DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beias yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182); - 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66 ); - 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Banten.
6.Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga yang ada di Daerah dan dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. - 3
8.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah selain yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Honorarium Tambahan Pengganti Tunjangan Hari Raya.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalamjabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir;
9. j.fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana. - 4
(4)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PNS, CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, Pegawai Non ASN, dan PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - 5
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatan dan gradenya setara.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah diberikan paling banyak sebesar satu bulan penghasilan yang diterima.
(8)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural diberikan paling banyak sebesar honorarium satu bulan dan tidak termasuk tunjangan.

Pasal 4

Honorarium Tambahan Pengganti Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non ASN diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar 1 (satu) bulan honorarium.

Pasal 5

(1)Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS, CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, Pegawai Non Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen). - 6
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatan dan gradenya setara.
(7)Gaji Ketiga Belas bagi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah diberikan paling banyak sebesar satu bulan penghasilan yang diterima.
(9)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural diberikan paling banyak sebesar honorarium satu bulan dan tidak termasuk tunjangan.
(8)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas. - 7

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
(2)Dalam ha! Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah hari raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.
(4)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
(6)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
(7)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022. Pasa17
(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan. - 8
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS dengan masa kerja di bawah satu tahun diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 16); dan
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Honorarium Tambahan Bagi Non Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 9 Pasal 1 1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 April 2022 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 22 April 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BANTEN, TTD AL MUKTABAR SERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 5 Salinan sesuai de gan aslinya Pit. KEPALA BIR Hadi Pra oto S.H. Pembin /!Va NIP. 19670619 199403 1 002 - 1 0

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…