untuk meningkatkan nilai tambah, diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi kabupaten tertinggal di wilayah Jawa, dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa berbasis pendekatan kawasan agropolitan, minapolitan, dan kawasan pariwisata. Pengembangan sektor unggulan daerah tertinggal di wilayah Banten Selatan yaitu (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) dilakukan melalui peningkatan produktivitas di hulu (perikanan dan kelautan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, percepatan industrialisasi berbasis industri, dan jasa, serta kawasan ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Potensi ini dapat dilihat pada peta potensi berikut: Gambar 4.1a Peta Potensi Wilayah Kabupaten Lebak Gambar 4.1b Peta Potensi Wilayah Kabupaten Pandeglang Sumber: Bappeda Banten (2017), Pembangunan TOL Serang-Panimbang dilihat dari perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan tersebut, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan Kawasan Gerbangkertosusilo. Selanjutnya, orientasi pengembangan sektor tersebut ditujukan pada gerai pemasaran di wilayah Jawa yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Serang, Pusat Kegiatan Nasional Cilegon dan Pusat Kegiatan Nasional Gerbang Kertosusilo. 4.3 Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten 4.3.1. Sasaran Percecpatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Lebak Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Banten berdasarkan RPJMD Banten 2017 – 2022 dijabarkan pada tabel berikut: 57 Tabel 4.4. Sasaran PPDT Kabupaten Lebak Sasaran Tahu n Dasa r Target Intermediate Outcome Tahun Dasar Target Immedia te Outcome Tahu n Dasa r Target 2016 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 Meningkatn ya Indeks Pembangun an Manusia di Daerah Tertinggal (Persentase) 62,78 63,1 3 63,5 0 63,8 8 64,2 7 64,6 8 65,1 1 Kesehatan (Angka Harapan Hidup) 66,28 66,80 67,19 67,59 68,00 68,44 68,89 Jumlah Dokter per 1000 Penduduk 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 Harapan Lama Sekolah 11,91 11,98 12,05 12,12 12,19 12,27 12,35 Angka Partisipasi Sekolah SMP 94,59 93,4 7 94,4 5 95,6 9 96,9 4 98,2 1 99,4 9 Standar hidup layak (PDRB Perkapita) (dalam ribuan rupiah) 13,772 14,821 15,602 15,915 16,352 17,004 17,671 Angka Partisipasi Sekolah SMA 45,27 46,4 9 46,4 9 47,6 2 48,7 5 49,8 8 51,0 2 Meningkatn ya Laju Petumbuha n Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase) 5,70 6,18 6,50 6,72 6,94 7,26 7,59 Peningkatan Produktivita s Tenaga Kerja (PDRB/Tena ga Kerja) 35,229 37,912 39,908 40,709 41,826 43,494 45,200 Peningkata n persentase desa dengan ketersedia an jalan memadai (jalan aspal) 50,29 52,8 4 53,7 9 55,3 0 56,8 1 58,3 3 59,8 8 Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase) 8,71 8,64 8,27 8,06 7,85 7,85 7,64 Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) 246,38 9 255,95 6 266,76 9 277,58 1 288,39 4 299,20 6 310,01 9 Peningkata n persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) 79,73 82,2 9 82,8 8 83,3 8 84,9 4 87,2 8 90,4 0 Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Lebak (2016,2017), Banten Dalam Angka (2017), Proyeksi Penduduk Banten 2015 – 2025 (BPS Banten, 2016), Kabupaten Lebak Dalam Angka (2016, 2017), RPJMD Banten 2017- 2022 (Bappeda, 2017), Ran. Stranas PDT (2017), data diolah 3.3.2 Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pandeglang Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pandeglang berdasarkan RPJMD Banten 2017 – 2022 dijabarkan pada tabel berikut: Tabel 4.5 Sasaran PPDT Kabupaten Pandeglang Sasaran Tahu n Dasa r Target Intermediate Outcome Tahun Dasar Target Immediate Outcome Tahu n Dasa r Target 2016 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal (Persentase) 63,4 0 63,7 5 64,1 2 64,5 1 64,9 0 65,3 2 65,7 5 Kesehatan (Angka Harapan Hidup) (%) 63,77 64,12 64,50 64,88 65,28 65,70 66,13 Jumlah Dokter per 1000 Penduduk 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 Harapan Lama Sekolah 13,40 13,47 13,55 13,63 13,72 13,81 13,90 Angka Partisipasi Sekolah SMP 91,7 5 93,5 4 94,6 9 95,5 5 96,4 1 97,2 7 98,1 3 Standar hidup layak (PDRB Perkapita) (dalam ribuan) 14,057 15,170 15,872 16,354 16.845 17,430 18,079 Angka Partisipasi Sekolah SMA 53,4 5 53,9 5 55,2 9 56,6 3 57,9 9 59,3 3 60,6 8 Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase) 5,49 5,95 6,26 6,47 6,68 6,99 7,31 Peningkatan Produktivita s Tenaga Kerja (PDRB/Tena ga Kerja) 38,280 41,313 43,223 44,535 45,874 47,466 49,233 Peningkat an persentase desa dengan ketersedia an jalan memadai (jalan aspal) 58,9 0 61,8 9 63,0 0 64,7 7 66,5 4 68,3 1 70,1 3 Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase) 9,67 9,74 8,59 8,18 7,77 7,36 6,95 Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) 267,75 2 278,14 9 289,89 9 301,64 9 313,39 9 325,14 9 336,89 9 Peningkat an persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) 83,8 2 86,9 5 86,2 5 86,8 1 88,5 3 91,1 1 94,5 5 Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Pandeglang (2016,2017), Banten Dalam Angka (2017), Proyeksi Penduduk Banten 2015 – 2025 (BPS Banten, 2016), Kabupaten Pandeglang Dalam Angka (2016, 2017), RPJMD Banten 2017- 2022 (Bappeda, 2017), Ran. Stranas PDT (2017), data diolah. 4.4 Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten Arah Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Jawa adalah:
  9. 1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
  10. 2.Promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
  11. 3.Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
  12. 4.Mendukung pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis industri dan jasa; dan
