DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2022

Nomor: 50
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang; Perubahan angka 7 Pasal 1, Perubahan huruf c dan huruf e ayat (2) Pasal 5, Penambahan 1 (satu) ayat Pasal 13, Perubahan Bab V, Penyisipan huruf h ayat (2) Pasal 18, Perubahan Bab VII, Perubahan Pasal 23, Penyisipan Bab VIIA, Penyisipan Pasal 24A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan Mengingat perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2021 ten tang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 1
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 1 ) ;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN. PasaJ I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Santen Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur San ten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. - 3
7.Direktur adalah tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan dan merupakan pimpinan tertinggi RSUD Banten yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang menerapkan pengelolaan BLUD.
10.Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Banten adalah peraturan organisasi (corporate by laws) dan peraturan staf medis (medical staff by laws) Rumah Sakit Um urn Daerah Banten yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). 1 1. Dewan Pengawas rumah sakit adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
12.Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
13.Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Banten yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Direktur.
14.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SP adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal RSUD.
15.Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
16.Rencana Strategis Bisnis RSUD Banten yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis RSUD Banten untuk periode 5 (lima) tahunan. - 4
17.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Banten yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Banten.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: PasaJ 5 (I) Visi RSUD Banten sesuai visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah".

(2)Misi RSUD Banten yaitu:
1. a.meningkatkan kuaJitas pelayanan kesehatan;
2. b.mengembangkan kompetensi SOM di seluruh lini rumah sakit;
3. c.mengembangkan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan;
4. d.memberikan pelayanan santun, tepat waktu, transparan dan akuntabel; dan
5. e.mendukung secara aktif program pemerintah di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
  1. 3.Ketentuan PasaJ 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga PasaJ 13 berbunyi sebagai berikut: PasaJ 13 (I) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 12 ayat (I) terdiri dari unsur:
6. a.Pemerin tah Dae rah;
7. b.Organisasi profesi;
8. c.Asosiasi perumahsakitan; dan
9. d.Tenaga ahli/tokoh masyarakat yang sesuai dengan kegiatan RSUD Banten.
(2)Keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. - 5 dan penggantian pada ayat (I)
(3)Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mencakup namun tidak terbatas pada:
1. a.menyetujui visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit.
2. b.menyetujui rencana strategi rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit.
3. c.menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.
4. d.menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.
5. e.melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
6. f.mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7. g.melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
8. h.melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
  1. 4.Ketentuan BAB V diubah dan Pasal 18 ayat (2) disisipkan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut: - 6 BABV KOMITE

Pasal 18

( 1 ) Pembentukan Komite disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

(2)Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Komite Medik;
2. b.Komite Keperawatan;
3. c.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
4. d.Komite Mutu;
5. e.Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
6. f.Komite Farmasi dan Terapi RSUD Banten;
7. g.Komite Tenaga Kesehatan Lain;
8. h.Komite Koordinasi Pendidikan; dan
9. i.Komite Lainnya.
(3)Komite bertanggung jawab kepada Direktur.

5.Ketentuan BAB Vil diubah dan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS, STAF KEPERAWATAN, DAN STAF NAKES LAINNYA

Pasal 23

(I) RSUD Banten wajib menyusun Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws). Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nurse Staf By Laws}, dan Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lainnya.

(2)Peraturan Internal Staf Med is (Medical Staf By Laws), Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nurse Staf By Laws), dan Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD Ban ten. - 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws), Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nurse Staf By Laws), dan Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lainnya diatur dengan Peraturan Direktur.

6.Diantara BAB Vil dan BAB VIII disisipkan l (satu) BAB, yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA AKREDITASI RUMAH SAKIT

Pasal 24A

( 1) RSUD Ban ten wajib melakukan akreditasi rumah sakit secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Tujuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit;
2. b.meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumberdaya manusia di rumah sakit, dan rumah sakit sebagai institusi; dan
3. c.meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
(3)RSUD Banten harus melakukan perpanjangan akreditasi sebelum masa berlaku status akreditasinya berakhir.
(4)Penyelenggaraan akreditasi rumah sakit meliputi kegiatan persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi dan pasca akreditasi. - 8 Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd MOCH. TRANGGONO BERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 50 Salinan sesuai ct ngan aslinya PIt. KEPALA BI O HUKUM HAD! P OTO, S.H. Pembina Te. NIP. 19670619 199403 l 002 - 9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…