DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 47 Tahun 2022

Nomor: 47
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Uraian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V UPTD Bab VI Jabatan Bab VII Sistem Kerja Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyederhanaan struktur organisasi di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur dan Surat Fasilitasi Nomor 100.2.2.6/8956/OTDA tanggal 21 Desember 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Banten, sehingga struktur organisasi, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, yang terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
6. 6.Badan Penghubung;
b.Uraian Tugas;
c.Tata Kerja;
d.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
e.Jabatan;
f.Sistem Kerja; dan
g.Pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI,

Pasal 3

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(7)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(8)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. d.Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan;
6. f.Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan;
7. g.Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. h.Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
9. i.Unit pelaksana teknis daerah.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
1. a.Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. b.Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Riset dan Inovasi Daerah; dan
4. d.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(7)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(8)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(9)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan;
  1. 1.Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Pengembangan, Regulasi dan kerja sama Pendapatan Daerah.
4. d.Kepala Bidang Pengendalian, Sistem Informasi Dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. 1.Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
5. e.Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan;
  1. 1.Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
6. f.Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
7. g.Unit pelaksana teknis daerah.
(3)Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Keuangan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2)Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
1. a.pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
2. b.penetapan wajib pajak daerah;
3. c.penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
4. d.pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
5. e.penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
6. f.pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. g.penagihan pajak daerah;
8. h.perencanaan pengelolaan pajak daerah;
9. i.analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
10. j.elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
11. k.pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
12. l.penyelesaian keberatan pajak daerah;
13. m.pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah; dan
14. n.pelaksanaan yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(7)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(8)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(9)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
4. d.Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi, membawahkan :
  1. 1.Kepala Sub Bidang Kas Daerah; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Perbendaharaan.
5. e.Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
  1. 1.Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
  2. 2.Kepala Sub Bidang Penggunaan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
6. f.Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
7. g.Unit pelaksana teknis daerah.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Kepala Daerah melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Keuangan pada kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
1. a.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
2. b.melaksanakan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
3. c.melaksanakan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
4. d.melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
6. f.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
7. g.melaksanakan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…