DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

ERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN BIDANG PERIKANAN, BIDANG PETERNAKAN, BIDANG PERTANIAN, BIDANG KEUANGAN DAERAH, BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH, DAN BIDANG PERTANAHAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Banten Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pertanian, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Kepegawaian Daerah, dan Bidang Pertanahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN BIDANG PERIKANAN, BIDANG PETERNAKAN, BIDANG PERTANIAN, BIDANG KEUANGAN DAERAH, BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH, DAN BIDANG PERTANAHAN.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Gubernur ini yang meliputi:

1.Bidang Perikanan sebagai berikut:

a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan; dan
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan.
1. 2.Bidang Peternakan sebagai berikut:
a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan Pemeliharaan Unggas di Permukiman Penanggulangan Penyakit Flu Burung Pada Manusia di Wilayah Provinsi Banten;
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak Serta Penyidik Hewan/Ternak;
c.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak Serta Penyidikan Hewan/Ternak; dan
d.Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 10).
1. 3.Bidang Pertanian sebagai berikut:
a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Produksi dan Pemanfaatan Benih pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 31);
1. 4.Bidang Keuangan Daerah sebagai berikut:
a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 32);
c.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 33);
d.Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 57);
e.Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 61);
f.Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Berupa Deposito pada Bank Umum (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 69);
g.Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 23);
h.Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 52);
i.Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah, dan Penghapusan Tarif Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 13);
j.Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 16);
k.Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 18);
l.Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 50);
m.Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Penghapusan Tarif Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 61);
n.Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 62);
o.Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Mutasi Masuk Dari Luar Daerah Ke Dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 20201 Nomor 2);
p.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 11);
q.Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 54);
r.Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 60);
s.Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 24);
t.Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 25); dan
u.Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 21).
1. 5.Bidang Kepegawaian Daerah sebagai berikut:
a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; dan
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 78);
c.Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 49).
1. 6.Bidang Pertanahan sebagai berikut: Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. A. DAMENTA Diundangkan di Serang pada tanggal 13 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. USMAN ASSHIDDIQI QOHARA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 5 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…