DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2017

Nomor: 50
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.alokasi bantuan keuangan desa;4.pemanfataan bantuan keuangan desa;5.mekanisme pemberian bantuan keuangan desa;6.tim bantuan keuangan desa;7.pajak;8.monitoring dan evaluasi;9.pengawasan;10.pelaporan dan pertanggung jawaban ;11.pengaduan masyarakat;12.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa di Provinsi Banten, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Se- Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman PelaksanaanBantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
20.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernurdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
9.Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
10.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah.
11.Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
12.Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desayang selanjutnya disebut Bantuan KeuanganDesa merupakandana yang bersumber dari APBD Provinsi Banten diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui rekening kas Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD, adalah unsur perangkat Desa yang membantu kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
21.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22.Musyawarah Desa adalah Proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penggunaan danaBantuan KeuanganDesa.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan Bantuan KeuanganDesa terdiri atas:

a.berpihak kepada masyarakat;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.partisipatif;
e.demokratis;
f.berkelanjutan;
g.efektif; dan
h.efesien.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Bantuan Keuangan Desa terdiri atas:

a.pemanfaatan Bantuan KeuanganDesa;
b.Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Desa;
c.Tim Bantuan Keuangan Desa;
d.Pajak;
e.Monitoring dan Evaluasi;
f.Pengawasan;
g.Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
h.Pengaduan Masyarakat.

BAB III

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

(1)Bantuan KeuanganDesadiberikan kepada Desa di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang.
(2)Bantuan Keuangan diberikan kepada 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) Desa.
(3)Desa Penerima dan besaran Bantuan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANFAATAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kegiatan pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga Badan Usaha Milik Desa;
2. b.pengembangan terhadap potensi komoditas unggulan Desa; atau
3. c.pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa Pembangunan Embung Desa atau Layanan masyarakat.
(2)Layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c angka 2 yaitu yang tidak dibiayai dari sumber lain.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Desa dikecualikan untuk jenis kegiatan yang meliputi:

a.pembangunan atau rehabilitasi Kantor Desa, tugu Desa atau batas Desa, gedung Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum atau Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta;
b.pembelian pakaian seragam kerja atau seragam Perangkat Desa;
c.pembayaran utang–utang Kepala Desa dan Perangkat Desa serta utang lainnya;
d.pelaksanaan upacara atau acara seremonial;
e.pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
f.bantuan langsung tunai;
g.pemberian beras bagi keluarga sejahtera;
h.kegiatan terkait pemilihan Kepala Desa;
i.kegiatan terkait politik dan partai politik;
j.program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya; dan/atau
k.pemberian dan/atau pelunasan pinjaman Kepala Desa.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 8

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

(1)Kepala Desa mengajukan Proposal Bantuan KeuanganDesa yang telah disetujui kepada Gubernur Banten, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.salinan rekening Kas Desa yang dilegalisisasi oleh bank;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa dengan materai cukup;
3. c.surat permohonan pencairan;
4. d.kuitansi yang ditandatangani Kepala Desa dengan materai cukup;
5. e.pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan dengan bermaterai cukup;
6. f.salinan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Desa kepada Pemerintahan Desa pada tahun berkenan; dan
7. g.rekomendasi Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten.
(2)Surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi pernyataan Bantuan Keuangan telah sesuai dengan proposal hasil musyawarah.
(3)Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan kepada Gubernur Banten c.q Kepala DPMD setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
(4)DPMD melakukan verifikasi terhadap permohonan Kepala Desa;
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPMD;
(6)Hasil verifikasi dijadikan dasar oleh Kepala DPMD untuk mengusulkan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(7)DPMD mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa yang disampaikan kepada Kepala BPKAD yang meliputi :
1. a.surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD;
2. b.salinan KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. c.hasil Tim Verifikasi DPMD;
4. d.kwitansi yang telah ditandatangani Kepala Desa dengan materai cukup;
5. e.salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Kas Desa;
6. f.Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Desa dengan materai cukup;
7. g.pakta integritas dengan materai cukup; dan
8. h.salinan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten pada tahun yang berkenaan.
(8)BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan dana kepada Desa berdasarkan usulan dengan cara melakukan transfer ke rekening kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten.
(9)Bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.

BAB VI

TIM BANTUAN KEUANGANDESA

Pasal 9

(1)Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa, dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan.
(2)Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Koordinasi Tingkat Provinsi; dan
2. b.Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
(3)Tim Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dipimpin oleh Kepala DPMD sebagai Penanggungjawab.
(4)Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) hurufb dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa, Desa membentuk Tim PTPKD.
(2)Tim PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(3)Tim PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…