  13. 5.Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan. Tabel 4. 6 Sasaran Utama PDT, Arah Kebijakan PDT, dan Sasaran Kebijakan RPJMD Banten Sasaran Umum PDT Arah Kebijakan PDT Pulau Jawa (2015 – 2019) Sasaran Strada PDT Banten Arah Kebijakan PPDT Banten 2017 - 2022 Peningkatan IPM Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan SPM Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian Pelayanan Pendidikan yang berkualitas Peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; Pertumbuhan Ekonomi daerah tertinggal yang optimal Peningkatan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan Infrastuktur jalan dan jembatan di daerah tertinggal yang berkualitas Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat Mendukung pengembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis industri dan jasa; Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis Penduduk Miskin Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; Peningkatan akesesibilitas Pelayanan Kesehatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh Peningkatan aksesibilitas Pendidikan Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan Penanggulangan Banjir dan longsor Peningkatan pencegahan banjir dan lonsor 4.5 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten 4.5.2 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pandeglang
  14. 1.Kriteria Sumber Daya Manusia
15. a.pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
16. b.pengembangan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di seluruh daerah tertinggal melalui pendekatan sosial budaya dan keagamaan;
17. c.penyetaraan program pendidikan pondok pesantren;
18. d.pengembangan kewirausahaan melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan pengembangan sekolah kejuruan, dan pelatihan- pelatihan teknis;
19. e.pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut.
20. f.penyetaraan pendidikan melalui program kejar paket paket C;
21. g.penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;
22. h.pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan obat-obatan;
23. i.peningkatan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
24. j.rehabilitasi rumah dinas medis, rehabilitasi rumah dinas paramedis, dan rehabilitasi rawat inap;
25. k.peningkatan sumber daya kader pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
26. l.pengadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling.
  1. 2.Kriteria Sarana dan Prasarana
27. a.pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa;
28. b.pembangunan pasar kecamatan;
29. c.pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama;
30. d.pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama;
31. e.pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar;
32. f.peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah dan drainase; dan
33. g.pembangunan bandar udara Banten Selatan di Pandeglang.
  1. 3.Kriteria Karakteristik Daerah
34. a.pengembangan sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;
35. b.pengembangan sistem manajemen penanganan bencana banjir dan bencana tanah longsor;
36. c.pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
37. d.penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat; dan
38. e.konservasi sumber daya kawasan berlahan kritis.
  1. 4.Kriteria Aksesibiltas
39. a.Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten Lebak menuju kota-kota yang ada, khususnya kota kabupaten;
40. b.Perluasan akses kesehatan bagi penduduk miskin. 3.5.1 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Lebak
  1. 1.Kriteria Sumber Daya Manusia
41. a.pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
42. b.pengembangan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di seluruh daerah tertinggal melalui pendekatan sosial budaya dan keagamaan;
43. c.penyetaraan program pendidikan pondok pesantren;
44. d.pengembangan kewirausahaan melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan pengembangan sekolah kejuruan, dan pelatihanpelatihan teknis;
45. e.pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut.
46. f.penyetaraan pendidikan melalui program kejar paket paket C;
47. g.penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;
48. h.pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan obat-obatan;
49. i.peningkatan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
50. j.rehabilitasi rumah dinas medis, rehabilitasi rumah dinas paramedis, dan rehabilitasi rawat inap;
51. k.peningkatan sumber daya kader pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
52. l.pengadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling.
  1. 2.Kriteria Karakteristik Daerah
53. a.pengembangan sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;
54. b.pengembangan sistem manajemen penanganan bencana banjir dan bencana tanah longsor;
55. c.pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
56. d.penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat;
  1. 3.Kriteria Sarana dan Prasarana
57. a.pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa;
58. b.pembangunan pasar kecamatan;
59. c.pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama;
60. d.pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama;
61. e.pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar; dan
62. f.peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah dan drainase terutama.
  1. 4.Kriteria Aksesibiltas
63. a.Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten Lebak menuju kota-kota yang ada, khususnya kota kabupaten;
64. b.Perluasan akses kesehatan bagi penduduk miskin. GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…