DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2022

Nomor: 48
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Uraian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V UPTD dan Cabang Dinas Bab VI Jabatan Bab VII Sistem Kerja Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyederhanaan struktur organisasi di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur dan Surat Fasilitasi Nomor 100.2.2.6/9354/OTDA tanggal 22 Desember 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, sehingga struktur organisasi, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah yang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. 6.Dinas Sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. 15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata;
19. 19.Dinas Pertanian;
20. 20.Dinas Ketahanan Pangan;
21. 21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
b.Uraian Tugas;
c.Tata Kerja;
d.Cabang Dinas/UPTD;
e.Jabatan;
f.Sistem Kerja; dan
g.Pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(7)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(8)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas;
4. d.Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
5. e.Kepala Bidang Pendidikan Khusus;
6. f.Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. g.Kepala Bidang Kebudayaan;
8. h.Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
9. i.Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
1. a.Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan;
2. b.Melaksanakan Pengembangan Kurikulum;
3. c.Melaksanakan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
4. d.Melaksanakan Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5. e.Melaksanakan Pengembangan Bahasa dan Sastra;
6. f.Melaksanakan Pengembangan Kebudayaan;
7. g.Melaksanakan Pengembangan Kesenian Tradisional;
8. h.Melaksanakan Pembinaan Sejarah;
9. i.Melaksanakan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
10. j.Melaksanakan Pengelolaan Permuseuman; dan
11. k.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(7)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(8)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(9)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan;
  1. 1.Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
  2. 2.Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
4. d.Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Membawahkan:
  1. 1.Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
  2. 2.Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
5. e.Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
  1. 1.Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pengelolaan Imunisasi, Survailans, Kekarantinaan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.
6. f.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan , membawahkan:
  1. 1.Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  2. 2.Kepala Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.
7. g.Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
1. a.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. b.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
3. c.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
4. d.Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
5. e.Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. f.Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
7. g.Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
8. h.Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
9. i.Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; dan
10. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
(7)Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.
(8)Pejabat Fungsional jenjang terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(9)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
  1. 1.Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan SDA; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan Air.
4. d.Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan :
  1. 1.Kepala Seksi SPAM, persampahan dan air limbah; dan
  2. 2.Kepala Seksi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Bangunan dan Lingkungan.
5. e.Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan:
  1. 1.Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Drainase; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase.
6. f.Kepala Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
  1. 1.Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi.
7. g.Kepala Bidang Penataan Ruang, membawahkan
  1. 1.Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. h.Jabatan Fungsional dan Pelaksana:
9. i.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
1. a.Pengelolaan Sumber Daya Air:
2. b.Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. c.Penyelenggaraan Jalan;
4. d.Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. e.Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
6. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…