DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tata Kelola SPBE; 4. Manajemen SPBE; 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Penyelenggaraan SPBE; 7. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya di Provinsi Banten, perlu adanya perhatian dan peningkatan kesejahteraan dari Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan melalui pemberian insentif;
c.bahwa Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pendidik dan tenaga pendidik, perlu adanya pengaturan atau payung hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 84);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);
10.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Inklusi di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
7.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
8.Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SKh adalah Sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
9.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
10.Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
11.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di wilayah Provinsi Banten.
12.Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SKh sebagai perhatian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pemberian insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh .
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.menjamin agar proses pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh; dan
3. c.mendorong tercapainya peningkatan mutu, tata kelola dan akses untuk menghadirkan kualitas pendidikan di Daerah yang lebih baik.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif diperuntukan bagi:
1. a.Pendidik SMA, SMK dan SKh; dan
2. b.Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik yang belum maupun yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 4

Setiap Pendidik SMA, SMK dan SKh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat memperoleh insentif apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.terdata dalam Data Pokok Kependidikan dan dinyatakan valid cut off oleh Dinas.
b.melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Yayasan dan Kepala Sekolah;
c.memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Yayasan dan Kepala Sekolah;
d.minimal memiliki pendidikan S-1/D-IV, kecuali Pendidik di daerah khusus 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan);
e.melampirkan Surat Keterangan tidak bekerja merangkap di sekolah negeri atau mendapatkan honor pokok yang bersumber dari APBD;
f.minimal mengajar 12 jam tatap muka per minggu/bulan dibuktikan melalui SK KBM dari kepala sekolah;
g.sudah atau belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK);
h.salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif/berlaku/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
i.salinan Surat Keputusan Pendirian Sekolah atu izin Operasional bagi Sekolah SMA, SMK, dan
j.salinan registrasi Izin Operasional bagi Sekolah SMA, SMK, dan SKh yang masih berlaku;
k.Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda bersumber dari APBD/APBN dari yang bersangkutan diatas materai dengan diketahui oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KCD);
l.guru yang belum dan sudah mendapatkan bantuan sertifikasi guru; dan
m.Pendidik yang mengajar di sekolah induk.

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat memperoleh insentif apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.terdata dalam Data Pokok Kependidikan dan dinyatakan valid cut off oleh Dinas;
b.berstatus sebagai Tenaga Kependidikan NonPNS di SMA, SMK dan SKh yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Pengangkatan dari Yayasan dan Kepala Sekolah;
c.memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan Yayasan dan Kepala Sekolah;
d.salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif/berlaku/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
e.salinan Surat Keputusan Pendirian Sekolah atu izin Operasional bagi Sekolah SMA, SMK, dan SKh;
f.salinan registrasi Izin Operasional bagi Sekolah SMA, SMK, dan SKh yang masih berlaku;
g.Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD/APBN dari yang bersangkutan serta dibuat di atas materai dengan diketahui oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak sebesar Rp1000.000,00 (satu Juta rupiah) per bulan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 7

(1)Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SKh yang memenuhi persyaratan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terlebih dahulu dilakuan verifikasi faktual dan seleksi data calon penerima insentif berdasarkan data Data Pokok Kependidikan dan hasil verifikasi faktual oleh Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan pada Dinas.
(2)Hasil verifikasi faktual dan seleksi data calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan kepada Kepala Dinas.
(3)Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Penetapan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai dasar untuk dilakukan penyaluran secara non tunai oleh Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan pada Dinas.
(2)Penyaluran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rekening penerima insentif.
(3)Penyaluran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan per bulan, atau per triwulan, dan/atau per semester.
(4)Ketentuan teknis dalam pemberian Insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Dinas melalui Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima Insentif di masing-masing sekolah berdasarkan wilayah Kantor Cabang Dinas.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Penerima Insentif kepada Kepala Sekolah yang diketahui Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan dapat didampingi oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…